CPNS SMA untuk Daerah Khusus

JAKARTA (RP)- Jatah lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) untuk bisa ikut seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2010, benar-benar dibatasi. Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) Kuniyati mengakui, memang masih ada sejumlah daerah yang mengusulkan formasi CPNS untuk lulusan SMA. Hanya saja, tidak semua disetujui.

Kuniyati menjelaskan, formasi CPNS untuk tamatan SMA dipenuhi jika memang daerah yang bersangkutan benar-benar membutuhkan, sementara untuk mencari lulusan sarjana tidak gampang. Ini biasanya terjadi di daerah-daerah terpencil.

“Kalau daerah benar-benar butuh dan untuk ditempatkan di daerah terpencil serta perbatasan pasti dipertimbangkan pemerintah,” terang Kuniyati kepada JPNN, Ahad (7/11).

Dia mencontohkan usulan formasi tamatan SMA dari sejumlah kabupaten/kota di Sulawesi Utara, yang disetujui pemerintah pusat yakni Kota Bitung yang mendapat kuota tamatan SMA 60, Kota Kotamobagu Kuota 20, dan Bolmong Timur juga 20, serta daerah kepulauan di Sangihe dan Talaud. Kota Bitung semula mengusulkan 30, lantas mengusulkan tambahan 30 lagi dan disetujui. Alasannya, tambahan 30 itu untuk daerah terpencil di Pulau Lembe.

“Kita tahu Pulau Lembe merupakan daerah yang terisolir dan lulusan diploma serta sarjananya kurang,” tutur Kuniyati. Sedang Kota Kotamobagu diberi jatah tamatan SMA lantaran masih merupakan daerah baru hasil pemekaran.

Dijelaskan Kuniyati, semua usulan yang disetujui maupun yang ditolak, sudah melalui proses kajian mendalam, dilihat dari berbagai aspek, terutama aspek kebutuhan pemda setempat. Dia membantah, pemberian kuota tamatan SMA untuk beberapa daerah itu merupakan bentuk pengistimewaan yang diberikan pusat.

Masih terkait dengan penerimaan CPNS 2010, sebelumnya Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PAN-RB, Ramli Naibaho, menjelaskan, hingga Jumat (5/11), proses penetapan rincian jabatan sudah pada tahapan teknis administrasi. Misalnya mengenai penomoran berkas, penyiapan amplop, dan tanda terima rincian jabatan dari Kemenpan-RB ke masing-masing kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD).

“Sekarang lebih ke tahap pengadministrasian saja. Setelah itu tinggal diserahkan ke masing-masing BKD,” kata Ramli Naibaho.

Kapan daerah sudah bisa mengambil rincian jabatannya? Ramli menjelaskan, rincian jabatannya itu sudah bisa diambil pekan depan.

“Mudah-mudahan prosesnya berjalan lancar sehingga jadwal penerimaan seleksi CPNS tidak bergeser dan sesuai jadwal yang ditetapkan akhir November,” ungkapnya.

Meski telah menetapkan akhir November seleksi CPNS dibuka, namun Ramli menegaskan, semua keputusan diserahkan ke Pemda. Pemerintah pusat hanya meminta agar penerimaan CPNS daerah dilakukan serentak untuk menghindari double pelamar.

Penempatan Pegawai Mengecewakan
Ramli Naibaho lagi-lagi mengkritisi proses pengadaan dan seleksi pegawai di daerah, termasuk penempatan pada jabatannya. Menurut Ramli, penerimaan dan penempatan pegawai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan jabatan struktural belum sesuai kebutuhan.

Penempatan jabatan di daerah, kata Ramli, pada umumnya belum sesuai standar kompetensi jabatan, yakni tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman.

‘’Upaya peningkatan kompetensi PNS melalui diklat aparatur juga belum sesuai dengan kebutuhan riil pelaksanaan tugas Pemda, karena Pemda belum melakukan analisis kebutuhan diklat aparatur,’’ kata Ramli Naibaho.

Terkait dengan pola pemberian penghargaan (reward) bagi PNS yang berprestasi, dan penegakan sanksi (punishment) bagi PNS yang melanggar disiplin, menurut dia, hingga kini belum dilaksanakan secara efektif.

Besaran tunjangan kinerja atau insentif juga tidak sama antarsatu daerah dengan daerah lain, dan kualitas pelayanan di daerah masih belum sepenuhnya memenuhi harapan masyarakat.

Meski begitu, Ramli mengungkapkan, banyak juga pemerintah daerah yang telah melakukan inovasi-inovasi untuk percepatan reformasi birokrasi.

“Meski jumlah tidak banyak, tapi paling tidak ada upaya pemda untuk melakukan sinergitas antara program daerah dengan pusat,” terangnya.(sam/esy/jpnn)