Krakatau Steel, Perusahaan Sehat Kok Murah

chelsea senada@ Jakarta, CyberNews. Pengamat Ekonomi, Econit Hendri Saparini mengatakan, harga saham PT Krakatau Steel yang Rp 850, layak dipertanyakan, mengingat perusahaan baja tersebut masuk kategori perusahaan sehat.

"Ini perusahaan yang sehat. Wajar bila publik bertanya kok harga sahamnya cuma Rp 850. Apakah valuasi asetnya sudah benar. Karena belum juga transparan, layak kita gugat, dan sudah banyak dukungan bagi kami untuk menggugat policy ini," kata Hendri

dalam diskusi Polemik Trijaya FM bertema 'Erupsi Saham Krakatau Steel' di Warung Daun Cikini, pagi ini. Di bagian lain Hendri menilai begitu beratnya beban rakyat Indonesia yang sudah kerja keras memenuhi kebutuhan hidupnya yang makin mahal, masih harus mengawasi langkah pemerintah yang bisa merugikan mereka.

"Jadi kami minta kita kritisi bersama, karena ada kesan IPO adalah satu-satunya langkah. Padahal banyak langkah yang bisa dilakukan," katanya.


endri juga minta, bila memang harganya Rp 850, mengapa tidak dijual ke masyarakat luas saja, demi berpihak kepada kepentingan masyarakat. "Karena harga segitu juga bisa dibeli masyarakat luas. Tapi mengapa dijual pada pihak-pihak kuat. Mana keberpihakan kepada rakyat yang secara hakekat pemilik BUMN," paparnya.

Dalam kesempatan yang sama pengamat pasar modal Yanuar Rizki mengatakan bahwa ada tiga faktor untuk menentukan harga saham yaitu faktor fundamental, valuasi aset dan respon pasar. Dia menilai faktor-faktor ini dinilainya belum transparan dimata publik. Dia menyesalkan bila saham Krakatau Steel 'digoreng'.

Hal ini dikuasai pihak-pihak yang ingin mengusai sektor industri tertentu, yang akhirnya menggantikan monopoli negara, serta berpotensi merugilkan kepentingan rakyat. Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi VI DPR RI, dari Fraksi Partai Demokrat Abdurrahman Abdullah mengatakan bahwa DPR pekan depan akan memanggi Direksi Krakatau Steel, Meneg BUMN dan 3 Lembaga Sekuritas yang terkait dengan penjualan Krakatau Steel.

"Kami ingin mereka transparan, dan kami ingin melacak kemungkinan adanya pelanggaran hukum," katanya.