Rumah Pengaduan Kebohongan Publik Akan Didirikan

Liputan6.com, Jakarta: Sejumlah tokoh lintas agama yang tergabung dalam Gerakan Tokoh Lintas Agama Melawan Kebohongan (GTLAMK) mendeklarasikan "Rumah Pengaduan Kebohongan Publik" di Jakarta, Rabu (19/1) siang. Rumah-rumah semacam ini dimaksudkan untuk menyosialisasikan sekaligus menjaring data-data kebohongan pemerintah dari masyarakat luas.

"Rumah-rumah pengaduan tersebut akan dibuka di masing-masing kantor atau sekretariat organisasi sipil yang tergabung dalam badan pekerja Gerakan Tokoh Lintas Agama Melawan Kebohongan. Sampai saat ini sudah terdaftar 18 rumah yang berada di Jakarta," jelas Fajar Riza Ul Haq selaku Eksekutif Director Maarif Institut yang juga salah satu anggota badan pekerja GTLAMK.

Menurut Fajar, jumlah ini akan terus bertambah. "Rumah-rumah" semacam ini juga rencananya akan didirikan di kota-kota besar lainnya seperti di Yogyakarta, Bandung, Surabaya, Semarang, NTT, Kalimantan Selatan, dan lain-lain.

"Badan pekerja mengundang semua elemen masyarakat sipil di seluruh Indonesia untuk turut serta dalam kampanye memperluas konsultasi publik atau dengar pendapat publik terkait data-data kebohongan pemerintah," tambahnya Fajar lagi.

Sementara itu, Pendeta Andreas Yengawoe dalam rilisnya menyatakan, pertemuan antar tokoh agama dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Senin silam bukanlah akhir dari komitmen para tokoh agama. Mereka tetap menyuarakan nurani masyarakat bawah.

"Kami punya hati dan akal budi. Jangan takut dikooptasi oleh suara Istana. Kami berupaya untuk menjadi `nabi rakyat` yang memperjuangkan kepentingan masyarakat, bukan `nabi istana`," ungkap Andreas.

Ia menilai pertemuan dengan Presiden Yudhoyono dua hari yang lalu memang berlangsung cukup interaktif,
ditaja oleh sakra