Lifting Tak Transparan, Wagub Protes

PEKANBARU--Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau memprotes penghitungan lifting minyak yang dilakukan pemerintah pusat. Pemerintah pusat dalam melakukan penghitungan ini tidak melibatkan daerah, sehingga daerah tidak mengetehui berapa sebenarnya produksi minyak yang dihasilkan perusahaan minyak di daerah.

Protes itu disampaikan Wakil Gubernur Riau Drs H Raja Mambang Mit dalam pertemuan Pemprov Riau dengan panitia angket DPR RI di Balai Pauh Janggi Gedung Daerah Riau,

‘’Setiap tahun kami hanya menerima dana bagi hasil Migas tersebut. Tapi sayangnya kami tidak tahu berapa sebenarnya produksi minyak yang dihasilkan daerah ini. Ini, kan aneh,” ujar Wagub lagi.

Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Kadispenda) Riau Asmawie Mukrie dalam kesempatan itu juga menyatakan, akibat tidak transparannya penghitungan DBH Migas, setiap tahun penerimaan DBH Migas Riau terus turun. Tahun 2006 lalu DBH Riau sebesar Rp10,5 triliun, tahun 2007 turun menjadi Rp7,2 triliun dan tahun 2008 ini Rp11,5 triliun, namun yang diterima hanya Rp9,7 triliun.

Menanggapi hal ini, pihak BP Migas dan CPI tak memberikan jawaban memuaskan. Kepala Divisi Eksternal BP Migas pusat Amir Hamzah, soal data lifting ia hanya berujar singkat. Menurutnya, bila daerah mau mengetahui hasil lifting harus terlebih dahulu mengubah Undang-undang.