JAKARTA (RP) - Kisruh tentang daftar pemilih tetap (DPT) menjadi perhatian serius Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Senin (23/3), SBY kembali menggelar rapat kabinet yang salah satu materinya adalah membahas masalah DPT yang dinilai bisa mengancam kualitas pemilihan umum 2009.
Rapat mendadak tersebut digelar pukul 16.00 WIB. Sebelum memulai rapat, presiden menyampaikan sejumlah kebijakan khusus mengenai masalah DPT tersebut. Presiden meminta jajaran pemerintahan yang terkait dengan pembuatan DPT harus turun tangan untuk menjamin validitas DPT.
‘’Saya ingin pemerintah proaktif dengan cara apa saja yang bisa dibantukan ke KPU agar hal-hal yang tak sepatutnya terjadi, dapat dihindarkan,’’ kata SBY di kantor presiden, Senin (23/3).
SBY meminta semua yang berkepentingan dengan masalah DPT, mulai dari Menko Polhukam, Mendagri termasuk Dirjen Administrasi Kependudukan (Adminduk), Dinas Kependudukan di daerah, serta para kepala daerah, untuk turun tangan.
Selain membantu KPU menyelesaikan keruwetan DPT, seluruh jajaran terkait diminta ikut memberikan penjelasan yang jernih dan terbuka kepada masyarakat. Pemerintah, kata SBY, juga ingin mendorong jajaran Bawaslu dan Panwaslu ikut menjelaskan masalah DPT tersebut.
‘’Masyarakat harus diberi penjelasan agar paham, apa masalahnya dan bagaimana jalan keluarnya,’’ kata presiden. ‘’Sehingga saat hari-H, semuanya sudah clear. Jangan sampai Pemilu belum diselengarakan sudah ada keresahan yang tidak baik,’’ sambung SBY.
Menurut SBY, dirinya terus mengikuti perkembangan isu DPT yang marak di sejumlah media massa. Pemerintah, kata SBY, berkepentingan agar Pemilu berlangsung dengan baik, jujur, dan adil. SBY cukup resah karena isu tersebut juga menjadi tema kampanye sejumlah Parpol. Sehingga seolah-olah ada sesuatu yang tidak beres atau terselubung saat penyusunan DPT tersebut.
Rapat di kantor presiden tersebut dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri Mardiyanto, Menko Polhukam Widodo AS, Plt Menko Perekonomian Sri Mulyani Indrawati, Menko Kesra Aburizal Bakrie, dan Mensos Bachtiar Chamsyah. Hadir juga Kapolri Jenderal (Pol) Bambang Hendarso Danuri, Jaksa Agung Hendarman Supanji, Mensesneg Hatta Radjasa, Penglima TNI Jenderal Djoko Santoso dan Kepala BIN Syamsir Siregar.
Usai rapat kabinet, Menteri Dalam Negeri Mardiyanto mengatakan pemerintah siap membantu KPU untuk menyelesaikan DPT yang menimbulkan polemik tersebut. ‘’Tapi prinsipnya pemerintan tidak akan mengintervensi KPU. Karena DPT itu kewenangan penuh KPU,’’ kata Mardiyanto.
Mardiyanto kembali menegaskan bahwa pihaknya hanya menyerahkan DP 4 (Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pilkada), data agregat kependudukan (DAK), dan konversi dari sistem administrasi kependudukan. Data tersebut sudah diserahkan ke KPU sejak 5 April 2008. Setelah diserahkan ke KPU, lanjut Mardiyanto, pemerintah hanya mengawal proses validasinya.
Jika KPU menghendaki, kata Mardiyanto, pemerintah siap memberikan ruang seluas-luasnya kepada KPU untuk melakukan perbaikan DPT. ‘’Kalau ada kesalahan atau kekurangan, pemerintah siap membantu, sepanjang KPU yang menghendaki,’’ katanya.
Terkait isu manipulasi DPT, Mendagri menyerahkan sepenuhnya kepada KPU untuk melakukan penelitian. ‘’Silakan KPU yang meneliti kemungkinan adanya kerancuan dalam DPT,’’ kata Mardiyanto.
Parpol Tak Mau Disalahkan
Secara terpisah, sejumlah petinggi Parpol bereaksi keras terhadap aksi lempar tanggungjawab KPU setelah ditemukannya ribuan pemilih palsu di Daftar Pemilih Tetap (DPT). Mereka tak terima dianggap lalai memanfaatkan proses perbaikan data pemilih.
‘’Sudahlah, nggak perlu saling menyalahkan begitu. Diperbaiki saja sesuai realitasnya untuk kebaikan bersama. Yang penting Pemilu berlangsung Jurdil,’’ kata Sekjen PDIP Pramono Anung, kemarin.
Ketua Harian Pimpinan Kolektif Partai Demokrasi Pembaruan Roy BB Janis menilai langkah SBY menggelar rapat mendadak harus diikuti langkah yang konkret. ‘’Umumkan pada publik, aparatur negara yang bersalah. Segera copot dan diberi sanksi jabatannya,’’ kata Roy.
Mantan anggota DPR itu menilai langkah pemerintah tidak cukup hanya di rapat kabinet. Apalagi, DPT yang bermasalah bisa berpotensi menggagalkan hasil Pemilu. ‘’Kurang bagus jika ada agenda nasional yang gagal. Masak gara-gara gentengnya bocor, rumahnya dibongkar. Orang-orang yang berniat curang itu harus ditemukan, lalu faktanya ditindaklanjuti dan siapa yang bersalah segera dihukum,’’ katanya.(tom/rdl/pri/jpnn)
Komisi Penyiaran Indonesia
Liputan 6
Elshinta
Partner :
Selasa, Maret 24, 2009
Kabinet Rapat Mendadak Khusus Bahas DPT
Jumat, Maret 13, 2009
Rihanna-Chris Brown Rekam Lagu Cinta
Rosa Anggreati - Okezone
Rihanna & Chris Brown (Foto:Ist)
LOS ANGELES - Rihanna dan Chris Brown berduet di album baru Chris. Rupanya, lagu cinta yang dinyanyikan mereka sudah direkam hanya beberapa hari pascapenganiayaan Chris terhadap Rihanna.
Seperti diketahui, Rihanna dan Chris mengisi berita utama di media infotainment karena Chris menganiaya Rihanna pada 8 Februari.
Yang mengejutkan, menurut sumber yang dilansir Showbizspy, Jumat (13/3/2009), hanya beberapa hari setelah peristiwa yang bikin heboh itu, Rihanna dan Chris berduet merekam lagu cinta untuk album Chris.
Pasangan musisi ini diberitakan berbaikan, tiga minggu setelah peristiwa berlangsung. Rekonsiliasi terjadi di kediaman penyanyi rap P Diddy.
Produser Rihanna, Adonis Shropshire, membenarkan duet Rihanna-Chris untuk album Chris.
"Kalian harus mengingat bahwa Rihanna masih belum dewasa. Saya rasa satu-satunya sarana Rihanna untuk berlindung adalah musik," ucap Adonis.
Produser yang akan merekam album Chris, Polow Da Don, memuji Rihanna yang berbesar hati mau memaafkan perangai kasar Chris.
"Saya turut bersedih atas peristiwa yang menimpa Rihanna dan Chris di masa lalu. Mereka berdua artis besar yang sangat cocok untuk bekerja sama. Saya berharap hubungan mereka baik-baik saja," kata Polow. (ang)
Kamis, Maret 05, 2009
Konflik Harimau-Manusia karena Terganggunya Habitat
TEMBILAHAN – Matinya tiga ekor harimau sumatera di wilayah Inhil, disebabkan terganggunya habitat hewan dilindungi tersebut. Buktinya, kawasan hutan semakin kritis akibat illegal logging dan kebakaran lahan dan hutan. Makanya, harimau pun masuk ke perkampungan.
Edi Susanto, kepala Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah I, tak menampik bahwa keluarnya hewan buas harimau dari kawasannya dikarenakan telah hampir habisnya habitat mereka. “Mereka tidak mendapatkan mangsa lagi di dalam hutan. Sehingga untuk mencari makan mereka keluar dari habitatnya dan masuk ke wilayah perkampungan. Tak jarang juga harimau tersebut menyerang hewan ternak seperti kambing dan sapi seperti di daerah lain," ujar Edi.
Dikatakan Edi, Harimau Sumatera ini termasuk hewan yang dilindungi. Karenanya, pihak BBKSDA Riau akan terjun ke wilayah konflik antara harimau dan warga untuk memberikan pengetahuan sekaligus pemberitahuan kepada warga mengenai cara penanganan harimau. (zai)
Selasa, Maret 03, 2009
Mendagri Teken SK Wan Syamsir Yus
PEKANBARU - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Mardiyanto akhirnya mengeluarkan Surat Keputusan (SK) penetapan Setdaprov Riau definitif. Dengan demikian, Wan tinggal menaikan status dari pelaksana tugas (Plt) menjadi Setdaprov definitif.
Seperti dikutip dari riauterkini, SK tersebut diterima Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Riau pada Selasa (3/3) hari ini. Dengan keluarnya SK Mendagri tersebut, berarti Wan Syamsir Yus menyisihkan dua calon lain, yakni Herliyan Saleh yang kini menjabat sebagai Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan M Yafiz yang kini menjadi Kepala Dinas Perkebunan Riau.
Wan Syamsir Yus membenarkan bahwa SK pengangkatan dirinya sebagai Setdaprov Riau. Hanya saja ia belum bersedia banyak berkomentar mengenai masalah itu. "Memang benar SK-nya sudah keluar, tetapi saya belum bisa memberi komentar apa-apa," ujarnya.
Ketika ditanya mengenai jadwal pelantikan dirinya sebagai Setdaprov definitif, Wan mengatakan hal itu merupakan kewenangan Gubernur Riau M Rusli Zainal.
Kepala BKD Riau Zaini Ismail membenarkan pihaknya telah menerima SK pengangkatan Wan Syamsir Yus sebagai Setdaprov Riau. Hanya saja Zaini mengaku tidak ingat nomor SK Mendagri tersebut. "Tadi saya hanya sempat melihat selintas. Belum sempat mencatat nomor SK-nya," ujar Zaini. (rtc/wyd)
Besok, "Nasib" Sekwan DPRD Inhil Diparipurnakan
TEMBILAHAN – Rabu (4/3) besok, DPRD Inhil akan menggelar Rapat Paripurna untuk menentukan hasil keputusan DPRD terhadap usulan permintaan pemberhentian Sekwan DPRD Inhil dari jabatannya. Fraksi-fraksi pun sudah melakukan rapat tentang usulan pemberhentian Sekwan.
Ketua DPRD Inhil H Agus Salim SE MM mengatakan, sesuai ketentuan, pemberhentian Sekwan DPRD Inhil harus dihasilkan melalui rapat paripurna. "Dari surat bupati Inhil yang ditujukan ke DPRD Inhil beberapa waktu lalu, Sekwan Ir H Saripek diusulkan akan memegang jabatan di satuan kerja lain untuk memenuhi kebutuhan SOTK yang baru," kata Agus Salim.
Karenanya, setelah mendapat surat dari bupati tingkat fraksi-fraksi DPRD Inhil pun melakukan pembahasan. Nantinya, hasil keputusan paripurna akan ditembuskan ke bupati Inhil. Hanya saja, ungkap Agus, apakah hasilnya disetujui dewan atau tidak, itu diserahkan pada hasil paripurna yang berlangsung besok.
Apabila usulan pemberhentian Sekwan tersebut disetujui, kata Agus, maka bupati Inhil akan mengajukan usulan calon untuk mengantikan posisi jabatan Sekwan atau di-Plt-kan dahulu hingga mendapatkan pengganti Sekwan yang baru. "Namun apabila usulan bupati tersebut ditolak pada rapat paripurna, maka saudara Sekwan sekarang tetap akan menjabat sebagai Sekwan DPRD Inhil," kata Agus. (zai)
Ditemukan Indikasi Penjualan Organ Harimau
TEMBILAHAN – Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (Tim BBKSDA) Riau menemukan indikasi penjualan organ harimau sumatera yang mati terbunuh di Indragiri Hilir. Makanya, tim BBKSDA mendatangi Mapolres Inhil untuk berkoordinasi dalam pengembangan kasus tersebut.
Edi Susanto, kepala Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah I, mengatakan, setelah mendengar adanya kabar dari kejadian tiga ekor harimau mati di Desa Tanjungpasar, Kecamatan Pelangiran, Inhil, tim BBKSDA Riau langsung turun ke lokasi. Di lapangan ditemukan keterangan bahwa harimau sumatera (Panthera Tigris Sumatrae) jenis hewan yang dilindungi mati di daerah tersebut diakibatkan konflik dengan manusia.
Tiga ekor harimau tersebut masing-masing mati pada tanggal 10 Februari (2 ekor) dan pada tanggal 16 Februari (1 ekor). "Tengkorak dan kulit harimau yang mati pada tanggal 10 Februari lalu sudah disita," katanya.
Terkait kejadian harimau mati di Kecamatan Gaung, menurut Edi itu murni sebagai imbas konflik harimau dan manusia. "Harimau tersebut mati dikarenakan telah menyerang manusia sehingga membuat warga setempat menjadi marah," katanya. Warga menjadi marah. Karena takut akan terjadi hal yang tidak diinginkan, membuat warga kembali menyisir lokasi kejadian dan menyerang harimau tersebut hingga mati.
Dikatakan Edi, Tim BBKSDA sebelumnya telah mengamati daerah zona hutan konservasi beberapa tahun lalu untuk mengawasi keberadaan harimau tersebut. Namun nyatanya harimau tersebut sudah berada di wilayah perkebunan dan perkampungan warga. Edi mengesalkan harimau telah masuk ke kawasan tersebut (perkebunan dan perkampungan, Red). Seharusnya dipertanyakan kembali bagaimana dengan perizinan amdal dari perusahaan perkebunan tersebut. Mengapa harimau telah masuk hingga keperkampungan warga. Sehingga menyebabkan terjadinya konflik antara harimau dan manusia. (zai)
Senin, Maret 02, 2009
Polres Inhil Tangkap 16 Penjahat
TEMBILAHAN – Operasi Kriminalitas dan Kejahatan Jalanan (Street Crime) yang digelar jajaran Polres Inhil menghasilkan ditangkapknya 16 orang pelaku kriminal di berbagai daerah. Dalam operasi tersebut juga diamankan satu pistol rakitan beserta peluru, shabu-shabu, pil ekstasi, ganja dan senjata tajam.
Para pelaku tindak kejahatan tersebut terdiri dari pelaku curas, curat, pemerasan dan narkotika. “Mereka ini dapat diringkus ketika Polres Inhil melakukan kegiatan operasi jalanan dengan menyebar anggota di seluruh wilayah," kata Kapolres Inhil AKBP Achmad Kartiko, SIK MH didampingi Wakapolres Kompol Muh Anis PS, SIK kepada wartawan, Senin (2/3).
Empat orang berhasil diringkus tersangkut penyalahgunaan narkotika, dua orang dengan barang bukti sabu-sabu tersangkanya yakni Drw alias Slank dan Aln. Sedangkan tersangka And (barang buktinya 4 paket ganja) dan tersangka Rhm (barang bukti 5 paket ganja).
“Jajaran kita juga berhasil meringkus Ifit, Mst dan Bkt, mereka ini yang terlibat dalam pencurian dengan kekerasan di Kecamatan Kateman yang terjadi beberapa waktu lalu. Termasuk dua orang pelaku pemerasan juga diamankan dengan barang bukti uang Rp 500 ribu dan sebuah clurit,” lanjut Ahmad Kartiko.
Dua orang pelaku curanmor di Kateman juga turut diamankan, yakni Skr dan Aww. Demikian juga dengan beberapa orang pelaku curas di Kemuning yang berhasil diringkus, yakni Shd, Rfk dan Smd (tukang gambar sasaran curas).
Dalam operasi yang sama, pihak Polres Inhil juga mengamankan 2 orang yang kedapatan membawa memiliki senjata api, yakni Slh dan Ed, warga Parit 4 Kelurahan Tagaraja, Kecamatan Kateman. Mereka mengaku mengambil senpi ini dari rumah Mpk di Parit 13 Kelurahan Tagaraja, Kateman. Senpi tersebut saat ini berhasil diamankan.
“Terhadap kasus-kasus ini akan terus kia lakukan penyelidikan dan pengembangan intensif. Para pelaku yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap identitas dan namanya telah berhasil kita kantongi. Kita akan tetap komitmen melakukan perang terhadap para pelaku kejahatan, sehingga dapat tercipta suasana Kamtibmas yang kondusif,” ujar Kartiko. (zai)
PNS Harus Netral Pada Pemilu
TEMBILAHAN – H Mariyanto SE, anggota DPRD Inhil, mengingatkan agar aparatur pemerintah tidak terlibat dalam politik praktis. "Itu melanggar aturan kedisiplinan PNS. Bila terbukti bisa berakibat fatal sesuai PP nomor 30 tahun 1980," katanya.
Jelang Pemilu 2009, Mariyanto melihat indikasi keterlibatan aparatur pemerintah di Kabupaten Indragiri Hilir terlibat politik praktis. Hal tersebut diketahui dari laporan tim sukses pemenangan Pemilu Legislatif untuk PDI Perjuangan.
“Saya dengar ada indikasi keterlibatan aparatur pemerintah dalam Pemilu legislatif tahun ini. Mereka mengusung salah satu Parpol untuk memenangkannya," kata Mariyanto.
Para aparatur pemerintah baik di tingkat kecamatan, lurah dan desa harus bersikap netral tidak mendukung salah satu calon dari salah satu parpol saja bahkan untuk tingkat pejabat dipemerintahan, pungkas Mariyanto.
Berdasarkan ketentuan, kata Mariyanto, PNS harus netral dan tidak boleh bergabung atau melamar menjadi anggota partai politik. PNS juga tidak boleh ikut terlibat dalam kegiatan politik praktis, seperti berkampanye demi kepentingan kandidat partai politik untuk pemilu atau pilkada, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 tentang PNS dan UU Nomor 43 Tahun 1999 tentang Kepegawaian Negara, PNS harus netral. (zai)
