Pemimpin teroris Palembang menyangkal terkait dengan Jamaah Islamiyah (JI). Muhamad Hasan alias Fajar Kaslim warga Singapura yang tertangkap di Palembang Juli 2008 ini justru mengaku belajar dari Osama Bin Ladin.
ADVERTISEMENT
"Saya belajar dari Osama bin Laden untuk mendoktrin orang-orang yang masih lugu. Saya pernah ketemu dan berpelukan dengan dia (Osama) di Afghanistan," aku Fajar Kaslim.
Hal itu diakui Fajar saat memberikan kesaksian atas 3 rekannya Agustiawarman, Heri Purwanto dan Sugiarto, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jl Ampera Raya, Jakarta Selatan, Kamis (26/2/2009).
Fajar juga menepis dugaan dirinya terkait dengan JI. Dirinya mengaku tak pernah mengenal dengan pentolan JI, Abu Bakar Ba'asyir.
"Dugaan itu tidak benar, saya tidak kenal Abu Bakar Bassyir. Setelah Slamet Kastari tertangkap, saya jalan sendiri dan sejak saat itu saya terputus dari JI (Jamaah Islamiah)," lanjutnya.
Sebelumnya, Abdurrahman Taib dalam kesaksiannya mengaku Fajarlah yang merencanakan pembunuhan selaku orang yang dianggap berpengalaman. Taib sendiri diakui Fajar sebagai boneka-nya dan menjadi jembatan antara dirinya dengan masyarakat dalam hal perekrutan anggota.
Fajar juga mengaku, selalu mencari orang untuk direkrut dan didoktrin dengan sistem sel dimana setiap orang yang direkrut akan merekrut orang lainnya. Atas doktrinnya, Fajar mengatakan, ajaran tersebut adalah untuk kebaikan.
"Saya ajarkan mereka sebagai kegiatan amaliah, karena mereka rajin salat dan gampang diprovokasi," jelasnya seraya mengaku menggunakan banyak nama untuk menghindari pelacakan polisi.
Dikatakan Fajar, dirinya belajar banyak cara-cara merakit bom dari pengalamannya mengikuti wajib militer di singapura. "Saya ahlinya M-16, saya juga belajar bom di wajib militer," tandasnya.
Kelompok teroris Palembang yang ditangkap pada 1 juni 2008 disebutkan terkait dengan kelompok Jamaah Islamiyah (JI). Fajar kaslim sendiri diduga masuk ke Indonesia bersama Slamet Kastari, teroris nomor satu yang dicari di Singapura.
Rencananya sidang akan dilanjutkan pada 20 Januari 2009 untuk mendengarkan saksi.
Komisi Penyiaran Indonesia
Liputan 6
Elshinta
Partner :
Jumat, Februari 27, 2009
Fajar Mengaku Belajar ke Osama Bin Ladin
Jiwasraya Belum Respon Klaim Anggota Dewan
TEMBILAHAN – Pihak Asuransi Jiwasraya tetap belum merespon klaim asuransi HM Yunus terkait peristiwa kecelakaan yang dialami anggota DPRD Inhil itu pada tahun 2007 silam. Padahal, pihak asuransi berjanji membayarnya pada Januari 2008, tahun lalu. Tapi, hingga hari ini, janji tersebut tak kunjung ditepati.
Lewat satu tahun sudah, dari batas janji yang dilontarkan dalam hearing dengan DPRD Inhil pada tahun 2007. Janji dalam hearing tersebut dilontarkan Rotiah, pimpinan cabang Jiwasraya dari Pekanbaru dan perwakilan di Tembilahan. Pihak korban pun juga telah menyerahkan bukti laporan medis serta poto kecelakaan ke pihak asuransi.
“Saya sudah menyerahkan seluruh bukti berobat di dua rumah sakit. Yamkni Rumah Sakit DKT Jambi dan Rumah Sakit Awal Bros Pekanbaru. Bukti poto kecelakan pun disertai," uangkap Yunus.
Namun, janji tinggal janji. Pihak asuransi tak pernah menepati. Seperti diberitakan sebelumnya, HM Yunus, anggota DPRD Inhil, merupakan peserta Asuransi Jiwasraya yang mengalami kecelakaan pada tahun 2007 lalu dalam sebuah perjalanan dinas ke Jambi.
Banyak pihak menyesalkan sikap asuransi tersebut. Sebab, polis asuransi peserta Asuransi Jiwasraya dari 45 orang anggota DPRD Inhil terus dibayarkan. "Kok mereka bisa ingkar janji," kata Yunus menyayangkan.(zai)
Proyek Tanggul Harus Optimal
TEMBILAHAN – Zulkifli, anggota DPRD Inhil meminta satuan kerja (Satker) terkait di lingkup Pemkab Inhil agar lebih fokus dalam menjalankan program proyek tanggul. Itu diperlukan karena 80 persen masyarakat Inhil menggantungkan kehidupannya dari hasil perkebunan.
Diketahui, program proyek tanggul untuk tahun 2009 ini akan dilaksanakan sepanjang 350 Km. Seperti tahun sebelumnya setiap masyarakat meminta bantuan dibangunkan tanggul dengan panjang sekitar 10 Km untuk perkebunan agar hasil produksi meningkat. Tetapi yang terealisasi hanya 5 Km. "Apabila tanggul di perkebunan tidak diperhatikan, akan mempengaruhi hasilnya,” kata anggota Fraksi PDI Perjuangan itu.
Untuk itu, sebut Zulkifli, Satker terkait harus benar-benar konsisten dalam menjalankan program proyek pembangunan tanggul karena ini menyangkut perekonomian masyarakat. “Kalau kita mau melihat perekonomian masyarakat maju dan meningkat maka perhatikanlah masalah perkebunan,” kata Zulkifli.(zai)
Lima Warga Positif DBD, Tujuh Suspect
TEMBILAHAN – 12 kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) ditemukan di Desa Pulauburung, Kecamtan Pulauburung, Inhil. Lima orang diantaranya dinyatakan positif DBD. Tujuh orang lainnya masih suspect alias perkiraan.
Kondisi itu membuat relawan Partai Golkar langsung melakukan fogging. Sekretaris DPD Partai Golkar Inhil H Kartika Roni, mengatakan, tim relawan Golkar itu dipimpin langsung Ketua Relawan Golkar Se-Indonesia, H Indra Mukhlis Adnan. "Tim relawan Golkar juga melakukan penyuluhan tentang wabah berbahaya itu," kata Roni.
Sementara itu Sekcam Kecamatan Pulauburung Riki Putra mengungkapkan, wabah DBD tersebut terjadi di daerah Blok G Desa Pulauburung. Pihak pemerintahan kecamatan bekerjasama dengan perusahaan dan masyarakat, katanya, kini telah berembuk untuk membahas penyebaran wabah mematikan ini.
"Lima orang penderita DBD yang terdiri dari 2 orang dewasa dan 2 anak-anak sudah dilakukan pengobatan di klinik perusahaan sedangkan 1 anak-anak yang menderita DBD telah dilarikan ke RSUD Puri Husada Tembilahan," ungkapnya.(zai)
Rabu, Februari 25, 2009
Bank Riau Tembilahan Kucurkan Kredit Rp418,8 M
TEMBILAHAN – Dalam tahun ini, Bank Riau Cabang Tembilahan akan mengucurkan kredit sebesar Rp 418,8 miliar untuk masyarakat guna membuka peluang usaha ekonomi. Penyaluran kredit Itu meningkat 60 persen dibanding tahun sebelumnya.
Tahun 2008 lalu, Bank Riau Cabang Tembilahan mengucurkan kredit untuk masyarakat sebesar Rp 261,7 miliar. H Syahruddin Thabrie, pimpinan Bank Riau Cabang Tembilahan, mengatakan, dalam tahun ini Bank Riau mempunyai program yang difokuskan kepada kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Tujuannya agar dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian masyarakat. Kredit UMKM yang akan dikucurkan mencapai Rp 31,8 miliar.
Sementara untuk kredit lainnya, yakni BPD Peduli yang diperuntukan bagi kelompok petani kecil sebesar Rp 810 juta. Untuk penyaluran kredit komersil sebagai penunjang kinerja para pebisnis untuk mengembangkan usahanya akan dikucurkan sebesar Rp 12,6 miliar.
"Dalam tahun ini akan disalurkan kredit sebesar Rp 418,8 miliar yang terbagi dalam beberapa jenis dengan tujuan untuk mengembangkan dan menggerakkan perekonomian masyarakat,” kata Syahruddin.(zai)
Selasa, Februari 24, 2009
Informasi Lokal Sangat Telat di Tembilahan
TEMBILAHAN – Sudahlah telat, informasi lokal relatif mahal di Tembilahan. Media cetak masuknya pukul 11 siang. Bila ada hambatan, koran malah baru masuk pada jam 16.00 WIB. Sedangkan informasi dari televisi harus dengan membeli parabola. Berita tentang Riau pun sangat sedikit.
Kondisi demikian sudah berlangsung lama. Konsekwensinya, masyarakat di kota itu telat mendapat sajian berita. Makanya, untuk akurasi informasi tercepat, masyarakat Tembilahan memanfaatkan media online. Itu pun terbatas pula orang-orangnya.
“Walaupun koran sampainya siang, tetap ditunggu kedatangannya untuk mengetahui berbagai peristiwa dan informasi lainnya di Riau,” kata salah seorang wartawan.
Menariknya, para wartawan di kota itu tetap semangat memburu berita. Tak hanya media cetak dan online, wartawan televisi lokal juga tak patah semangat melakukan liputan pemberitaan. Padahal, siaran tv nya tak dapat dinikmati di kota itu desebabkan keterbatasan daya pancar.
Masyarakat setempat sangat berharap agar manajemen seluruh perusahaan media Riau dapat membuat suatu solusi sehingga informasi dapat lebih cepat masuk ke Tembilahan.(zai)
Senin, Februari 23, 2009
Dua Warga Duel dengan Harimau
TEMBILAHAN - Mereka bukan Tarzan. Tapi, soal nekat, lumayan juga. Dua warga Indragiri Hilir bertarung hidup-mati dengan seekor harimau Sumatera. Hingga malam ini, kedua warga itu masih dirawat secara intensif di RSUD Puri Husada, Tembilahan.
Duel warga dengan harimau itu terjadi pada Ahad (22/2) siang kemarin sekitar pukul 14.00 WIB di Hulu Gaung, Kecamatan Gaung, Inhil. Awalnya, Mamad (15) dan Toni (38) sedang membersihkan semak di belakang pondok. Tiba-tiba, dari dalam semak, keluar sang raja hutan itu.
Kaget dan takut, Mamad langsung kabur. Namun, si-Belang lebih gesit. Mamad langsung diterkam. Cakaran kuku tajam melukai paha kanan. Mamad terjatuh dan berteriak. Teriakan itu didengar oleh Toni.
“Sebelumnya kami serta dua warga lainnya bermaksud menangkap ikan. Melihat semak di belakang pondok telah tinggi, kami pun membersihkannya. Tapi, yang muncul malah harimau,” cerita Mamad.
Toni pun sontak membantu keponakannya sebelum harimau itu bertindak lebih jauh. Meski membawa golok, namun senjata itu tak dipakai. Taku tebasan golok mengenai Mamad, Toni menerjang harimau tersebut. Gigitan sang harimau pun terlepas. Serangan harimau berbalik arah. Perkelahian dua warga dengan seekor harimau pun tak terhindarkan.
“Demi mempertahankan nyawa, kami pun memang harus bertarung. Saya suruh Mamad menebas harimau ketika saya berada di bawah dan kedua tangan saya digigitnya. Sabetan golok Mamad mengenai tepat mengenai punggung harimau," cerita Toni.
Karena terluka, harimau tersebut lari memasuki semak belukar. Kini kedua korban terkaman dan gigitan harimau masih dirawat di RSUD Puri Husada Tembilahan. Direktur RSUD Puri Husada, Rasul Halim, pertolongan pertama telah dilakukan bagi keduanya.
"Mereka menderita patah tulang dan luka yang cukup serius di tangannya. Nanti segera dilakukan operasi guna mengecek kondisi dari luka serius akibat gigitan binatang buas tersebut,” kata Rasul.(zai)
BARU-BARU ini, muncul sebuah foto udara yang membuat heboh Malaysia. Seekor ular raksasa berenang di Sungai Baleh, Sibu, Serawak, bagian utara Kalimantan yang masuk wilayah Malaysia. Hiii...
Sebuah foto ular raksasa terlihat berenang melenggak-lenggok di sebuah sungai tropis yang dikelilingi oleh hutan gambut. Ular berwarna hitam itu sangat besar, hampir memenuhi sungai yang terletak di tengah-tengah hutan rawa yang rimbun. Air beriak di kiri kanannya. Kabarnya, foto itu diambil dari sebuah helikopter, 11 Februari 2009 lalu.
Foto itulah yang menjadi perdebatan luas di Malaysia saat ini. Kalimantan memang memiliki ular-ular raksasa. Namun selama ini, ular yang besar yang baru ditemukan adalah sejenis sanca atau python atau masyarakat Kalimantan menyebutnya ular sawah, yang panjangnya belasan meter.
Namun ular yang terlihat di foto dan beredar luas di internet, termasuk Youtube, jauh lebih panjang dan besar dibanding temuan python selama ini. Diperkirakan panjangnya 100 kaki atau sekitar 33 meter.
Gambar tersebut diambil oleh anggota tim wilayah bencana banjir yang kemudian diterbitkan oleh Utusan Sarawak, sebuah koran lokal, pekan lalu. New Straits Times di Kuala Lumpur, juga memuat foto tersebut yang kemudian dirilis oleh The Telegraph, Inggris.
Ada juga yang tidak mempercayai foto itu dan menganggapnya rekayasa semata. Hal ini karena terlalu jauhnya pengambilan gambar ular tersebut. Benar atau tidak, foto itu sudah membuat masyarakat di sekitar Serawak, khususnya Sibu, ketakutan. Sebab, sungai itu merupakan urat nadi transportasi masyarakat selama ini.
Berdasarkan legenda yang hidup di masyarakat setempat, memang dipercaya tentang adanya anaconda di kawasan tersebut yang bernama Nabau. Menurut kepercayaan, Nabau merupakan ular dengan panjang 80 meter dengan kepala naga dan tujuh lubang hidung. Masyarakat desa yang tinggal di sungai Baleh Borneo mempercayai makhluk mistik tersebut. Selain itu, masyarakat memang sering melihat ular-ular besar di kawasan itu.
Nah, pertanyaannya, bila foto itu asli, apakah ular yang terlihat itu sejenis python atau anaconda? Hingga kini memang belum ditemukan adanya anaconda di Kalimantan, kecuali dalam film Anaconda: The Hunt For The Blood Orchid yang laris itu.
Rekor ular terpanjang saat ini memang anaconda (eunectes) dari Amazone. Anaconda merupakan keluarga boa. Panjang anaconda yang baru ditemukan adalah 50 kaki, namun para ilmuwan percaya ada anaconda yang panjangnya 80 kaki, bahkan 100 kaki dari temuan kulit ular tersebut oleh sebuah ekspedisi ilmuwan Inggris tahun 1992. Dalam keluarga anaconda, menurut situs lingkungan Mongabay, yang terbesar adalah anaconda hijau (Eunectes murinus). Panjangnya mencapai 43 meter.
Python Asia adalah ular terpanjang kedua. Ilmuwan menyebutnya Asiatic Reticulated Python (python reticulatus). Python terpanjang yang ditemukan di kawasan Kalimantan panjangnya 33 kaki, dan merupakan rekor dunia sanca terpanjang saat ini. Para ilmuwan percaya panjang python bisa mencapai 50 kaki atau sekitar 15 meter.
Bedanya, anaconda lebih langsing dan ahli berenang. Sementara python lebih gemuk dan hanya suka kelembaban, bukan di air. Anaconda menggigit mangsanya sampai mati sebelum menelan, sementara python menggunakan kekuatannya dengan membalut mangsa sampai tulang-belulangnya hancur atau tak bergerak lagi, kemudian ditelan bulat-bulat.
Awal Februari, para ilmuwan menemukan fosil ular seberat sebuah mobil kecil. Ular itu diperkirakan bisa melumat binatang seukuran sapi. Monster sepanjang 45 kaki bernama Titanoboa sangat besar dan hidup dengan memakan buaya dan kura-kura raksasa. Beratnya mencapai 1,25 ton. Ia biasa merayap di sekitar hutan-hutan tropis Amerika Selatan 60 tahun silam. (yan/berbagai sumber)
Kamis, Februari 19, 2009
PT Sambu Bohong, DPRD Geram
Tanggul Kelapa Tak Kunjung Diperbaiki
TEMBILAHAN – PT Sambu Grup tak kunjung penuhi janji. Padahal, dalam pertemuan di Kantor Bappeda Inhil beberapa waktu lalu, pihak perusahaan berjanji akan memperbaiki tanggul kebun kelapa warga di Desa Tanjunglajau, Kecamatan Kuindra, Inhil. Namun, janji tinggal janji dan tak kunjung ditepati. Tak ayal, sikap perusahaan kopra itu membuat geram pihak DPRD Inhil.
Hal itu terungkap setelah perwakilan warga Desa Tanjunglajau melaporkan sikap PT Sambu Group ke DPRD Inhil. “Pak, tanggul kebun kelapa yang jebol tersebut hingga kini tak kunjung diperbaiki. Kamikan sudah memberikan potongan dari hasil penjualan kopra kepada pihak perusahaan," kata Muhammadiyah, salah seorang warga yang memberi laporan.
Menurut laporan warga, jebolnya tanggul semakin banyak. Itu tentu saja membuat kebun kelapa menjadi rusak dan tidak mendapatkan hasil. Padahal, kesepakatan yang telah dibuat antara pihak perusahaan dengan masyarakat, bahwa 10 persen hasil penjualan kopra dari kebun masyarakat harus disetor ke pihak perusahaan. Sementara dari potongan itu hanya separohnya yang digunakan untuk pemeliharaan tanggul.
Terang saja, pihak perusahaan dinilai tak mau bertanggung jawab. Memang, yang membuat tanggul adalah pihak perusahaan. Tapi, dikhawatirkan kejadian seperti di daerah Sungaiterab terulang. Yakni; pihak perusahaan pergi begitu saja setelah hasil panen kopra tidak memuaskan.
Sikap ingkar janji yang dituntukkan PT Sambu Grup, membuat geram Ketua Komisi B DPRD Inhil HM Yusuf Said. "Pihak perusahaan jangan bertindak seenaknya. Sebab, kerusakan kanal juga dapat merugikan perusahaan, dengan kehilangan bahan baku mencapai 50 persen," katanya.
Untuk itu, Yusuf Said mengingatkan PT Sambu Grup agar segera memperbaiki tanggul dan kanal tersebut.
Dari laporan masyarakat Desa Tanjunglajau, diketahui ada beberapa titik tanggul yang jebol dan ada beberapa kanal yang dangkal. Sehingga untuk mengantarkan kopra memerlukan waktu hingga 12 jam. Padahal sebelumnya hanya sekitar 1 hingga 2 jam.(zai)
Jalan ke Gedung Dewan Rusak Berat
TEMBILAHAN - Kondisi jalan Subrantas, Tembilahan, Indragiri Hilir, memprihatinkan. Kerusakan jalan menyusul selesainya pembangunan gedung kantor DPRD Inhil yang baru. Maklum, ketika membangun kantor dewan yang baru, jalan itu dilalui oleh kenderaan bertonase berat yang mengangkut bahan material.
Saat ini, sebagian jalan yang rusak ditimbun dengan sirtu (pasir batu-red) dan batu kerikil. Timbunan tersebut menyebabkan jalan berdebu. Batu-batu kerikil berterbangan terpental mengenai rumah penduduk ketika jalan dilewati kendaraan.
“Bila sedang panas terik, membuat debu jalanan beterbangan," kata Roi, seorang warga.
Penduduk setempat berharap agar Pemkab Inhil cepat tanggap. "Tentunya dengan pengaspalan kembali," tambah Roi.
Di ruas badan jalan ini, selain terdapat gedung DPRD Inhil, juga ada kampus Universitas Islam Indragri (Unisri).(zai)
Selasa, Februari 17, 2009
Tembilahan Perlu Penambahan Traffic Light
TEMBILAHAN - Beberapa perempatan di Kota Tembilahan, Inhil, sangat rawan kecelakaan lalu lintas. Diantararanya perempatan Stadion Beringin. Kerawanan terjadi disebabkan tidak adanya traffic light di kawasan itu, sehingga membuat kendaraan yang lalu lalang jadi semrawut tanpa aturan bila melewati perempatan itu.
“Seharusnya di sini dipasang lampu merah. Di simpang stadion (Beringin) ini sering terjadi kecelakaan lalu lintas," ungkap Joni, salah seorang warga Tembilahan.
Pasca pembangunan dua jembatan di Inhil (Jembatan Sri Gemilang dan Jembatan Kualagetek), kendaraan yang masuk ke Tembilahan jadi ramai. Maklum, sarana transportasi jadi lancar ke ibukota Kabupaten Inhil itu.
Hanya saja, sejauh ini traffic light yang terpasang di Kota Tembilahan hanya terdapat di dua perempatan. Yakni di simpang Jalan M Boya dan simpang Jalan Batangtuaka.(zai)
Sabtu, Februari 14, 2009
Astaga! Anak 13 Tahun Sudah Jadi Ayah
Astaga! Seorang anak laki-laki berusia 13 tahun telah menjadi ayah. Pacar anak tersebut baru saja melahirkan seorang bayi buah hubungan mereka.
Alfie Patten, anak asal Inggris itu merasa senang memiliki bayi. "Saya pikir akan menyenangkan memiliki bayi," kata Alfie yang wajahnya tampak jauh lebih muda dari usianya, seperti dilansir tabloid Inggris, The Sun, Jumat (13/2/2009).
Kekasih Alfie, Chantelle Steadman (15) melahirkan seorang bayi perempuan di Rumah Sakit Eastbourne, Sussex Timur, Inggris. Bayi tersebut diberi nama Maisie Roxanne.
Alfie berumur 12 tahun saat Chantelle mengandung bayi mereka. Keduanya memutuskan untuk tidak melakukan aborsi. Mereka terus merahasiakan kehamilan tersebut hingga saat usia kehamilan Chantelle 18 minggu, ibunya mencurigai tubuh putrinya yang semakin gemuk.
"Kami ingin memiliki bayi itu namun kami khawatir bagaimana orang akan bereaksi," tutur Alfie yang tinggal bersama ibunya. Ayah Alfie, Dennis telah berpisah dari ibunya.
Senada dengan Alfie, Chantelle pun yakin akan menjadi orangtua yang baik bagi anak mereka. "Saya akan menjadi ibu yang hebat dan Alfie akan menjadi ayah yang hebat," tutur Chantelle.
Meski usianya baru 13 tahun namun Alfie bukan ayah termuda di Inggris. Ayah termuda di Inggris adalah Sean Stewart. Dia menjadi ayah pada umur 12 tahun ketika kekasihnya yang juga tetangga sebelah rumahnya, Emma Webster (15), melahirkan anak mereka pada tahun 1998. Namun keduanya berpisah enam bulan kemudian.
Titik Api di Riau Terbanyak
Pantauan Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG) Pekanbaru, Jumat (13/2) di Sumatera terdapat tujuh hot spot atau titik api. Lima di antaranya terdapat di Riau dan tiga titik di Bengkalis, satu titik di Rohil dan satu titik lagi di Dumai, sedang dua titik lainnya di Sumatera terdapat di Sumut satu titik serta Bangka Belitung satu titik.
Padahal hari sebelumnya, Kamis (12/2) jumlah hot spot hanya satu titik, yakni di Sumut. Artinya, pada Jumat (13/2) titik api bertambah enam.
Jumlah hotspot hari ini, dari pantauan kami bertambah enam titik sehingga menjadi tujuh titik. Lima di antaranya justru terdapat di Riau dan terbanyak di Kabupaten Bengkalis,” ujar Staf Analisa BMG Pekanbaru Marzuki kepada Riau Pos, di ruang kerjanya.
Ditambahkannya, untuk memprediksi titik api memang sulit, sebab tergantung aktivitas apakah ada yang melakukannya atau tidak. Jumlahnya bisa saja bertambah lagi atau berkurang yang jelas berpeluang curah hujan di kawasan tersebut berkurang atau tergolong dalam kategori ringan hingga menengah pada dua hari ke depan.
Pihak BMG hanya bisa mengharapkan agar pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk lebih realistis. Maksudnya, jangan sampai membakar lahan hanya untuk keinginan pribadi semata. Pasalnya, jika membuka lahan dengan cara membakar, maka yang kena akibatnya orang banyak.
Curah Hujan
Meski titik api bertambah, namun menurut BMG dua hari ke depan curah hujan diprediksi tinggi, dan itu terjadi di Riau bagian timur dan selatan. Hanya saja, peluang angin kencang dan hujan berkapasitas sedang masih terjadi di Riau bagian selatan.
Walaupun sebenarnya, curah hujan di Riau cukup merata dan berkapasitas ringan hingga sedang, Walaupun sebenarnya, curah hujan di Riau cukup merata dan berkapasitas ringan hingga sedang, namun adanya angin puting beliung tak bisa diprediksi sama sekali. Kawasan Riau bagian selatan tersebut adalah Inhil, Inhu dan Kuansing.(hus)
Perempuan Berkalung Sorban, Film Gagal
JAKARTA (RP) - Kritikan terhadap film 'Perempuan Berkalung Sorban' terus mengalir. Sutradara dan aktor Deddy Mizwar menyebut film yang dibintangi oleh Revalina S. Temat itu sebagai film yang gagal.
"Film itu film yang gagal, mendingan bikin majelis taklim saja. Film ini gagal menjelaskan isi film atau esensinya kepada komunikan," jelas Deddy saat ditemui detik.com di Pusat Perfilman Haji Usmar Ismail, Jl Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (13/2).
Deddy melanjutkan kalau film yang disutradarai oleh Hanung Bramantyo itu juga dikategorikan sebagai film yang buruk. Mengapa bisa disebut buruk? Karena menurut Deddy film itu malah menyebarkan kebencian kepada penonton. "Film yang baik adalah yang menimbulkan rasa cinta dan kasih sayang serta perdamaian," ujarnya.
Sutradara film 'Naga Bonar Jadi 2' itu juga menganggap film 'Perempuan Berkalung Sorban' telah menghina atau melecehkan ajaran agama tertentu. Film yang bertujuan mengangkat isu gender malah dinilai merendahkan martabat perempuan.
"Tuhan itu menciptakan surga di bawah telapak kaki ibu. Itu artinya gambaran penghormatan Islam kepada perempuan," pungkasnya.(dtc)
Poldasu Tangkap Pengumpul Dana Provinsi Tapanuli
MEDAN (RP) - Tim gabungan Poldasu dan Poltabes Medan menangkap Bendahara Harian Sinar Indonesia Baru (SIB), Hotlin br Manik di kawasan Lapangan Merdeka,Wanita ini dituding sebagai pengumpul uang dari donatur untuk pembiayaan demo mendukung pembentukan Provinsi Tapanuli (Protap).
Penangkapan wanita ini merupakan lanjutan pemeriksaan saksi dan tersangka tragedi 3 Februari 2009 yang menewaskan Ketua DPRD Sumut Abdul Azis Angkat. Di antara ke 66 tersangka yang diperiksa membeberkan Hotlin berperan sebagai pengumpul dana dari donator untuk membiayai massa pendukung Protap. Petugas gabungan langsung turun memburunya.
Tak mudah menangkap Hotlin. Polisi pun mengatur siasat agar ia dapat keluar dari persembunyiannya. ”Ia kita telepon dan berpura-pura meminta bantuan untuk kasus Protap ini lalu mengajaknya bertemu di lapangan Merdeka,” kata petugas yang menangkap tersangka.
Hotlin yang tak curiga dengan jebakan petugas itu langsung datang ke lapangan Merdeka. Ia pun ditangkap di seputaran kawasan tersebut. Hotlin kemudian diboyong ke Poltabes Medan.
Kendati begitu polisi tak langsung menetapkannya sebagai tersangka. ”Ia masih berstatus saksi dan kini masih diperiksa, setelah diperiksa satu kali 24 jam baru bisa dipastikan ia ditahan atau tidak,” kata Kabid Humas Poldasu Kombes Pol Baharuddin Djafar.
Sementara itu, Ketua tim Advokasi Abdul Aziz Angkat, Alfrizon Alwi SH MH, Jumat (13/2) meminta kepada Polri selaku penyidik untuk mengenakan pasal berlapis kepada tersangka Protap dengan undang-undang (UU) teroris. ”Pasal undang-undang teroris Nomor 19/2003 itu pantas dikenakan untuk para tersangka, karena perbuatan mereka itu membuat rasa ketakutan masyarakat dan bisa menimbulkan situasi yang tidak kondusif,” jelas Alfiron.(wan/eca)
Penasehat Hukum Tak Ajukan Eksepsi
Sidang Penyalahgunaan Minyak Tanah Bersubsidi
TEMBILAHAN - M Arsyad dan Budi Hariyanto, penasehat hukum terdakwa Makmur dalam perkara penyalahgunaan pengangkutan atau niaga BBM jenis minyak tanah bersubsidi, menolak eksepsi yang ditawarkan majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Tembilahan. Tindakan itu dinilai untuk mempercepat proses hukum.
Pada persidangan perdana dengan majelis hakim yang diketuai H Eka Budhiprijanta serta dua hakim anggota Surtiono dan Darmaputra Simbolon, kemarin, jaksa penuntut umum (JPU Suharno mengatakan, adalah Amrizal, nahkoda kapal tanpa nama pada tanggal 19 November 2008 lalu bersama anak buah kapal (ABK) bernama Rendi telah melakukan bongkar muat BBM minyak tanah sebanyak 60 drum di pangkalan Radika wilayah perairan Kuala Enok, sebanyak 20 drum bongkar muatan dilakukan di gudang Epi dan 40 drum di desa Pancur. Saat kegiatan bongkar muat BBM tersebut didatangi petugas polisi air kemudian petugas melihat dokumen serta manipest ternyata tidak sesuai dengan yang sebenarnya.
Usai pembacaan dakwaan atas tuduhan telah melakukan penyalahgunaan pengangkutan atau niaga BBM jenis minyak tanah bersubsidi, terdakwa Makmur yang didampingi 2 orang kuasa hukum dari kantor pengacara M.Arsyad & Budi Hariyanto Associates Tembilahan berkonsultasi untuk menentukan sikap setelah ditawarkan majelis hakim persidangan agar melakukan eksepsi.
Setelah berkonsultasi dengan kuasa hukum, atas tawaran eksepsi dari majelis hakim melalui pengacara terdakwa, Makmur tidak melakukan tindakan eksepsi.
Atas keputusan dari terdakwa melalui kuasa hukumnya tersebut, majelis hakim setelah melalui pertimbangan bersama antara JPU dan kuasa hukum, menentukan untuk melakukan persidangan berikutnya dengan agenda mendengarkan keterangan saksi pada selasa 17 Februari nanti.
Sementara itu kuasa hukum terdakwa ketika dijumpai wartawan mengatakan eksepsi yang ditawarkan majelis hakim ditolak karena agar proses hukum yang berjalan dipersidangan terhadap kliennya cepat terlaksana, serta penolakan eksepsi ini juga atas pertimbangan dari kliennya untuk memasuki agenda selanjutnya dengan mendengarkan keterangan saksi yang akan dihadirkan JPU ke persidangan nanti.
“Dengan berbagai pertimbangan untuk mempercepat proses hukum dipersidangan terhadap klien kami maka dilakukan penolakan eksepsi untuk memasuki agenda selanjutnya mendengarkan keterangan saksi” imbuh Arsyad.
Pihak kuasa hukum tidak melakukan eksepsi bukan berarti seluruh dakwaan yang dibacakan JPU diterima semuanya. Dalam hal ini kita akan lihat nanti keterangan saksi yang diajukan oleh pihak JPU dan kita akan melakukan pembelaan terhadap terdakwa di pledoi.
“Dengan menolak eksepsi yang ditawarkan dari majelis hakim yang terhormat di Pengadilan Negeri Tembilahan bukan berarti kami menerima semua dakwaan yang dibacakan oleh JPU. Namun kita akan lihat proses selanjutnya dan melakukan pembelaan terhadap terdakwa di pledoi nanti” ujar Budi.(zai)
Jumat, Februari 13, 2009
Puluhan Aktivis HMI Demonstrasi
Aksi unjukrasa mereka lakukan siang tadi. Pengunjukrasa melakukan longmarch untuk mendatangi dua gedung intansi penegak hukum itu. Di Kejati Riau, massa hanya berorasi secara bergantian. Tak ada seorang pun yang menerima mereka, walaun para aktivis itu meminta bertemu dengan Kajati Riau Soeroso.
Massa melanjutkan longmarch ke stasiun RRI Programa 1 di Jalan Jenderal Sudirman. Disini, mereka membacakan dan menyiarkan pernyataan sikap secara langsung. Mereka mendesak agar pihak terkait membuka kembali Surat Perintah Penghentian Penyidikan Perkara (SP3) perkara illegal logging.
Puluhan aktivis itu selanjutnya menggelar aksi di Mapolda Riau. Walaupun tidak diterima langsung oleh Kapolda Riau Brigjen Pol Adjie Rustam Ramdja, mereka tetap diterima belasan petugas yang bersiaga. Di tempat ini, pengunjukrasa lagi-lagi membacakan pernyataan sikap dan berorasi.(ks*/wyd)
KPUD Inhil Sosialisasi Pemilu
TEMBILAHAN – KPUD Indragiri Hilir (Inhil) besok akan melakukan Sosialisasi Pemilu. Kegiatan yang ditaja di salah satu hotel di Kota Tembilahan itu akan diikuti unsur Muspida, tokoh masyarakat, pemilih pemula, partai politik, mahasiswa dan pers.
Ketua KPUD Inhil Joni Suhaidi mengatakan, sosialiasi Pemilu tersebut merupakan langkah awal untuk menyukseskan pesta demokrasi yang akan berlangsung beberapa bulan lagi. "Masyarakat akan dapat memahami mekanisme memilih dengan cara baru dalam menggunakan hak pilih dan tata cara proses pendaftaran pemilih," katanya.
Dikatakan Joni, dalam sosialisasi tersebut juga akan dijelaskan jenis kertas suara yang akan dipakai pada pesta demokrasi pemilu calon legislatif, karena pada pemilu calon legislatif yang akan berlangsung tersebut juga secara bersamaan berlangsung pesta demokrasi pemilihan calon legistlatif untuk tingkat pusat.
“(Sosialisasi) ini penting dilakukan karena pada pesta demokrasi pemilu legislatif memakai mekanisme tata cara pemilihan baru yakni dengan pencontrengan, Untuk wilayah Kabupaten Indragiri Hilir saja peserta calon legislatifnya yang mengikuti mencapai sekitar 642 orang (26 Parpol) sedangkan untuk tingkat provinsi hingga saat ini jumlahnya belum didapat, sementara untuk tingkat pusat 228 (30 Parpol) DPR RI dan calon DPD 42 orang,” papar Joni.
Dengan keterbatasan anggaran yang dimiliki apabila tidak tertuang didalam RAB pada sosialisasi perdana pencanangan gerakan pemilu ini juga akan dilakukan rapat kerja bersama 20 orang PPK yang berasal dari 20 kecamatan. Diharapkan dari sosialisasi ini nantinya bagi peserta yang mengikuti dapat menyebarluaskan informasi pemilu yang didapatkan walau nantinya KPUD Inhil juga akan melakukan sosialisasi di seluruh kecamatan pungkas Joni.(zai)
Senin, Februari 09, 2009
Polisi Tangkap 27 Kubik Kayu Olahan
TEMBILAHAN - Jajaran Satuan Polisi Air Polres Inhil menangkap enam orang anak buah kapal (ABK) yang membawa kapal bermuatan kayu olahan jenis campuran. Mereka ditangkap karena tidak dapat menunjukkan dokumen/izin membawa sekitar 27 kubik kayu olahan di perairan Terusan Kempas, Kecamatan Gaung.
Penangkapan dilakukan pada Jum’at (6/2) sekitar pukul 21.30 WIB. Kapolres Inhil AKBP Drs Marudut Hutabarata melalui Kasatpol Air AKP Hanafi Tanjung mengatakan, penangkapan dilakukan ketika anggota Satuan Polisi Air Polres Inhil sedangkan melakukan patroli rutin diperairan Terusan Kempas Kecamatan Gaung. “Ketika Patroli anggota kita berpapasan dengan kapal yang sedang digandeng dengan bermuatan kayu. Karena curiga, kapal tersebut di papas anggota lalu meminta nakhoda berhenti dan melakukan pemeriksaan dengan menanyakan dokumen kayu yang sedang dibawa tersebut,” ujar Hanafi.
Polres Inhil telah menetapkan satu orang tersangka bernama Abdullah (38), warga Kualagaung, Kecamatan Gaung, yang diduga pemilik kayu tanpa dokumen tersebut. Tersangka atas nama Abdullah (38), warga Kuala Gaung, Kecamatan Gaung.(zai)
PNPM Mandiri Latih Relawan
TEMBILAHAN - Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Masyarakat Perkotaan di Tembilahan melakukan pelatihan madya selama 6 hari. Pelatihan diikuti Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), Unit Pengelola Keuangan (UPK), Unit Pengelola Lingkungan (UPL) dan Unit Pengelola Sosial (UPS).
Nantinya, usai pelatihan, sekitar 122 peserta dari enam kelurahan (Sungaiberingin, Tembilahan Hilir, Tembilahan Kota, Pekan Arba, Sungaiperak dan Seberang Tembilahan) akan diterjunkan ke tengah masyarakat untuk melakukan program penanggulangan kemiskinan yang terdiri dari pembangunan infrastruktur, ekonomi dan sosial yang berbasis pemberdayaan masyarakat.
Pelatihan yang di pandu oleh Koordinator Kota PNPM Mandiri Perkotaan Riau Rusmani Said SE ini bertujuan agar dapat meningkatkan kualitas anggota BKM, UPK,UPL dan UPS serta Lurah dalam menuangkan rencana program yang akan dijalankan, dari penyusunan proposal, loby masyarakat peduli hingga ke pelaksanaan kegiatan dengan sistem pemberdayaan masyarakat.(zai)
Jangan Buka Kebun di Lahan Pertanian
Laporan YON WAHYUDI, Tembilahan
Kendati memberikan perhatian kepada semua sektor perkebunan masyarakat, namun Dinas Perkebunan (Disbun) Indragiri Hilir (Inhil) tidak akan memberi perhatian pada perkebunan yang dibangun di atas hamparan lahan pertanian tanaman pangan.
Itu mendukung upaya Inhil untuk meraih swasembada pangan. Pasalnya, di lapangan cukup banyak perkebunan baru yang dikembangkan oleh masyarakat, tetapi justru dilakukan pada lahan tanaman pangan. Akibatnya lahan tanaman pangan terus menyempit. Disbun menilai, masih tersedia lahan yang bukan lahan tanaman pangan. Sayangnya, warga justru enggan mengembangkannya dengan alasan tidak perlu lagi membersihkan lebih lanjut.
Demikian dikatakan Kadisbun Inhil IrH Kaswari MP kepada Riau Pos Ahad (8/2) di Tembilahan. Khusus untuk pupuk, sektor perkebunan, kata Kadisbun, alokasinya sangat kecil.
Berdasarkan aturannya, lahan yang mendapatkan jatah pupuk bersubsidi hanya 2 hektare tiap petani. Meski begitu, sampai saat ini tidak semua warga mendapatkan alokasi jatah pupuk di atas. Karena itu, instansi ini berjanji segera melakukan inventarisasi.
“Yang mendapatkan alokas jatah pupuk lebih banyak itu memang lahan pertanian tanaman pangan. Pasalnya fungsi tanaman tersebut sangat penting untuk semua kalangan. Namun demikian, sektor perkebunan juga memiliki alokasi pupuk bersubsidi, tetapi sampai sekarang kami belum mengetahui pasti berapa alokasinya,’’ tegasnya.
Instansi inipun bertekad pula membentengi agar perkebunan yang dibuka warga tidak berada pada lahan pertanian. Salah satu bentuknya antisipasi itu adalah tidak memberikan perhatian pada warga yang melakukan hal itu. Sedangkan pada perkebunan kelapa Inhil, Kuswari menegaskan, pihaknya tetap fokus melakukan pembenahan, seperti membangun trio tata air di kawasan pesisir.
Sebagai daerah penghasil kelapa terbesar di Riau bahkan Indonesia, kawasan perkebunan kelapa rakyat dikatakannya mutlak dipertahankan. Belakangan terjadi stagnasi bahkan merosotnya jumlah perkebunan kelapa rakyat. Penyebabnya karena kondisi alam serta alih fungsi yang dilakukan masyarakat. Harga tanaman keras lainnya seperti sawit yang dinilai warga lebih ekonomis turut berperan terhadap penurunan jumlah perkebunan kelapa belakangan ini.
“Satu hal lagi yang kami temukan, tidak terdapat penambahan jumlah lahan perkebunan kelapa di lingkungan kita. Ini tentu saja secara perlahan membuat hasil produksi kelapa bakal menurun,” tuturnya.(hus)
Polisi Tangkap Siapa yang Terlibat
55 Saksi Diperiksa
MEDAN (RP) - TERSANGKA pelaku demo anarkis pendukung Provinsi Tapanuli (Protap) di Gedung DPRD Sumut terus bertambah. Sekarang ini, Poltabes Medan telah memeriksa 55 saksi yang diduga ikut dalam demo yang menewaskan Ketua DPRD Sumut Aziz Angkat pada 3 Februari 2009. Dari 55 saksi itu, 20 orang dinyatakan sebagai tersangka dan itu sudah termasuk otak pelakunya.
Pemeriksaan terhadap saksi yang dilakukan Poldasu dan Poltabes Medan kali ini cukup ketat. Tak seorang pun wartawan diperkenankan masuk ke dalam ruang pemeriksaan. ‘’Hasilnya nanti disampaikan Kabid Humas,’’ tegas juru periksa di Mapoltabes Medan.
Siangnya, Kabid Humas Poldasu Kombes Pol Baharuddin Djafar memaparkan sekarang ini Polisi telah mengumpulkan 20 tersangka. Dan jumlah tersangka diperkirakan bisa bertambah. ‘’Sekarang ini kami sedang terus memeriksa dan menangkap siapa saja yang terlibat dalam aksi demo anarkis tersebut. Percayalah, kami masih serius menangani kasus ini,’’ janjinya.
Tanda keseriusan kepolisian dalam menangani kasus ini, hingga kini polisi tengah membidik empat anggota dewan yang diduga terlibat dalam kasus ini. Namun, Kabid Humas tidak membeberkan nama-nama pejabat yang terlibat dalam perencanaan kerusuhan yang menewaskan Azis Angkat ini.
Disinggung tentang status GM Panggabean yang diduga sebagai salah satu otak perencana kerusuhan ini, juru bicara Poldasu ini belum dapat memastikannya. ‘’Kita masih menunggu hasil pemeriksaan saksi-saksi,’’ singkatnya.
Beredar kabar bahwa pemilik koran harian di Medan ini telah ditangkap Interpol di Singapura. Namun kenyataannya, hingga kini orangtua dari Candra Panggabean yang menjadi tersangka dalam kasus ini belum juga menampakan batang hidungnya. Bahkan, sebelumnya Kapoldasu Irjen Pol Nanan Sukarna tak memberikan sinyal tentang adanya penangkapan GM tersebut.
‘’Kalau memang ada iktikad baik, mungkin dia datang ke mari (Poltabes),’’ kata Kapoldasu.
Bukan GM Panggabean saja, Rajamin Sirait, pemilik angkutan bus, CV PMH di Medan juga dikaitkan dalam kasus ini. Keterkaitan pengusaha muda Medan ini diduga berperan sebagai pendana untuk massa pendemo.
Dan polisi sudah memasukan daftar pemeriksaan Rajamin Sirait nantinya. Namun untuk nama yang satu ini Kabid Humas Poldasu ini belum bisa menjawabnya. ‘’Kita lihat saja nanti hasil pemeriksaan para saksi. Bila memang ada mengarah ke mereka, maka Polisi akan memeriksanya. Biarkan kami bekerja dulu ya. Nanti hasilnya kami akan beritahukan,’’ ucapnya.
Ketua DPD SPTI Sumut Bebas
Sementara itu, Ketua DPD FK-SPTI/KSPSI, Sugianto Situmeang dan sekretarisnya Diki yang sempat ditangkap pada Jumat (6/2) terkait kasus demo di DPRD Sumut ini, Ahad (8/2) telah dibebaskan Poltabes setelah terbukti tidak bersalah. ‘’Mereka menangkap Ketua karena wajahnya ada di kamera usai kerusahan terjadi, selain itu Ketua dan Sekretaris pernah membuat statmen di media tentang mendukung Protap,’’ kata LBH FK-SPTI Sumut, Israel Silaban.
Menurutnya, Sugianto sama sekali tidak ada terkait dalam kerusuhan di Gedung DPRD Sumut kemarin. Diakuinya, memang usai kejadian demo anarkis itu, Sugiano berada di dalam ruangan sidang paripurna untuk melihat kerusakan di dalam gedung tersebut. ‘’Namanya gedung rakyat, kan sah-sah saja kalau kita hampiri untuk melihat kejadian itu. Lagian saat saya masuk, polisi tidak ada yang melarang saya untuk masuk,’’ timpal Sugianto yang berada di samping Israel.
Sugioanto sempat menginap di ruang periksa Poltabes akibat kecurigaan polisi terhadapnya. Namun setelah ia memberikan jawaban pertayaan yang diberikan polisi, siang hari Sugianto dibebaskan.(wan/eca)
DPRD Sumut Rugi Rp300 Juta
MEDAN (RP) - Pasca-kerusUhan di Gedung DPRD Sumut pada tiga hari lalu, kerugian akibat kerusakan Gedung DPRD Sumut mencapai Rp300 juta.
Pasalnya, pada kerusuhan tersebut ada puluhan barang inventaris Sekretariat DPRD Sumut dirusak oleh ribuan masa penuntut pembentukan Provinsi Tapanuli (Protap).
Demikian disampaikan Sekretaris DPRD Sumut, Ridwan Bustan pada RPG (5/2) di Gedung DPRD Sumut. Menurutnya, kerusakan itu masih sebatas perkiraan saja, sedangkan angka pastinya pihaknya belum bisa menginventarisir. “Sampai kini kami belum bisa menginventarisir, sebab tim olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) masih menggelar kasus,” ucapnya.
Dia menyampaikan, bila dilihat secara kasat mata, kerusakan inventaris Gedung DPRD Sumut ada ratusan item. ‘’Mulai pagar hingga ke peralatan persidangan di ruang Paripurna DPRD Sumut. Bila semuanya dihitung, kerugian materil Sekretariat DPRD Sumut mencapai Rp300 jutaaan,’’ ujarnya.
Ditambahkannya, pihaknya akan melakukan inventarisir kerusakan setelah tim Olah TKP selesai bekerja. Untuk itulah, saat ini persidangan masih menggunakan ruang rapat pimpinan di sisi belakang Sekretariat Gedung DPRD Sumut lantai II. “Untuk saat ini masih membiarkan seluruh kerusakan itu, agar olah TKP bisa bekerja lebih objektif,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Sumut, Hasbullah Hadi menyampaikan bila kerusakan dihitung secara keseluruhan, maka jumlahnya mencapai miliaran rupiah. Tapi, saat ini pihaknya sudah menyerahkan kepada Sekwan agar jangan ada yang dipindahkan terlebih dahulu, hal ini agar memudahkan Tim Olah TKP bisa memeriksanya. “Kalau dihitung miliaran rupiah, inilah total kerugiannya,” tegasnya.
Kerusakan ini, bebernya seluruhnya masih menyangkut kepada persoalan penyidikan. Sehingga seluruh elemen dan anggota DPRD Sumut tetap sabar dan jangan bertindak anarkis. Saat ini, ruang yang dipakai untuk paripurna menggunakan ruangan ala kadarnya saja di ruang rapat pimpinan. Berdasarkan amatan, kerusakan di Sekretariat DPRD Sumut masih berserakan. Baik itu sisi pagar hingga ke ruang sidang paripurna. Sejumlah pecahan kaca dan kursi-kursi masih berserakan.(ril/azf)
Krisis, Hingga Januari 1.500 Di-PHK di Riau
PEKANBARU (RP)- Krisis global yang melanda dunia saat ini berdampak langsung ke Provinsi Riau. Berdasarkan data dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kependudukan (Disnakertrankep) Provinsi Riau, sampai Januari 2009, sudah 1.500 lebih karyawan perusahaan mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
Menurut Kasubdin Ketenagakerjaan Disnakertranskep Riau Syamsul Bahri kepada Riau Pos, akhir pekan lalu di gedung DPRD Riau, PHK yang terjadi kebanyakan dari perusahaan-perusahaan yang memiliki orientasi produk ekspor.
Syamsul Bahri lebih jauh mengatakan, perusahaan-perusahaan tersebut lebih didominasi oleh perusahaan pulp and paper yang orientasi produknya ke luar negeri.
Sementara untuk perusahaan yang berskala kecil untuk pemenuhan keperluan didalam negeri sepertinya krisis global tidak terlalu berpengaruh besar.
‘’Saya tidak tahu pasti berapa jumlah perusahaan yang telah melakukan PHK sejak krisis global. Namun dari data perusahaan yang telah berkoordinasi dengan Disnakertranskep soal PHK ini, baru perusahaan RAPP dan PT Arara Abadi. Jumlahnya mencapai angka 1.500 orang,’’ kata Syamsul.
Ketika ditanya apa upaya pemerintah dalam mengatasi persoalan PHK ini? Syamsul mengatakan, saat ini pemerintah baik melalui dana APBN maupun APBD akan memperbanyak proyek-proyek disektor kontruksi yang akan menyerap banyak tenaga kerja.
‘’Dengan kondisi saat ini, memang investasi swasta tidak akan terlalu dapat diandalkan untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Sebaliknya investasi pemerintah-lah yang bisa diharapkan untuk menciptakan lapangan pekerjaan,’’ kata Syamsul.
Syamsul memberikan pemaparan bahwa dalam situasi saat ini, usaha yang berorientasi pasar lokal akan sangat menguntungkan dan tidak berpengaruh langsung terhadap krisis ini. Bahkan sektor home industri akan survive.(wws)
Minggu, Februari 08, 2009
Pemkab Komit Bangun Infrastruktur
Warga Inhil Selatan Sampaikan Aspirasi
HARAPAN warga Inhil Selatan perihal infrastruktur fisik mendapat respon positif. Bupati Inhil, H Indra Muchlis Adanan SH di hadapan warga daerah itu menyatakan komit untuk memberikan perhatian kepada wilayah tersebut seperti juga wilayah Inhil lainnya.
Selama ini yang menjadi keluhan warga di wilayah itu adalah kurangnya sarana infrastruktur fisik seperti jalan raya, jembatan dan bangunan publik. Itu membuat warga daerah ini merasa tidak diperhatikan. Pasalnya dari tahun ke tahun persoalan isolasi daerah masih menjadi fenomena yang menghambat kemajuan warga di wilayah tersebut.
Dalam peninjauannya di daerah itu, Jumat (6/2) Indra Muchlis menegaskan, persoalan infrastruktur tersebut harus diutamakan. Oleh sebab itu, sejumlan program strategis, kata dia sudah dilaksanakan di daerah itu, bertujuan meningkatkan mobilitas dan perputaran ekonomi warga.
Pun begitu saat warga menyampaikan aspirasi perihal pemekaran Inhil Selatan. Indra Muchlis Adnan menyebut persoalan tersebut senantiasa dipandang positif. Apalagi tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hanya saja ia menyarankan supaya agar perjuangan pemekaran itu dilakukan lewat mekanisme yang berlaku. Tidak menggunakan pola yang tidak semestinya.
‘’Kita senantiasa menyambut positif masalah pemekaran dan saya bukanlah pihak yang anti pemekaran. Namun demikian, kita semua harus selalu ingat, agar perjuangan itu harus melewati mekanisme yang berlaku. Apalagi pemekaran hanyalah berpisah secara administrasi,’’ kata Indra Muchlis.
Mekanisme dimaksud di antaranya harus ada rekomendasi layak mekar berdasarkan hasil kajian ilmiah tim ahli independen. Hasil kajian itu sangat menentukan layak tidaknya daerah untuk dimekarkan. Di samping itu, proses pemekaran tersebut pun masih harus melewati sejumlah tahapan lain.
Sebelumnya, baik Inhil Selatan maupun Inhil Utara sudah mendapatkan rekomendasi layak menjadi daerah otonom sendiri dari DPRD. Tahapan selanjutnya adalah kajian ilmiah oleh tim ahli independen yang memberikan rekomendasi kepada Pemkab Inhil untuk memberikan rekomendasi pula layak atau tidaknya dua daerah itu mekar.
Program Desa Mandiri yang dilaksanakan Pemkab Inhil saat ini termasuk pula salah satu upaya yang dilakukan agar desa di Inhil Selatan menjadi makin berdaya. Dengan sendirinya, saat seluruh infrastruktur yang diperlukan sudah kuat, daerah tersebut sudah siap pula untuk mekar dari induknya.(hen)
Kadar Karbon 47 Persen, KLH Ultimatum PT ISK
TEMBILAHAN (RP) - Kantor Lingkungan Hidup (KLH) Indragiri Hilir (Inhil), memberikan peringatan keras pada PT Inhil Sarimas Kelapa (ISK) yang beroperasi di Desa Sungai Gantang, Kecamatan Kempas. Asap pembakaran yang dihasilkan perusahaan tersebut memiliki kadar karbon 47 persen.
Instansi di atas, Kamis (5/2) langsung menyurati perusahaan di atas agar membenahi masalah Amdalnya. Jika dalam hitungan waktu yang diberikan tidak juga melakukan penurunan karbon hasil pembakaran, KLH secara tegas menyatakan menyeret perusahaan ini pada aturan hukum yang berlaku.
Kadar Karbon 47 Persen, KLH Ultimatum PT ISK
Jumat, 06 Pebruari 2009
TEMBILAHAN (RP) - Kantor Lingkungan Hidup (KLH) Indragiri Hilir (Inhil), memberikan peringatan keras pada PT Inhil Sarimas Kelapa (ISK) yang beroperasi di Desa Sungai Gantang, Kecamatan Kempas. Asap pembakaran yang dihasilkan perusahaan tersebut memiliki kadar karbon 47 persen.
Instansi di atas, Kamis (5/2) langsung menyurati perusahaan di atas agar membenahi masalah Amdalnya. Jika dalam hitungan waktu yang diberikan tidak juga melakukan penurunan karbon hasil pembakaran, KLH secara tegas menyatakan menyeret perusahaan ini pada aturan hukum yang berlaku.
Ditegaskan, Kepala KLH Inhil, Ir H Tengku Edi MP, keluhan warga sekitar akan pekatnya asap yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut selama ini terkesan diabaikan. Bahkan, menurut dia terkesan perusahaan tersebut memandang enteng aturan hukum yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan. Padahal persoalan lingkungan saat ini sedang menjadi perhatian seluruh dunia terkait dengan pemanasan global.
Kadar karbon yang demikian tinggi, menurut dia sangat merusak lingkungan serta membuat warga sangat terganggu. Karena itu pula, KLH Inhil sudah melayangkan surat panggilan kepada seluruh perusahaan yang beroperasi di daerah ini. Ini berkaitan dengan persoalan pengelolaan lingkungan.
‘’Khusus masalah lingkungan, saya tegaskan saya akan pertaruhkan jabatan sebagai KLH dalam mengawal aturan hukum. Sepanjang seluruh pihak melanggar aturan hukum tentang lingkungan hidup, jangan pernah anggap enteng. Jika sebelumnya KLH sudah pernah menyeret perusahaan dan perorangan ke meja hijau. Itu akan kita lakukan lagi jika memang satu perusahaan atau perorangan melanggar UU No 23 Tahun 2007 tentang Lingkungan Hidup,’’ tegas Tengku Edi, Rabu (5/2).
Manager Public Affair PT ISK, Ir Nasrun mengatakan, pihaknya telah memasang wet scrubber (alat penangkap debu) dan sedang melakukan uji coba dan berjanji secepatnya membenahi masalah debu asap tersebut dengan cara mencari formula paling tepat antara penggunaan bahan bakar yang paling efisien.(yon)
''Osama bin Laden'' Melamar Kerja di Australia
Queensland (RP)-Lowongan pekerjaan bergaji fantastis telah mengundang lebih dari 11.000 pelamar. Lamaran untuk menjadi pengurus pulau tropis di Queensland, Australia itu juga dikirimkan oleh Osama bin Laden.
Namun tentu saja, itu bukan Osama pemimpin jaringan teroris Al qaeda. Osama yang ini hanyalah orang yang sengaja menggunakan nama pemimpin Alqaeda itu.
Juru bicara Pariwisata Queensland mengatakan, pihaknya telah menerima lebih dari 11 ribu aplikasi yang dibuat dalam rekaman video sejak mengiklankan “pekerjaan terbaik di dunia” sebagai pengurus Pulau Hamilton di Great Barrier Reef. Gaji sebesar 150 ribu dolar Australia (sekitar Rp1,13 miliar) ditawarkan untuk pekerjaan itu.
Salah satu aplikasi tersebut berupa rekaman video yang memperlihatkan Osama dengan suara yang dibuat-buat yang menimpa suara Osama sebenarnya. Dalam aplikasi video berdurasi 30 detik itu, Osama menyebut dirinya menginginkan kontrak pekerjaan enam bulan itu. Dia menggambarkan dirinya sebagai “familiar dengan daerah berpasir dan berpengalaman dengan koordinasi even berskala besar.”
Video yang memperlihatkan Osama sedang berbicara memang bisa didapatkan dengan mudah karena tersebar luas di internet. Badan Pariwisata Queensland memang mengharuskan para pelamar mengajukan aplikasi melalui video.
Namun aplikasi Osama tersebut langsung ditolak. “Meski Pariwisata Queensland mendorong masyarakat untuk kreatif dalam aplikasi mereka, mereka harus memenuhi kriteria seleksi, termasuk konten yang pantas, jika mereka ingin dipertimbangkan untuk pekerjaan ini,” ujar juru bicara tersebut seperti dilansir Reuters, Jumat (6/2).(dtc/azf)
Nenek 60 Tahun Lahirkan Kembar
CALGARY (RP)-Bagi nenek di Kanada bagian barat ini, masa senja bukan saatnya menimang cucu, tapi justru menimang anak. Ya. Ranjit Hayer baru saja melahirkan bayi kembar dua laki-laki premature di usianya yang sudah 60 tahun. Buah hati itu sangat dinantikannya selama hampir 40 tahun perkawinannya.
Dilansir Associated Press Jumat (6/2), Hayer mendapatkan karunia indah setelah mengikuti program penyuburan di India. Dia melahirkan caesar di Rumah Sakit Calgary’s Foothills pada Selasa. ‘’Istri saya sangat sehat,’’ ujar Jagir Hayer, ayah bayi yang dinamai Manjot dan Gurpreet. ‘’Saya sangat bahagia. Akhirnya Tuhan memberi saya anak laki-laki. Saya akan merayakannya dalam pesta besar-besaran,’’ lanjutnya berbinar-binar.
Untuk kali pertama, ibu sepuh itu berbicara kepada CBC dari ranjangnya di rumah sakit pagi kemarin. Hayer menuturkan selama puluhan tahun dia mendambakan kehadiran si jabang bayi, baik secara alami maupun atas bantuan medis.
Program bayi tabung pertama mereka gagal, karena si dokter di India melarikan uang mereka. Pasangan itu kembali ke Kanada dan menabung lagi selama beberapa tahun. Ketika uang sudah terkumpul, mereka kembali ke Negeri Bollywood dan mencoba dengan melakukan program donor telur. Sang nenek akhirnya hamil, tiga sel telur berhasil dibuahi, namun salah satunya gagal karena persoalan medis.
Melahirkan di usia sangat sepuh, menurut para pakar medis Kanada, sangatlah membahayakan, meski teknologi yang demikian maju sangatlah memungkinkan. Karena itu, klinik fertilitas di sana menolak melakukan terapi kesuburan untuk perempuan di atas usia 50 tahun. ‘’Sebaiknya perempuan memiliki bayi dalam reproduksi yang normal,’’ ujar Dr Cal Greene, ahli kandungan.
Menurut Greene, melahirkan di usia lebih dari separo abad, bukan hanya berbahaya bagi si ibu, tapi juga bayi. Apalagi dikabarkan bahwa Ranjit Hayer didera komplikasi selama kehamilannya, antara lain, diabetes dan tekanan darah tinggi. Tercatat, perempuan tertua di dunia yang melahirkan kembar adalah Omkari Panwar. Dia memiliki bayi pada usia 70 tahun lewat program bayi tabung.(hep/ami/jpnn)
JK Tamu Pertama Wakil Presiden AS
WASHINGTON DC (RP) - Indonesia boleh berbangga karena menjadi tamu pertama yang diterima pemerintah baru Amerika Serikat. Mengutip inilah.com, Wapres Jusuf Kalla (JK) merupakan pimpinan negara asing pertama yang diterima Wapres AS Joe Biden. Presiden Barack Obama juga belum menerima tamu asing.
‘’Jadi, saya Wapres pertama yang diterima Wapres Joe Biden,’’ kata Kalla setelah bertemu Joe Biden di Washington DC, AS, kemarin waktu setempat.
Menurut Kalla, dirinya diterima Biden di kantornya, yang berada di west wing Gedung Putih. Biden, lanjut Kalla, sebenarnya belum siap menerima dirinya. Sebab, kabinet Obama-Biden belum dilantik. ‘’Namun, karena Wapres dari Indonesia, akhirnya saya diterima,’’ ujarnya.
Pertemuan tersebut sedianya berlangsung 30 menit. Namun, karena keduanya baru pertama bertemu, pertemuan itu akhirnya berlangsung sekitar 45 menit. Menurut Kalla, pertemuannya dengan Biden berlangsung santai dan hangat.
Berbagai hal dibicarakan dalam pertemuan itu. Terutama peningkatan kerja sama antara kedua negara. Meski demikian, Kalla mengaku bahwa Indonesia tidak meminta bantuan apa pun kepada AS. ‘’Justru Wapres Joe Biden kaget. Biden tanya apa yang bisa saya bantu?’’ ucapnya. Kalla sendiri menyarankan agar AS segera menyelesaikan masalah Palestina.
Kamis pagi, Kalla juga menghadiri acara tahunan jamuan pagi atau National Prayer Breakfast antara pemerintah, senat, dan Kongres AS di Hotel Hillton Washington DC. Dalam kesempatan tersebut, Kalla menyampaikan pidato berjudul Creating Peace in Indonesia, Peaceful Settlement and Reconciliation.
Kalla mengatakan, Presiden Obama telah memulai sejarah baru dalam hubungan Amerika Serikat dan negara-negara muslim atas dasar saling menghormati dan menghargai. ‘’Indonesia sangat menghargai Presiden Barack Obama yang mengembangkan arah baru dalam hubungan Amerika Serikat dan negara-negara muslim,’’ ujar Kalla di hadapan sekitar 500 pejabat dan tokoh lintas agama dunia.
Kalla diundang menghadiri acara tersebut berkat peran pentingnya mediasi sejumlah konflik di Indonesia dan luar negeri. Ikut hadir bersama Kalla Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat Sudjdnan Parnohadiningrat, Sekretaris Wapres Tursandi, Azumardi Azra selaku Deputi Wakil Presiden untuk kesejateraan rakyat, Musclisa Kalla dan Ketua Umum Muhammadiyah Din Syamsuddin.
Hillary Kunjungi Indonesia
Di bagian lain, Menteri Luar Negeri Menlu (Menlu) AS Hillary Clinton bakal mengawali kunjungan luar negerinya ke Indonesia.
Informasinya, aplikasi visa ke Indonesia dikirimkan staf Hillary Clinton ke KBRI di Jalan Massachusetts, Washington DC., hanya beberapa saat setelah dilantik dan disumpah oleh Wapres Joe Biden menjadi Menlu AS menggantikan Condoleezza Rice.
Kunjungan tersebut rencananya dilakukan pada negara-negara di Asia. Namun, Indonesia merupakan negara pertama akan dikunjungi.
Rencana kunjungan Hillary itu, kemarin disampaikan Mensesneg Hatta Radjasa. Dia menilai wajar bahwa Indonesia ditempatkan sebagai salah satu negara yang akan dikunjungi Menlu AS tersebut. ‘’Waktu pidato di depan senat beberapa waktu lalu, dia (Hillary) sudah menyinggung peran penting Indonesia sebagai salah satu negara yang mampu mengatasi dampak krisis finansial global,’’ ujarnya di Jakarta Kamis (5/2). ‘’Indonesia masuk dalam daftar negara-negara besar yang patut diperhitungkan,’’ sambungnya.
Meski demikian, lanjut Hatta, bukan soal kunjungan Hillary yang harus diperhatikan, melainkan bagaimana Indonesia dan AS bisa membangun sinergi dan menjaga hubungan baik serta saling menghormati. Menurut Hatta, sebelumnya Presiden AS Barack Obama juga telah mengeluarkan pernyataan bahwa AS akan berpartner dengan negara-negara Islam. ‘’Ini harus dimanfaatkan sebagai negara yang berpenduduk mayoritas muslim,’’ ujarnya.(iw/nw/jpnn)
Tersangka Demo Maut di Medan Dipenjara
SBY Kecam Anarkisme
MEDAN (RP) - Nasi sudah menjadi bubur, penyesalan tidak ada berguna. Itulah yang dirasakan Candra Panggabean Cs, yang menjadi tersangka demo maut di DPRD Sumut yang merenggut nyawa Ketua DPRD Sumut H Abdul Azis Angkat. Rasa penyesalan itu tampak saat mereka digiring ke dalam sel Poltabes Medan.
Candra Panggabean bersama tersangka lainnya, Viktor Siahaan, Burhanuddin Raja Gukguk dan Datumira Simanjuntak dan lainnya saling berpelukan sembari meneteskan air mata, Kamis (5/2) pagi. Mereka terlihat menangis terisak.
Mereka tak lagi berjas dan berdasi, seperti pertama kali saat ditangkap di Grand Antares, Jalan SM Raja, kemarin. Pakaian kebesaran mereka itu kini berubah. Celana ponggol dan kemeja biru yang di bagian belakangnya tertulis ‘’Tahanan Poltabes Medan’’ kini melapisi tubuh mereka. Wajahnya yang biasanya garang dan gagah, kemarin terlihat layu. Satu per satu mereka dibariskan, kemudian diberi tanda pengenal tahanan. Mereka kemudian difoto oleh petugas. Begitulah yang dialami GM Candra Panggabean, Viktor Siahaan, Datumira Simanjuntak dan Burhanuddin Rajagukguk, Gelmok Samosir, Jon Haidir Samosir dan Parles Sianturi.
Petugas jaga, dari Sabhara dan Provost mengawasi ketat satu-per satu dari mereka. Tak tertahan lagi, tangisan pun mewarnai kembali pertemuan ini. Aksi tangis dan pelukan mereka itu sempat menjadi tontonan para pengunjung dan tahanan di dalam sel. Sambil cipika-cipiki (cium pipi kanan-cium pipi kiri, red), mereka saling menenangkan diri mengatakan, ‘’Sabar ya.’’
Usai acara tangis-tangisan, keempat pentolan dalam aksi unjuk rasa yang menewaskan Ketua DPRD Sumut Abdul Aziz Angkat pada 3 Februari 2009 lalu, duduk sejajar dan berdampingan di kursi panjang terbuat dari kayu yang tersedia di luar Ruang Tahanan Mapoltabes (RTP). GM Candra Panggabean lebih banyak menundukkan kepalanuya. Keresahan hati mereka sedikit terobati. Begitu sanak keluarga mereka datang menjenguk. Tangisanpun kembali mewarnai dari kunjungan itu. Candra memilih duduk paling sudut, sehingga luput dari pantauan wartawan.
Sementara itu, Datumira tampak menggendong seorang bayi. Datumira masih sempat melemparkan senyum dan melambaikan tangan kepada wartawan koran ini. Profesor yang dikenal vokal ini, kelihatan lebih santun di dalam sel. Dan ia masih sempat menegur wartawan koran ini, dan langsung disodorkan pertanyaan. ‘’Apa komentar Bapak tentang kasus Bapak ini,’’ teriak wartawan koran ini dari luar sel. Datumira pun kembali tersenyum dan sembari mendekati. ‘’Saya nggak berani memberi komentar karena tak diberi izin, lebih baik wawancara kepada pengacara kami saja,’’ jawabnya.
Keluarga Datumira melihat ia mendekati wartawan, langsung menarik tubuhnya dan menggiringnya ke tempat duduk yang disediakan bagi pengunjung tahanan.
Begitu juga dengan Viktor Siahaan. Wartawan senior yang biasa memiliki suara besar ini, memilih berdiam diri, tak ada sepatah katapun terdengar darinya. Begitu juga dengan Burhanuddin Rajagukguk, yang sebelumnya terlihat garang sewaktu digiring ke Mapoltabes, kini lebih banyak tersenyum saat ditanya wartawan. Tak sepatah pun jawaban yang keluar dari mulutnya.
Tampaknya tidak ada perbedaan yang diberikan polisi kepada tahanan ini. Aiptu Barus, sebagai petugas Provost memantau pengawasan yang dilakukan petugas jaga dari Sabhara. ‘’Semua tahanan yang dijenguk harus dicatat,’’ perintahnya kepada petugas jaga.
Ada lima petugas jaga di dalam sel tahanan itu. Belum termasuk Barus. ‘’Tahanan mereka (Candra Cs) dipisahkan, tidak satu tahanan,’’ jelas polisi bertubuh jangkung ini.
Apa yang disebut Barus benar. Candra ditempatkan di Blok F, ruang penjara yang paling tenang di antara ruang tahanan lainnya. Karena ruangannya terpisah dengan ruang sel lainnya. Burhanuddin Rajagukguk di Blok E. Datumira di Blok B, Parles Sianturi di Blok C bersama dengan Jon Haidir Samosir, sedangkan Gelmok dan Viktor Siahaan berada di Blok D.
Pengantar Peti Mati Ditahan
Sementara itu, petugas gabungan Poltabes Medan dan Polda Sumut berhasil mengamankan beberapa barang bukti seperti peti mati yang yang disewa massa pendukung Protap saat demo di DPRD Sumut, Kamis (5/2). Selain menyita sebuah peti mati sewaan, polisi juga mengamankan pemilik peti mati bernama JE Simbolon (69) warga Jalan Kapten Muslim No 195 Medan.
Polisi juga mengamankan seorang penarik becak bermotor (betor) bernama Sudirman (45) warga Pulo Brayan Bengkel, yang membawakan peti mati tersebut ke gedung DPRD Sumut. Kedua orang tersebut diamankan kemarin dari kediaman masing-masing.
‘’Saya tidak tahu kalau kejadiannya seperti ini. Memang peti mati itu saya sewakan pada seseorang yang mengaku bermarga Sidauruk, dengan perjanjian sewa-menyewa sebesar Rp700 ribu,’’ kata Simbolon, pengusaha kosen kayu dan peti mati itu. Pria paruh baya yang telah beruban ini nekat menyewakan peti matinya karena tergiur dengan imbalan sewa sebesar Rp700 ribu yang dianggapnya sangat menguntungkan.
Atas perjanjian sewa menyewa itulah JE Simbolon lantas menyuruh Sudirman (penarik Betor) untuk mengantarkan peti mati tersebut ke kantor DPRD Sumut Jalan Imam Bonjol Medan dengan mendapatkan imbalan ongkos sebesar Rp30 ribu. ‘’Siapa yang tidak mau uang sebesar Rp700 ribu, makanya peti mati itu saya sewakan. Namun sialnya hingga saat ini uang sewa peti mati itu belum saya terima dan saya tidak tahu orang yang menyewa peti mati itu kemana, karena hingga saat ini dia tidak datang lagi,’’ katanya lagi.
Ia juga menambahkan, dirinya mengetahui kalau peti mati itu disewa untuk kepentingan unjuk rasa Protap. Oleh karena itu, Simbolon melakukan perjanjian dengan salah seorang yang tidak diketahui namanya (marganya Sidauru), yang dalam perjanjian tersebut apabila peti mati itu rusak, maka yang menyewa harus mengganti rugi sebesar Rp1,5 juta.
Selain itu mengamankan kedua orang tersebut, polisi juga menangkap seorang dosen dari Universitas Katholik (Unika) St Thomas Medan bernama Timbul Raja, dan tiga orang mahasiswa Universitas Sisingamangaraja (USI) XII Medan, sekitar pukul 17.00 WIB dari kampus.
Ketiga mahasiswa Mahasiswa Universitas Sisingamangaraja Medan, masing-masing bernama Ganda Hutasoit warga Jalan Pelita I Lorong Toba Medan, Michael Sihite dan Roy F Sagala, mereka ditangkap polisi diduga keterlibatan dalam aksi demo. Hingga malam tadi mereka masih dalam pemeriksaan penyidik Poltabes Medan.
Bukan hanya itu, Poltabes Medan juga memanggil Azwir Sofyan anggota DPRD Sumut dari Fraksi PAN sebagai saksi untuk melihat rekaman ulang peristiwa berdarah di Kantor DPRD Sumut. Pasalnya, Azwir Sofyan yang menolong Aziz Angkat banyak mengenal massa yang melakukan pemukulan terhadap Aziz Angkat.
SBY Kecam Anarkisme
Langkah sigap kepolisian dengan menetapkan tersangka dari kasus unjuk rasa yang berbuntut anarkis belum membuat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berpuas hati. Mantan Menko Polkam itu masih merasa perlu mengecam tindakan anarkisme yang berbuntut meninggalnya Ketua DPRD Sumut H Abdul Aziz Angkat.
‘’Satu jam setelah menerima berita itu, saya langsung berkomunikasi dengan Kapolri dan menteri-menteri terkait untuk melakukan sesuatu dan mencegah terjadinya bentrokan yang lebih serius,’’ ujarnya saat meninjau pabrik PT Sinar Sosro di Jl Imam Bonjol Km 44, Desa Telaga Asih, Cibitung, Bekasi, Jawa Barat, Kamis (5/2) pagi.
SBY menegaskan, bahwa demokrasi idealnya dijaga agar mekar di negeri ini. Penghormatan terhadap kebebasan dan hak asasi kita hormati tidak selayaknya berujung pada anarki, ‘’Semua itu, ada aturannya. Indonesia itu negara hukum. Rule of law mesti ditegakkan. Di depan kantor saya di Istana, sejak saya jadi Presiden, ratusan ribu berunjuk rasa. Tidak apa-apa, asalkan tertib, sesuai dengan aturan, temanya jelas,’’ lanjutnya.
Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat itu menegaskan bahwa sepanjang tidak mengganggu, mengoyak, merobek kemanan dan ketertiban publik, hal-hal seperti itu harus dihormati. ‘’Kita harus siap hidup dalam alam demokrasi. Tetapi kalau sudah seperti itu, menangis nanti dan menyesal kita, kembali pada era gelap. Dipandang rendah bangsa-bangsa lain, dan kita sendiri merasa hidup tidak tentram,’’ ungkapnya.
Presiden mengingatkan bahwa untuk menjaga kebebasan dan hak asasi manusia karena itu amanat reformasi. ‘’Kita cegah kekerasan, pengrusakan, tindakan yang destruktif dan anarkis. Sikap saya harus jelas. Sikap saya jelas, hormati demokrasi, tentang anarki. Kasihan saudara-saudara kita yang lain,’’ tegasnya.
Publikasikan Otopsi
Sementara itu, Ketua Dewan Penasehat DPP Partai Golkar, Surya Paloh meminta kepada aparat penegak hukum yakni Kapoltabes, Kapolda dan tim forensik kedokteran yang mengotopsi jasad Abdul Aziz Angkat untuk tidak menyembunyikan hasil otopsinya. Hasil otopsi harus dipublikasikan secara jujur dan terbuka.
‘’Kalau ada pihak-pihak yang ingin menyembunyikan hasil autopsy dari kedokteran menyatakan kematian Aziz Angkat akibat efek jantung dan semata-mata tidak ada unsur penganiayaan, ini akan memicu masalah yang tidak akan terselesaikan nantinya. Harus terbuka dan jujur,’’ tegas Surya Paloh di VIP Room Bandara Polonia, Kamis (5/2), saat hendak bertolak ke Jakarta.
Dikatakannya, apabila pihak keluarga almarhum Aziz Angkat tidak menerima hasil otopsi kedokteran dan menyatakan keberatan, Partai Golkar bertekad akan terus memperjuangkan kebenaran. ‘’Jika keluarga bisa menerima, Golkar tidak ada masalah. Tapi kalau keluarga almarhum keberatan, ini sebuah tanggungjawab moral Partai Golkar untuk memperjuangkan dengan mengecek ulang kenapa pihak keluarga tidak menerima hasil otopsi tersebut,’’ ujarnya.
Ditanya kemungkinan hasil otopsi tersebut dilakukan konspirasi, Paloh percaya hal tersebut tidak akan terjadi karena jika terjadi akan sangat berbahaya dan tidak akan tinggal diam. ‘’Partai Golkar tidak ingin suasana di Sumut yang dikenal kondusif terganggu akibat kepentingan oknum politik tertentu terhadap pembentukan Protap yang mengarah kepada SARA. ‘’Kita tidak mau Poso dipindahkan ke Sumut, ini sangat berbahaya sekali apabila terjadi. Maka itu Golkar mengajak semua pihak untuk menahan diri. Sebab, Golkar merupakan partai milik semua golongan,’’ jelasnya.
Selain itu, lanjutnya, Partai Golkar akan menelusuri peran provokasi dalam kasus tewasnya Ketua DPRD Sumut, Aziz Angkat. Dalam hal ini, Golkar akan mengikuti perkembangan di lapangan dan mendalami sejauhmana peran provokasi saat kejadian tersebut. ‘’Tertangkapnya pelaku kerusuhan cukup membesarkan Partai Golkar sebagai langkah awal. Tapi bukan berarti masalah ini tuntas begitu saja, apalagi kalau tidak diambil pelakunya sampai ke akarnya,’’ tegasnya.
Partai Golkar juga terus melakukan investigasi atas peristiwa yang memilukan keluarga Besar Partai Golkar atas meninggalnya kader terbaiknya di Sumut meski belum ada kordinasi dengan pihak kepolisian. ‘’Jika kita diminta polisi untuk melakukan kerja sama, kita siap,’’ ucapnya.
Sebenarnya, tambah Paloh, aparat penegak hukum bisa mengantisipasi peristiwa yang mengambil korban jiwa Aziz Angkat. ‘’Saya pikir ini tidak bisa dibiarkan. Pihak kepolisian juga apakah memang sudah benar melakukan antisipasi. Jika kepolisian kecolongan, Partai Golkar memakluminya karena polisi juga bisa khilaf. Tapi harus dikatakan dengan jujur, transparansi,’’ kata dia.
Sementara itu, Tim Komisi III DPR RI, Maiyasyak Johan mengatakan, pihaknya akan melakukan investigasi dengan mengumpulkan bukti-bukti di lapangan. Hasilnya nanti akan dibawa dalam rapat DPR. ‘’Kita ke sini untuk melakukan investigasi, kita tunggu perkembangan di lapangan,’’ katanya di VIP Room Bandara Polonia, Kamis (5/2), didampingi 10 anggota DPR RI lainnya dan Kapoldasu, Irjen Pol Nanan Sukarna.
Disinggung banyaknya penilaian publik bahwa kepolisian gagal mengamankan dalam kasus ini, Maiyasyak belum bisa memastikannya. ‘’Kita lihat dulu di lapangan dengan mengumpulkan bukti-bukti, belum dapat dan terlalu cepat disimpulkan,’’ tegasnya.
Sedangkan Wakil Ketua MPR RI, Aksa Mahmud juga tiba di Bandara Polonia kemarin sore. Kedatangannya ke Medan diutus langsung oleh Wapres Yusuf Kalla untuk datang ke kediaman korban sebagai rasa bela sungkawa. ‘’Saya kemari mewakili Wapres Jusuf Kalla untuk menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga almarhum Aziz Angkat,’’ ujarnya singkat sambil buru-buru pergi.(ila/wan/rud/rpg/iw/jpnn/fia)
Presiden: Stop Pemekaran
JAKARTA (RP) - Ini kabar terbaru bagi daerah yang ingin mekar dari daerah induknya. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menginstruksikan untuk sementara menghentikan berbagai pemekaran wilayah yang dilakukan. Menurut SBY, pemekaran wilayah jangan digunakan untuk kepentingan para elit atau motivasi politik lainnya.
‘’Saya telah menyampaikan statement berkali-kali bahwa pemekaran itu harus sungguh memenuhi syarat-syarat yang mendasar, karena sebagian pemekaran berhasil dengan baik, namum juga sebagian pemekaran saya nilai sendiri tidak berhasil dengan baik,” ujarnya dalam konferensi pers Jumat (6/2), di Kantor Kepresidenan.
Sebelum konferensi pers digelar, Presiden menerima Menko Polhukam Widodo AS dan Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri. Ikut hadir Mensesneg Hatta Rajasa, Seskab Sudi Silalahi dan Jubir Presiden, Dino Patti Djalal.
SBY mengingatkan jangan sampai pemekaran itu hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan elit-elit tertentu, elit-elit lokal, entah motivasi politik atau motivasi ekonomi dan sebagainya.
‘’Itu bukan untuk meningkatkan pembangunan, agar dengan dimekarkannya daerah bertambah maju, rakyat bertambah maju dan rakyat bertambah sejahtera. Tapi saat ini banyak yang bukan karena itu,’’ kata SBY.
Mantan Menko Polkam itu juga menambahkan bahwa dirinya sudah menyampaikan kepada pimpinan DPR dan DPD untuk melakukan moratorium dan evaluasi mengenai pemekaran yang berjalan selama ini.
‘’Jangan ditambah lagi dengan pikiran-pikiran yang terus terang bukan solusi, tetapi masalah. Saya mengajak semuanya, jajaran pemerintah, DPRD, DPR-RI, DPD-RI, wartawan, elit dan semuanya untuk betul-betul melihat pemekaran ini secara matang,’’ jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden SBY juga meminta kepada aparat penegak hukum agar proses hukum terus berjalan bagi para tersangka pelaku kejahatan dan pengrusakan yang terjadi saat unjuk rasa menuntut pemekaran wilayah, di Medan yang terjadi hari Selasa (3/2) lalu. ‘’Saya harap penegak hukum tegakkan hukum secara tepat,’’ kata Presiden SBY.
SBY menegaskan bahwa aparat bertugas mewakili negara dan hukum. Dia juga meminta agar masyarakat di Medan bisa menahan diri dari tindakan-tindakan baru yang memperkeruh keadaan.
‘’Jangan sampai pula ada unjuk rasa yang juga mengarah kepada kekerasan atau radikalitas. Saya sudah bicara Gubernur Sumatera Utara untuk menyampaikan hal itu. Percayakan pada penegak hukum, pada negara dan pemerintah untuk menyelesaikan masalah ini dengan sebaik-baiknya,’’ tambahnya.
Untuk diketahui, pemekaran wilayah atau pembentukan daerah otonomi baru semakin marak sejak disahkannya UU No 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah yang kemudian direvisi menjadi UU No 32 Tahun 2004. Hingga Desember 2008 telah terbentuk 215 daerah otonom baru yang terdiri dari tujuh provinsi, 173 kabupaten dan 35 kota. Dengan demikian total jumlahnya mencapai 524 daerah otonom yang terdiri dari 33 provinsi, 398 kabupaten dan 93 kota.
Sebelumnya, rapat pimpinan DPP Partai Golkar Selasa (3/2) lalu memutuskan menghentikan pembahasan usulan pembentukan Provinsi Tapanuli tanpa batas waktu.
‘’DPP Golkar sudah memerintahkan Fraksi Partai Golkar di DPR untuk menghentikan seluruh proses pemekaran Provinsi Tapanuli,’’ ujar Ketua Fraksi Partai Golkar Priyo Budi Santoso di Jakarta Rabu (4/2).
Selain berjuang untuk membatalkan seluruh proses pemekaran Provinsi Tapanuli di Sumatera Utara, dengan perintah tersebut, Fraksi Partai Golkar DPR juga akan membekukan untuk sementara aktivitas seluruh anggotanya dalam semua pembahasan RUU tentang pemekaran wilayah.
‘’Seluruh proses pembahasan usul pemekaran di luar Provinsi Tapanuli kita hentikan sementara, sampai betul-betul ada kepastian pemekaran daerah memang sangat diperlukan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat, bukan keinginan atau kepentingan elite,’’ katanya.
Penghentian pemekaran Provinsi Tapanuli, tegas Priyo, adalah jawaban Golkar atas anarki dan pemaksaan kehendak yang berkedok demokrasi. Tindakan pengunjukrasa yang menganiaya Abdul Aziz Angkat karena menolak menandatangani rekomendasi pembentukan Provinsi Tapanuli dinilai Golkar sebagai tindakan barbar dan tidak berperikemanusiaan. ‘’Kami tidak menyerah terhadap tekanan melalui tindakan anarki,’’ katanya.
Golkar juga menyayangkan kegagalan Polri menangani aksi massa yang bertujuan menekan DPRD Sumatera Utara agar meluluskan rekomendasi pemekaran Provinsi Tapanuli. ‘’Golkar mendesak Kapolri meminta pertanggungjawaban aparatnya di daerah. Seluruh otak dan pelaksana lapangan terhadap aksi tersebut juga harus ditangkap dan dimintai pertanggungjawaban di depan hukum,’’ tegasnya.
Lebih Pertimbangan Keamanan
Sementara itu, pengamat hukum tata negara dari Universitas Islam Riau (UIR) Husnu Abadi SH MHum menilai, intruksi Presiden Susilo Bambang Yudhono untuk menghentikan sementara proses pemekaran daerah lebih merupakan pertimbangan keamanan. Pasalnya, menurut Husnu, SBY dalam membuat keputusan itu harus mempunyai suatu alasan dasar hukum yang kuat. Terutama tidak melanggar undang-undang yang ada.
‘’Jangan karena peristiwa di Sumatera Utara itu lantas SBY mengangkangi undang-undang yang mengatur tentang otonomi daerah dan tentang pemekaran daerah. Kejadian di Sumut murni merupakan kasus tindak kriminal,’’ papar dosen Pasca Sarjana Hukum UIR ini kepada Riau Pos.
Peristiwa di Sumut yang kemudian menjadi latar belakang SBY mengambil keputusan menghentikan sementara proses pemekaran, dalam penilaian Husnu Abadi juga harus disikapi secara arif oleh para elit di daerah. Setidaknya bagi daerah yang tengah menyiapkan proses pemekaran. Mereka ke depan bisa lebih menyiapkan dan menyusun sebuah proposal usulan pemekaran yang lebih realistis.
‘’Jika kejadian ini dikatakan membuat surut semangat elit di daerah, menurut saya memang iya. Namun di sisi lain juga menjadi koreksi bagi para kepala daerah,’’ tegas Husnu.
Ketika disinggung soal banyaknya usul pemekaran di Riau menurut Husnu dengan terbentuknya 12 kabupaten/kota sementara sudah cukup. Justru yang paling penting kata Husnu untuk saat ini bagaimana bisa memeratakan pembangunan.
Usulan pemekaran muncul, menurut Husnu, karena adanya ketidakpuasan masyarakat dengan pola pembangunan yang hanya terpusat di ibukota kabupaten/kota induk. Persis seperti sebelum otonomi di mana pembangunan selalu terpusat di Jakarta. ‘’Nah, ketika era otonomi ini, pemusatan pembangunan yang selama ini terpusat di Jakarta kini berpindah ke ibukota provinsi dan kabupaten saja,’’ jelas Husnu.
Jangan Korbankan yang Lain
Pemuka masyarakat peduli perjuangan Kabupaten Mandau HM Darna yang dihubungi Riau Pos malam tadi menilai, sah-sah saja Presiden SBY memutuskan untuk menyetop sementara pemekaran daerah seperti diputuskan dalam rapat kabinet terbatas Jumat (6/2). ‘’Namun perlu dicatat, selama Undang-undang Pemerintahan Daerah (UU 32/2004) belum dicabut, tidak ada yang bisa menghalangi pemekaran,’’ tegas Darna.
Mantan anggota DPRD Bengkalis periode 1999-2004 ini pun menilai wajar kalau pemerintah mengeluarkan pernyataan politis seperti itu pascademo massa properjuangan pembentukan Provinsi Tapanuli yang berujung pada tewasnya Ketua DPRD Sumut, Abdul Aziz Angkat baru-baru ini. ‘
’Tapi jangan pula lantaran peristiwa itu, usulan pemekaran daerah lain ikut dikorbankan, termasuk usulan pembentukan Kabupaten Mandau yang masih terus bergulir di DPR RI,’’ tambahnya.
Perlu pula dicatat, katanya, bahwa dalam dua tahun terakhir ini, semua usulan pemekaran daerah merupakan hak inisiatif yang dilahirkan dari gedung DPR di Senayan, bukan usulan pemerintah. Karena itu, Darna tidak merasa kaget dengan adanya pernyataan yang dikeluarkan Presiden SBY.
‘’Seharusnya pemerintahlah yang mengajukan usulan pemekaran itu. Sebab, pada hakikatnya pemekaran daerah ini kan untuk memperpendek rentang kendali serta untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat,’’ ucapnya lagi.
Meski saat ini presiden menyetop pemekaran daerah, Darna dan rekan-rekan mengaku akan tetap mengawal perjuangan pembentukan Kabupaten Mandau yang RUU-nya hingga kini masih berada di tangan DPR-RI.
‘’Usulan pembentukan Kabupaten Mandau merupakan hak inisiatif DPR RI. Kalau pemerintah ingin membunuh aspirasi masyarakat Mandau itu, menurut saya bisa saja. Caranya, cabut Undang-undang yang mengatur pemekaran daerah atau bujuk DPR RI membatalkan hak inisiatifnya,’’ pungkas salah satu tokoh pendiri Partai Amanat Nasional (PAN) di Mandau ini.(iw/rdl/jpnn/ila/sda/fia)
Langgar Protap, Kapolda-Kapoltabes Medan Dicopot
JAKARTA (RP) - Hasil penyelidikan internal terhadap prosedur pengamanan polisi di DPRD Sumatera Utara (Sumut) tuntas.
Polisi setempat dinilai meremehkan jumlah massa dan tak sesuai dengan prosedur tetap (protap) pengamanan Mabes Polri. Karena itu, Kapoltabes Medan Kombes Pol Aton Suhartono resmi dicopot dari jabatannya, Jumat (6/2). Nasib serupa juga bakal dialami Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Nanan Sukarnan.
‘’Akan ada pergantian Kapolda dan Kapoltabes dalam waktu dekat ini. Ini berdasar kesimpulan bahwa aparat bertindak secara tidak profesional di lapangan,’’ ujar Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri usai rapat dengan Presiden SBY di Istana Negara, Jumat (6/2).
Menurut Kapolri, tindakan itu bukan berdasar tekanan siapapun. ‘’Ini murni karena kepentingan organisasi terkait profesionalisme dan secara transparan dan akuntabel. Kami jelaskan kepada masyarakat bahwa dalam rangka pembinaan perlu ada tindakan terhadap pejabat yang ada di daerah,’’ kata Bambang.
Mantan Kabareskrim itu menambahkan, polisi akan terus melakukan tindakan-tindakan tegas bagi siapa pun yang melakukan tindakan pelanggaran hukum dalam kasus ini. Dari enam tersangka, saat ini telah menjadi 12 tersangka. Polisi akan terus mengusut sampai tuntas siapa yang ada di belakangnya.
Kepala Divisi Humas Markas Besar Polri, Inspektur Jenderal Abubakar Nataprawira, menjelaskan protap yang dilanggar oleh pimpinan kepolisian wilayah adalah peraturan Kapolri Nomor 16 tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa. ‘’Aksi itu diikuti sekitar dua ribu orang sedangkan polisi yang berjaga hanya 250 polisi,’’ kata Abubakar di Mabes Polri kemarin. Keputusan itu diambil setelah tim Irwasum Mabes Polri Komisaris Jenderal Yusuf Manggabarani pulang dari Medan.
Menurut mantan Kapolres Bogor itu, para pejabat polisi tersebut terlalu menganggap enteng pemberitahuan aksi di Gedung DPRD Sumatera Utara. ‘’Meskipun dalam surat pemberitahuan demo itu adalah aksi damai, tapi massanya sangat besar,’’ katanya.
Selain itu, ditemukan juga fakta bahwa dalam pengamanan aksi itu tidak ada yang menjadi penanggung jawab di lapangan.
Mengenai pejabat kepolisian Sumatera Utara lainnya, seperti Kasat Intelkam Poltabes Medan, Kabag Kops Poltabes Medan dan Poltabes Medan Baru, juga akan diperiksa. Namun, mereka akan diperiksa oleh Bidang Propam Polda Sumatera Utara. Abubakar menjelaskan, dalam demonstrasi itu, pendemo dibayar. Masing-masing Rp25 ribu. ‘’Itu dari hasil kesaksian dalam pemeriksaan,’’ katanya.
Polisi juga sudah berhasil menangkap tersangka pemukul berinisial JHS. Tersangka JHS, kata Baharuddin, adalah tersangka tunggal untuk kasus pemukulan terhadap Aziz. Penangkapan JHS itu diperoleh atas keterangan saksi-saksi yang membenarkan ada pemukulan terhadap Aziz. Foto dan rekaman kamera juga merupakan petunjuk.
Sementara Kapoltabes Medan menanggap dingin soal pencopotan jabatannya tersebut. ‘’Saya belum menerima adanya pencopotan itu, kalau pun ada itu urusannya atasan,’’ katanya singkat saat dihubungi wartawan via telepon genggam, Jumat (6/2) siang.
Sementara Kapolda Sumut Irjen Pol Nanan Soekarna saat serah terima jabatan (Sertijab) Wakil Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Wakapolda Sumut) Brigjen Pol Djoko Trisno Santoso SH kepada Brigjen Pol Edward Reimond Bakasi di Gedung Kamtibmas, kemarin mengaku bertanggung jawab dengan peristiwa demo maut tersebut. ‘’Peristiwa tewasnya Ketua DPRD Sumut Abdul Aziz Angkat merupakan tanggung jawab saya sebagai Kapolda,’’ ucap Nanan saat memberikan sambutan dalam pelantikan tersebut. Untuk itu, lanjutnya, dari peristiwa tersebut mari diambil hikmah dan ke depan dapat bekerja sama yang lebih baik, terutama masukan dari bawahan yang menjadi introspeksi diri dalam internal kepolisian.
Nanan menambahkan, terkait teguran langsung ataupun kebijakan yang sering dilakukannya kepada bawahan selama lima bulan menjabat di Kapolda, jangan membuat bawahan tidak dapat bekerja maksimal. Namun itu semua agar mampu secara bersama untuk bekerja. ‘’Teguran langsung jangan malah membuat kerja tak maksimal namun sama-sama saling koreksi,’’ terangnya.
Tersangka Bertambah
Sementara itu, tersangka dalam kasusu ini bertambah menjadi 13 orang dari 25 saksi yang diperiksa. Ini belum termasuk tiga orang pentolan pengunjuk rasa Protap yang kini diperiksa di Poltabes Medan.
Seluruh tersangka diperiksa secara terpisah. Polisi melibatkan personil Polda Sumut dan Poltabes Medan. ‘’Tim kita dari Polda dan Poltabes yang memeriksa. Para pelaku diperiksa di ruang terpisah,’’ kata Kasat Tipidum Polda AKBP Yustan kepada RPG.
Hampir seluruh ruang Reskrim Poltabes Medan disibuki memeriksa para tersangka termasuk orang-orang yang ditangkap terkait tragedi 3 Februari itu. Bahkan GM Candra Panggabean, tersangka pemrakarsa unjuk rasa, bersama Gelmok terlihat digiring ke ruang periksa Reskrim Poltabes. Candra dan Gelmok yang mengenakan celana pendek dan tahanan warna biru dikawal dua petugas selanjutnya digiring ke ruang serse Ranmor Poltabes Medan.
Kemarin siang, Unit Jahtanras Polda kembali menciduk tiga orang lainnya, yakni Ketua SPTI Sumut Sugiono Nasution, Sekretaris SPTI Sumut, Diki dan seorang lagi mahasiswa Universitas SM raja XII, Urat Marpaung. Mereka semua digiring ke ruang pemeriksan Satreskrim. Pemeriksaan yang dilakukan polisi kali ini lebih ketat. Wartawan tak diperkenankan masuk ke dalam ruang periksa. ‘’Sabar dulu, kami harus memeriksa dulu satu per satu mereka, nanti kita kasih tahu hasilnya,’’ ujar petugas periksa.
Sementara Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Baharuddin Djafar mengakui bahwa sudah 13 tersangka kini ditahan di Mapoltabes Medan.(iw/rdl/jpnn/wan/rpg)
Menteri Besar Perak Diusir
PERAK (RP) - Menteri Besar Perak Seri Mohammad Nizar Jamaluddin terpaksa diusir dari kantornya Jumat (6/2). Ini setelah koalisi Barisan Nasional (BN) sukses mengambil-alih kekuasaan Negara Bagian Perak. Karena menolak putusan Sultan Perak dan bersikeras bertahan di kantornya, Mohammad Nizar terpaksa digiring petugas.
Politikus 51 tahun itu menyamakan pengusirannya dengan kudeta. Karena itu, melalui kelompok oposisi, dia bakal menyeret kasus tersebut ke meja hijau. “Oposisi berhak mempertanyakan legitimasi pemerintah yang baru. Sebab, seharusnya, proses transisi itu berjalan sesuai konstitusi. Dan, kamilah pemerintahan yang sah sesuai konstitusi,” paparnya seperti dilansir Kantor Berita Malaysia Bernama, kemarin.
Klaim senada dilontarkan koalisi BN. Mereka menyebut mundurnya tiga politikus oposisi dari parlemen Perak dan lantas menyeberang ke kubu mereka, sebagai sinyal kemenangan. Dengan demikian, mereka layak menjadi penguasa baru Perak. Apalagi, transisi kekuasaan itu sudah mendapatkan restu dari Sultan Azlan Shah, pemimpin tertinggi Perak.
Dia juga menganjurkan Menteri Besar pengganti segera dilantik. Sesuai anjuran Sultan Azlan Shah, pemerintahan Perdana Menteri (PM) Abdullah Ahmad Badawi pun melantik anggota dewan Pangkor, Datuk Dr Zambry Abdul Kadir, kemarin. Malam menjelang pelantikan Menteri Besar baru, pemerintah telah menonaktifkan Mohammad Nizar dari jabatannya. Bahkan, barang-barang pribadinya sudah disingkirkan dari kantor Menteri Besar.
Diberitakan Agence France-Presse, Mohammad Nizar ngotot kembali ke kantor Jumat (6/2) pagi. Dia hanya bersedia mundur dari jabatannya jika parlemen memerintahkannya demikian lewat mosi tidak percaya.
Dukungan sedikitnya 2.000 simpatisan Pakatan Rakyat (PR) yang datang ke kediamannya Kamis (5/2) malam, membuat Mohammad Nizar tambah semangat. Sayangnya, kurang dari satu jam ngantor, Mohammad Nizar dipaksa keluar oleh petugas.
Dia kemudian dibawa keluar oleh sejumlah polisi. Segera, Zambry akan menduduki jabatannya. Selanjutnya, dia akan memilih 28 anggota parlemen baru untuk menggantikan 28 politisi oposisi yang memboikot pergantian kekuasaan.
“Pengambilalihan kekuasaan semacam ini adalah tamparan bagi demokrasi dan hinaan terhadap nilai-nilai bijak masyarakat,” tandas Anwar Ibrahim, seperti dikutip Associated Press. Dalam waktu dekat, dia akan membawa kasus ini ke pengadilan. Dia juga mendesak pemerintah mempercepat jadwal pemilu dan memberikan kesempatan kepada rakyat menentukan masa depan mereka. (hep/azf)
Wajah Kota Tembilahan Akan Berubah
TEMBILAHAN - Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Indragiri Hilir akan berupaya maksimal untuk merubah kedudukan penilaian Adipura terhadap Kota Tembilahan. Peralatan yang terbatas, tak membuat surut semangat. Pembenahan di berbagai lokasi yang mendapat point nilai tinggi dalam penilaian Adipura dilakukan. Warga Tembilahan juga dihimbau dapat bekerja sama peduli dengan kebersihan lingkungan sekitarnya.
Kadis PU Inhil M Nasir berjanji semaksimal mungkin akan melakukan berbagai upaya untuk merubah kedudukan peringkat Adipura kota Tembilahan. "Bidang kebersihan memang baru lahir disatuan kerja Dinas Pekerjaan Umum, namun dengan berbagai kondisi yang ada kita akan berupaya semaksimal mungkin, saat ini memang kondisi seperti ini yang ada, kita akan lakukan action dengan melihat hasil beberapa waktu ke depan berbagai pembenahan serta perubahan dari kondisi sekarang ini akan nampak nyata,” ujar Nasir.
Sementara itu Kabid Kebersihan Joko Setiabudi mengatakan pembenahan akan dilakukan dengan mengerahkan petugas kebersihan secara kontiniu. "Masyarakat juga diharapkan dapat bekerjasama dan peduli akan kebersihan lingkungan, terutama yang berada dititik perkotaan, perkantoran dan sekolah-sekolah,” ujar Joko.(zai)
Berkategori Kotor, Tembilahan Kejar Adipura
TEMBILAHAN - Terkait penilaian penghargaan kebersihan lingkungan (Adipura) terhadap kota Tembilahan yang berada pada peringkat dari 11 kabupaten/kota se-Riau, Pemkab Inhil kini berupaya memperbaiki citra peringkat kategori buruk tersebut. Peringkat kedua dari bawah itu dijadikan sebagai motivasi untuk bangkit di sektor kebersihan. Tadi siang, Wabup Inhil Rosman Malomo langsung menggelar rapat koordinasi evaluasi lintas sektor.
Selain Wabup Inhil, rapat juga diikuti Asisten Ekonomi Pembangunan H Syafrinal Hedy, Asisten Administrasi H Syamsurizal Awi, Kepala Baplitbang H Fauzar, Kepala Administrator Pelabuhan Tembilahan Darmansyah serta para pimpinan satuan kerja di lingkungan Pemkab Inhil. Dalam rapat itu Kepala Kantor Lingkungan Hidup Inhil H Tengku Edy Mirza memaparkan hasil monitoring penilaian tim adipura terhadap Kota Tembilahan.
Tahun ini, kembali mengalami penurunan peringkat. Kondisinya memang semakin buruk. Pada tahun, 2005/2006 Tembilahan menduduki peringkat ke-7, tahun 2006/2007 ke-8, tahun 2007/2008 peringkat ke-9 dan periode 2008/2009 peringkat ke 10.
Pada rapat evaluasi itu Rosman Malomo meminta seluruh jajaran Satker terkait agar dapat memperhatikan dan memperbaiki posisi peringkat adipura kota Tembilahan dengan melibatkan dan menggerakkan semua komponen mulai dari tingkat RT, RW, Lurah dan Camat. "Saya minta seluruh jajaran satuan kerja terkait harus bisa merubah kedudukan ini," katanya.
Menjawab Riau Today usai rapat, Tengku Edy Mirza mengatakan akan segera berkoordinasi dengan menyusun langkah kerja untuk upaya memperbaiki peringkat adipura yang akan diraih kota Tembilahan. "Diharapkan kepedulian semua pihak agar sama-sama membenahi hal ini," katanya. "Periode tahun ini penilaian Adipura akan dilakukan pada minggu ketiga bulan Februari, diharapkan kebersihan lingkungan dapat terjaga."(zai)
Kamis, Februari 05, 2009
Program Strategis Membuka Isolasi Daerah
TEMBILAHAN (RP) - Asisten II Sekretariat Daerah (Setda) Indragiri Hilir (Inhil), Ir H Syafrinal Heddy MM, Rabu (4/2) kembali mengundang semua Satuan Kerja (Satker), membahas program strategis yang akan dilaksanakan.
Rapat pertama akhir Januari silam baru membahas sejumlah langkah yang harus dilakukan. Untuk rapat kedua memusatkan perhatian pada faktor pendukung program. Adapun program strategis dimaksud, pembangunan jalan lintas Bandara Tempuling-Mandah, Islamic Centre dan SMA Internasional. Tiga program ini dipandang mampu meningkatkan kemajuan daerah serta membuka isolasi daerah.
‘’Ya, kita kembali rapat membahas segala sesuatunya yang menjadi faktor pendukung berjalannya program strategis. Bukan hanya masalah perizinan saja yang dibahas, tetapi bagaimana saat pelaksanaan di lapangan turut kita bahas. Karena berkaitan dengan banyak instansi, sebab itu kita harus satukan persepsi dan visi,’’ jelas Syafrinal.
Jalan lintas Bandara Tempuling-Mandah memiliki panjang sekitar 90 kilometer. Memerlukan anggaran ratusan miliar rupiah karena harus membangun badan jalan, meningkatkannya dan membangun jembatan penghubung. Jika sarana itu terbangun, seluruh wilayah Inhil Utara akan dapat tersambung dengan wilayah lainnya, terbebas dari isolasi yang sudah berlangsung sejak Inhil berdiri.
Sedangkan Islamic Centre dibangun pada kawasan Pondok Pasantren Tunas Harapan di Jalan Pendidikan. Di kawasan tersebut dirancang memiliki sarana pendidikan lengkap sejak dari jenjang TK hingga perguruan tinggi. Metode pembelajaran yang diterapkan juga tidak seperti selama ini. Melainkan mengadopsi pola pendidikan di daerah yang sudah maju.
SMA internasional juga berlokasi di sekitar Islamic Centre tersebut. Didirikannya sarana pendidikan ini sebagai respon era globalisasi yang sudah berlangsung dewasa ini. Diharapkan berdirinya sarana ini, daya saing warga Inhil dengan warga daerah lain meningkat.
Karena memerlukan anggaran yang besar, seluruh perizinan ditegaskan Syafrinal Heddy tidak dapat dilakukan sembarangan. Pasalnya perizinan dimaksud sangat menentukan kelancaran kegiatan pembangunan tersebut. Apalagi dana pembangunannya harus dipertanggungjawabkan. Asisten II yang ditugaskan mengawasi dan menjadi sentral dalam pelaksanaan program itu tidak ingin ada ganjalan dalam pelaksanaannya kelak.
‘’Makin cepat dirampungkan segala faktor pendukung itu jelas akan makin baik. Kita ingin saat program ini mulai berjalan, segala perangkat pendukungnya juga tidak ada masalah,’’ jelas mantan Kadishutbun Inhil ini.(yon)
Gubri Ajukan Proyek APBN 2010
JAKARTA (RP) - Pemerintah Provinsi Riau berupaya sejak jauh hari melakukan pendekatakan kepada pemerintah pusat agar menggelontorkan proyek-proyek infrastuktur APBN 2010 di Riau.
Salah satunya, upaya yang dilakukan Gubernur Riau (Gubri) HM Rusli Zainal SE MP dengan melakukan pendekatakan kepada Menteri Perhubungan (Menhub) Jusman Syafii Jamal untuk menggolkan proyek-proyek pembangunan infrastruktur bidang perhubungan.
‘’Insya Allah pembahasannya akan dimulai pada 28 Februari ini. Jadi, kita akan berusaha agar program-program pembangunan infrastruktur bidang perhubungan di Provinsi Riau bisa dianggarkan pada APBN 2010 mendatang,’’ ujar Gubri Rusli seusai pertemuan dengan Menhub di Gedung Dephub, Jakarta, Rabu (4/2).
Gubri Rusli Zainal menyebutkan, program pembangunan tersebut meliputi bandar udara (bandara), Ro-Ro, pelabuhan-pelabuhan rakyat dan beberapa program pembangunan bidang perhubungan lainnya baik darat, laut maupun udara. ‘’Riau harus terus memacu pembangunan infrastruktur di bidang perhubungan ini. Karena itu kita minta dukungan dari APBN,’’ tegas Rusli.
Gubri Rusli berharap, pada APBN 2010 mendatang, DIPA yang diterima Riau harus lebih besar dari APBN 2009 yang hanya Rp6,5 triliun. Minimal, tegas Gubri Rusli, sama dengan Sumatera Barat sekitar Rp12 triliun.
‘’Kalau bisa lebih besar. Makanya, kita sekarang membuat usulan sebanyak-banyaknya, namun tentu harus tetap rasional dan proporsional, sehingga bisa diakomodir,’’ ujar Gubri.Sementara Menhub sendiri, seperti diungkapkan Gubri, sangat apresiatif atas upaya yang dilakukan Gubri tersebut. Menhub berjanji akan mengakomodir dan memperjuangkan agar proyek-proyek yang diusulkan tersebut nantinya bisa dianggarkan di APBN 2010.
‘’Sebab kemajuan pembangunan itu kan tidak boleh hanya terpusat di Jakarta atau Pulau Jawa pada umumnya. Pembangunan infrastruktur di Pulau Sumatera seperti di Riau harus juga dipacu dan harus didukung oleh pemerintah pusat,’’ ujar Gubri.(fia)
Pendemo Dibayar Rp20 Ribu
Polisi Tetapkan Tujuh Tersangka
MEDAN (RP) - Fakta baru terungkap dari demo anarkis menuntut pemekaran Provinsi Tapanuli (Protap) yang berbuntut tewasnya Ketua DPRD Sumatera Utara (Sumut) H Abdul Aziz Angkat di Gedung DPRD Sumut di Medan, Selasa (3/4). Pendemo yang diperiksa Poltabes Medan usai aksi brutal tersebut, mengaku dibayar untuk mencari pendemo bayaran.
P Tambunan, salah satu orang yang dipercaya untuk mencari massa dalam unjuk rasa mengaku diperintahkan supir angkot Jhon Simanjuntak untuk mencari massa dengan bayaran Rp20 ribu per kepala. ‘’Saya berhasil mencari 50 orang,” ujar Tambunan kepada Sumut Pos (Riau Pos Group/RPG) saat diperiksa di ruang Reserse Umum Poltabes Medan, Rabu (4/2).
Warga Jalan Selambo Amplas ini ini mengaku, sepekan sebelum aksi, Jhon mendatangi P Tambunan. Anggaran yang diberikan dari Jhon sebesar Rp40 ribu. Tapi oleh Tambunan ia menawarkan kepada orang-orang sebesar Rp20 ribu. Dapatlah 50 orang. ‘’Sayapun gak tahu kalau aksinya seperti ini, saya cuma disuruh mencari orang saja,” ungkapnya.
Tambunan membeberkan bahwa bisnis yang ditawarkan Jhon tersebut diakui Jhon ketika itu dari Mandor Medan Bus, J Lumbangaol. ‘’Begitu yang diakui Jhon saat diperiksa tadi, sedangkan J Lumbangaol kini kabur,” ungkapnya. Untuk mengangkut massa, Jhon dan P Tambunan menggunakan tiga unit angkutan.
Sementara penyelidikan terhadap tersangka pelaku demo lainnya terus berkembang. Setelah Selasa (3/2) malam menetapkan enam tersangka, kemarin Polda Sumut menetapkan satu tersangka tambahan. ‘’Tersangka kemungkinan akan terus bertambah, ada dua lagi yang masuk daftar Daftar Pencarian Orang (DPO) yang memukuli korban (Aziz Angkat),” kata Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Baharuddin Djafar usai menggelar rapat dengan Kapolda Sumut Irjen Pol Nanan Sukarna dan Kapoltabes Medan Kombes Pol Aton Suhartono, di Mapoltabes Medan.
Sudah Direncanakan
Di bagian lain, anggota DPRD Sumut dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Fadli Nurzal menilai, insiden pengerusakan dan penganiyaan yang dilakukan oleh massa pendukung pemekaran Provinsi Tapanuli (Protap) terhadap Ketua DPRD Sumut Drs Azi Angkat, memang sudah di-setting dan direncanakan. Politisi muda dari PPP tersebut juga menduga kejadian tersebut memang sudah direncanakan untuk menghabisi mantan Ketua Fraksi Partai Golkar itu oleh aktor intelektual yang ingin memaksakan kehendak agar DPRD Sumut segera merealisasikan pemekaran Protap.
Fadli Nurzal juga menduga bahwa ada anggota DPRD Sumut yang berkhianat, yang memberitahukan bahwa anggota DPRD Sumut belum bisa merealisasikan Sidang Paripurna untuk pemekaran Provinsi Tapanuli, yang dimotori GM Chandra Panggabean, Viktor Siahaan, Datumira Simanjuntak, Jhon Eron Lumban Gaol dan Burhanuddin Rajaguguk.
‘’Saya menduga kejadian ini memang di-setting sedemian rupa, oleh para aktor intelektualnya, dari mulai membuat kerusuhan hingga perencanaan, menghabisi Ketua DPRD Sumut Drs Aziz Angkat. Hal ini berdasarkan temuan-temuan yang ditemukan di lapangan, seperti pemesana tiket pesawat terbang ke luar negeri oleh salah seorang pemilik koran di Medan. Namun karena pesawat tersebut delay, maka yang bersangkutan tidak dapat kabur ketika peristiwa terjadi,” ujar Fadli Nurzal pada Sumut Pos (Riau Pos Group/RPG) Rabu (4/2), di Mapolda Sumut usai bertemu dengan Kapolda Sumut Irjen Pol Nanan Soekarna.
‘’Dari hasil temuan di lapangan, kejadian tersebut ada unsur kesengajaan dan juga kesengajaan untuk menewaskan Ketua DPRD Sumut Drs Aziz Angkat. Bahwa, ketika massa mendobrak masuk ke ruang siding Paripurna, GM Chandra Panggabean berada di dalamnya. Ketika peti mati yang dibawa pendemo masuk ke dalam ruang sidang, baru yang bersangkutan keluar untuk menghindari tudingan bahwa dirinya ikut terlibat,” ujarnya.
Sementara itu, pascainsiden berdarah di DPRD Sumut yang menewaskan Drs Aziz Husien Angkat, rumah DR GM Panggabean yang terletak di Jalan Iskandar Muda dan rumah putranya GM Chandra Panggabean di Jalan Wali Kota Medan terlihat dijaga ketat puluhan aparat dari kepolisian berpakaian dinas lengkap dan sipil.
Sementara pihak kepolisian hinggga kemarin masih terus menelusuri para pelaku-pelaku pendukung Protap yang membuat onar saat berunjuk rasa di gedung dewan. Dalam hal Kapolda, kata Kabid Humas, berkomitmen akan menuntas kasus ini hingga keakar-akarnya. Sementara dalam kasus ini, sebagian tersangka akan dikenakan Pasal 160 KHUPidana tentang menghasut membuat keonaran dengan ancaman 3 tahun penjara. Jika Kabid Humas menyebutkan Pasal 160 berbeda dengan Kapoltabes Medan Kombes Pol Aton Suhartono. Orang nomor satu di jajaran Poltabes Medan ini menjabarkan bahwa pelaku akan dikenakan Pasal 351 KHUPidana tentang penganiayaan dan 338 tentang menghilangkan nyawa orang lain dengan ancaman lebih besar lagi yakni 5 hingga 15 tahun penjara.
Kapoltabes Medan yang sebelumnya menyebutkan enam tersangka sudah memastikan bahwa di antaranya sudah termasuk otak pelaku dari kerusuhan saat unjuk rasa di Gedung Dewan. Lantas, bagaimana dengan status GM Panggabean yang juga disebut-sebut sebagai dalang unjuk rasa pendukung Protap yang berujung kematian Ketua DPRD Sumut? Dengan tegas Aton mengatakan, ‘’Saya tidak menyinggung nama itu.”
Pernyataan senada juga diungkapkan Kabid Humas Polda Sumut. ‘’Belum mengarah ke sana,” ujarnya.
Lantas, bagaimana dengan pemeriksaan Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Mabes Polri Komisaris Jenderal Polisi Yusuf Manggabarani? Dengan gamblang juru bicara Polda Sumut mengatakan hingga saat ini Irwasum masih berada di Medan. ‘’Dan lagian dalam pengamanan kemarin di gedung DPRD Sumut sudah sesuai dengan protap (prosedur dan ketatapan),” ujar Kabid Humas.
Pantauan wartawan koran ini, Candra Panggabean salah satu tersangka dalam kasus ini masih menjalani pemeriksaan di ruang periksa Judi Sila Poltabes Medan. Candra begitu serius saat berhadapan dengan juru periksa. Ia didampingi dua pengacaranya satu di antaranya disebut-sebut Oto Hasibuan SH. Ia menunjuk beberapa lembar berkas di hadapan juru periksa. Pemeriksaan masih berlangsung hingga malam tadi.
Di bagian lain, Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri berjanji serius mengusut kasus meninggalnya Ketua DPRD Sumut H Abdul Aziz Angkat. Meski begitu, Bambang tak ingin terburu-buru menjatuhkan sanksi. Dia memilih menunggu laporan tim yang sudah diberangkatkan ke Medan, Rabu (4/3).
Tim itu dipimpin langsung Inspektorat Pengawasan Umum (Irwasum) Komjen Jusuf Manggabarani. Irwasum akan memeriksa apakah ada kesalahan prosedur dan kesalahan komando dalam pengamanan demo anarkis itu.
‘’Kita belum bicara itu (sanksi). Itu nanti,” ujar Kapolri usai melantik empat Kapolda baru di ruang rupatama Mabes Polri Rabu (4/02). Menurutnya, Inspektorat akan mengecek prosedur pengamanan yang telah dilakukan Poltabes Medan saat mengamankan demo di Gedung DPRD Sumut itu.
Pemeriksaan akan menyeluruh. Misalnya, jumlah personil yang diturunkan sudah sesuai atau belum. ‘’Harusnya kalau ada pendemo dengan jumlah sekian, pengamanan minimal lipat dua dari pendemo,” ujar Kapolri.
Kapolri berjanji untuk bersikap tegas dan transparan. Jika ditemukan penyimpangan, kata dia, akan ditindak dengan norma hukum yang ada di kepolisian. ‘’Akan melalui tahapan yang dapat dipertanggungjawabkan di muka umum,” katanya.
Bambang yang pernah menjadi Kapolda Sumut pada 2005 itu menyesalkan jatuhnya korban jiwa. Demonstrasi adalah hak setiap warga masyarakat. ‘’Tapi, tetap harus tertib dan sesuai prosedur. Jika anarkis, polisi akan mengambil tindakan tegas,” katanya.
Kabareskrim Komjen Pol Susno Duadji menambahkan, polisi sedang mengejar beberapa orang yang diduga terkait dengan kematian Aziz. ‘’Kita sedang mencari berdasar rekaman handycam. Di sana kan ada orang-orang yang belum ketemu,” kata Susno.
Dalam Raker dengan Komisi II di Gedung DPR, kemarin, Mendagri Mardiyanto tak mau sendirian menanggung beban tragedi meninggalnya Ketua DPRD Sumatera Utara Abdul Aziz Angkat. ‘’Permasalahan ini tidak murni menjadi domain Depdagri,” kata Mardiyanto. Menurut dia, tanggungjawab untuk menjelaskan kronologis aksi anarkis itu tentunya menjadi tugas pihak kepolisian. ‘’Yang jelas, kami tidak ingin masalah ini bermuatan politis,” ujar mantan Gubernur Jawa Tengah itu.
Hentikan Pembahasan
Kegeraman Partai Golkar dengan aksi anarkis yang berbuntut tewasnya kadernya tersebut, menjadikan rapat pimpinan DPP Partai Golkar Selasa (3/2) malam, memutuskan menghentikan pembahasan usulan pembentukan Provinsi Tapanuli tanpa batas waktu. ‘’DPP Golkar sudah memerintahkan Fraksi Partai Golkar di DPR untuk menghentikan seluruh proses pemekaran Provinsi Tapanuli,” ujar Ketua Fraksi Partai Golkar Priyo Budi Santoso di Jakarta Rabu (4/2).
Selain berjuang untuk membatalkan seluruh proses pemekaran Provinsi Tapanuli di Sumatera Utara, dengan perintah tersebut, Fraksi Partai Golkar DPR juga akan membekukan untuk sementara aktivitas seluruh anggotanya dalam semua pembahasan RUU tentang pemekaran wilayah.(rdl/iw/pri/noe/jpnn/wan//yun/fia)
