PEKANBARU (RP) - Gubernur Riau Drs H Wan Abubakar MS MSi melantik dan mengangkat sumpah ‘’kabinet’’ baru di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau di Gedung Daerah, Senin (25/8). Para pejabat yang dilantik dan diangkat sumpahnya itu sebanyak 78 orang terdiri atas 37 orang pejabat eselon II dan 41 orang pejabat eselon III.
Sebanyak 14 orang pejabat setingkat kepala dinas, kepala badan maupun wakadis tidak lagi duduk dalam kabinet Wan Abubakar lantaran mereka dinonjobkan. Ke-14 pejabat yang dinonjobkan itu adalah Drs H Emrizal Pakis (Kepala Bappeda), H Humizri Husein (Kepala Balitbang), Drs H Abdul Lafiz (Kadispora), Drs H Asral Rachman (Kadisnaker), Zulkifli Yusuf (Kadishut), Lukman Abbas (Kepala Bapedalda), Ir H Sudirno (Kepala Dinas Tanaman Pangan), Drs H Akmal JS (Kadisbun), Drs H Raja Mochtar Mit (Kadiskop dan UKM), Drs H Tezzy D Dahlan (Kepala Badan Infokom), Drs H Auni M Noor (Kepala BADP), Drs H Tengku Agusri (Kadispenda), Drs H Ruslaini Rahman (Kepala BPPM) dan Delmi Iskandar (Wakadispora).Akibat beberapa pejabat tak lagi mendapat posisi, membuat ratusan PNS yang hadir terlihat tak dapat menahan haru. Misalnya, dua PNS yang bertugas di Dinas Pemuda dan Olahraga terlihat sesenggukan menangis sambil berjalan beriringan dengan mantan Kadispora M Lapiz. Lapiz pun terlihat menahan haru, berkali-kali hanya meminta agar mantan bawahannya tersebut bersikap sabar. Lafiz dan Wakadispora Delmi Iskandar, sama-sama tidak mendapatkan jabatan strategis dalam kabinet Wan Abubakar.‘’Bagi saya tidak masalah, meski sekarang belum tahu akan ditempatkan di mana. Saya ini PNS, jadi harus siap ditempatkan di mana saja,’’ ujarnya lirih.Sementara itu, beberapa mantan pejabat strategis yang akhirnya non job memilih untuk bungkam. Emrizal Pakis yang ditanyai wartawan tentang perasaannya, berkali-kali hanya no comment. Tengku Agusri pun bahkan langsung pergi usai dirinya tidak lagi dilantik sebagai salah seorang pejabat eselon II.Gubri mengatakan, mutasi yang dilakukan ini adalah untuk melakukan penyegaran terhadap pejabat dan juga sebagai upaya pembinaan serta memberikan motivasi guna memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Dengan pelantikan ini juga diharapkan agar setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) memahami setiap tugas yang diamanahkan kepada dirinya khususnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.‘’PNS adalah abdi masyarakat, karenanya saya minta para pejabat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Diharapkan dengan pelantikan satuan-tuan kerja dimasing-masing dinas dapat berjalan dengan baik, sehingga layanan kepada masyarakat dapat pula berjalan dengan baik,’’ ujarnya.Usai pelantikan, kepada wartawan gubernur menegaskan perombakan pejabat yang dilakukannya bukanlah maksud untuk balas dendam terhadap pejabat-pejabat yang ada. Perombakan ini semata-mata untuk kebaikan Riau ke depan. Perombakan ini juga melalui evaluasi yang mendalam.‘’Yang paling penting bagi saya bagaimana saya berbuat yang terbaik untuk Riau, tidak ada dendam, mutasi ini semata-mata agar masing-masing satker dapat berjalan dengan baik karena berdasarkan evaluasi masih banyak kegiatan yang dilakukan para satker masih dibawah target yang diharapkan,’’ tuturnya.Kepada pejabat yang baru dilantik, gubernur berharap agar segera menyesuaikan keadaan dan segera mengambil langkah-langkah, sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan dengan baik. ‘’Untuk itu saya minta kepada pejabat yang baru dilantik segera berbuat dan menyelesaikan berbagai persoalan-persoalan yang ada dimasing-masing satker,’’ tutur gubernur lagi. RZ: Mutasi Hal BiasaMenanggapi mutasi yang dilakukan Gubernur Riau Drs H Wan Abubakar MS MSi, mantan Gubernur Riau HM Rusli Zainal SE MP (RZ) menilai itu adalah hal biasa dan sudah kewenangan gubernur. Hanya saja ia meminta agar mutasi itu dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan mengacu pada kebutuhan-kebutuhan pembangunan dan pelayanan masyarakat. Hal itu dikatakan RZ di Pekanbaru, Senin (25/8) terkait mutasi sejumlah pejabat eselon II dan III di jajaran sekretariat daerah provinsi (Setdaprov Riau. Menurut RZ, jika memang mutasi itu sudah merupakan kebutuhan, maka hal itu tidak menjadi persoalan yang mendasar.‘’Tidak ada persoalan, saya kira mutasi itu hal yang biasa saja tidak terlalu istimewa, akan tetapi mutasi itu haruslah mengacu pada ketentuan yang ada dan mengacu pada kebutuhan-kebutuhan pembangunan,’’ ujar RZ.Menjawab apakah mutasi yang dilakukan gubernur ini efektif mengingat masa jabatannya hanya beberapa bulan saja lagi, RZ tidak mau berkomentar banyak, ia mempersilakan masyarakat saja yang memberikan penilaiannya.Yang paling penting itu, jangan sampai mutasi yang dilakukan ini menganggu dan mempengaruhi program-program masing-masing Satuan kerja (Satker) yang sudah berjalan, karena sudah dipastikan mutasi ini akan mempengaruhi jalannya program yang sudah dirancang oleh pejabat sebelumnya. Jika ini terjadi masyarakat juga yang akan dirugikan.(g/amf)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar