Kabinet Rapat Mendadak Khusus Bahas DPT

JAKARTA (RP) - Kisruh tentang daftar pemilih tetap (DPT) menjadi perhatian serius Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Senin (23/3), SBY kembali menggelar rapat kabinet yang salah satu materinya adalah membahas masalah DPT yang dinilai bisa mengancam kualitas pemilihan umum 2009.

Rapat mendadak tersebut digelar pukul 16.00 WIB. Sebelum memulai rapat, presiden menyampaikan sejumlah kebijakan khusus mengenai masalah DPT tersebut. Presiden meminta jajaran pemerintahan yang terkait dengan pembuatan DPT harus turun tangan untuk menjamin validitas DPT.

‘’Saya ingin pemerintah proaktif dengan cara apa saja yang bisa dibantukan ke KPU agar hal-hal yang tak sepatutnya terjadi, dapat dihindarkan,’’ kata SBY di kantor presiden, Senin (23/3).

SBY meminta semua yang berkepentingan dengan masalah DPT, mulai dari Menko Polhukam, Mendagri termasuk Dirjen Administrasi Kependudukan (Adminduk), Dinas Kependudukan di daerah, serta para kepala daerah, untuk turun tangan.

Selain membantu KPU menyelesaikan keruwetan DPT, seluruh jajaran terkait diminta ikut memberikan penjelasan yang jernih dan terbuka kepada masyarakat. Pemerintah, kata SBY, juga ingin mendorong jajaran Bawaslu dan Panwaslu ikut menjelaskan masalah DPT tersebut.

‘’Masyarakat harus diberi penjelasan agar paham, apa masalahnya dan bagaimana jalan keluarnya,’’ kata presiden. ‘’Sehingga saat hari-H, semuanya sudah clear. Jangan sampai Pemilu belum diselengarakan sudah ada keresahan yang tidak baik,’’ sambung SBY.

Menurut SBY, dirinya terus mengikuti perkembangan isu DPT yang marak di sejumlah media massa. Pemerintah, kata SBY, berkepentingan agar Pemilu berlangsung dengan baik, jujur, dan adil. SBY cukup resah karena isu tersebut juga menjadi tema kampanye sejumlah Parpol. Sehingga seolah-olah ada sesuatu yang tidak beres atau terselubung saat penyusunan DPT tersebut.

Rapat di kantor presiden tersebut dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri Mardiyanto, Menko Polhukam Widodo AS, Plt Menko Perekonomian Sri Mulyani Indrawati, Menko Kesra Aburizal Bakrie, dan Mensos Bachtiar Chamsyah. Hadir juga Kapolri Jenderal (Pol) Bambang Hendarso Danuri, Jaksa Agung Hendarman Supanji, Mensesneg Hatta Radjasa, Penglima TNI Jenderal Djoko Santoso dan Kepala BIN Syamsir Siregar.

Usai rapat kabinet, Menteri Dalam Negeri Mardiyanto mengatakan pemerintah siap membantu KPU untuk menyelesaikan DPT yang menimbulkan polemik tersebut. ‘’Tapi prinsipnya pemerintan tidak akan mengintervensi KPU. Karena DPT itu kewenangan penuh KPU,’’ kata Mardiyanto.

Mardiyanto kembali menegaskan bahwa pihaknya hanya menyerahkan DP 4 (Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pilkada), data agregat kependudukan (DAK), dan konversi dari sistem administrasi kependudukan. Data tersebut sudah diserahkan ke KPU sejak 5 April 2008. Setelah diserahkan ke KPU, lanjut Mardiyanto, pemerintah hanya mengawal proses validasinya.

Jika KPU menghendaki, kata Mardiyanto, pemerintah siap memberikan ruang seluas-luasnya kepada KPU untuk melakukan perbaikan DPT. ‘’Kalau ada kesalahan atau kekurangan, pemerintah siap membantu, sepanjang KPU yang menghendaki,’’ katanya.

Terkait isu manipulasi DPT, Mendagri menyerahkan sepenuhnya kepada KPU untuk melakukan penelitian. ‘’Silakan KPU yang meneliti kemungkinan adanya kerancuan dalam DPT,’’ kata Mardiyanto.

Parpol Tak Mau Disalahkan
Secara terpisah, sejumlah petinggi Parpol bereaksi keras terhadap aksi lempar tanggungjawab KPU setelah ditemukannya ribuan pemilih palsu di Daftar Pemilih Tetap (DPT). Mereka tak terima dianggap lalai memanfaatkan proses perbaikan data pemilih.

‘’Sudahlah, nggak perlu saling menyalahkan begitu. Diperbaiki saja sesuai realitasnya untuk kebaikan bersama. Yang penting Pemilu berlangsung Jurdil,’’ kata Sekjen PDIP Pramono Anung, kemarin.

Ketua Harian Pimpinan Kolektif Partai Demokrasi Pembaruan Roy BB Janis menilai langkah SBY menggelar rapat mendadak harus diikuti langkah yang konkret. ‘’Umumkan pada publik, aparatur negara yang bersalah. Segera copot dan diberi sanksi jabatannya,’’ kata Roy.

Mantan anggota DPR itu menilai langkah pemerintah tidak cukup hanya di rapat kabinet. Apalagi, DPT yang bermasalah bisa berpotensi menggagalkan hasil Pemilu. ‘’Kurang bagus jika ada agenda nasional yang gagal. Masak gara-gara gentengnya bocor, rumahnya dibongkar. Orang-orang yang berniat curang itu harus ditemukan, lalu faktanya ditindaklanjuti dan siapa yang bersalah segera dihukum,’’ katanya.(tom/rdl/pri/jpnn)