Menteri Besar Perak Diusir

PERAK (RP) - Menteri Besar Perak Seri Mohammad Nizar Jamaluddin terpaksa diusir dari kantornya Jumat (6/2). Ini setelah koalisi Barisan Nasional (BN) sukses mengambil-alih kekuasaan Negara Bagian Perak. Karena menolak putusan Sultan Perak dan bersikeras bertahan di kantornya, Mohammad Nizar terpaksa digiring petugas.

Politikus 51 tahun itu menyamakan pengusirannya dengan kudeta. Karena itu, melalui kelompok oposisi, dia bakal menyeret kasus tersebut ke meja hijau. “Oposisi berhak mempertanyakan legitimasi pemerintah yang baru. Sebab, seharusnya, proses transisi itu berjalan sesuai konstitusi. Dan, kamilah pemerintahan yang sah sesuai konstitusi,” paparnya seperti dilansir Kantor Berita Malaysia Bernama, kemarin.

Klaim senada dilontarkan koalisi BN. Mereka menyebut mundurnya tiga politikus oposisi dari parlemen Perak dan lantas menyeberang ke kubu mereka, sebagai sinyal kemenangan. Dengan demikian, mereka layak menjadi penguasa baru Perak. Apalagi, transisi kekuasaan itu sudah mendapatkan restu dari Sultan Azlan Shah, pemimpin tertinggi Perak.

Dia juga menganjurkan Menteri Besar pengganti segera dilantik. Sesuai anjuran Sultan Azlan Shah, pemerintahan Perdana Menteri (PM) Abdullah Ahmad Badawi pun melantik anggota dewan Pangkor, Datuk Dr Zambry Abdul Kadir, kemarin. Malam menjelang pelantikan Menteri Besar baru, pemerintah telah menonaktifkan Mohammad Nizar dari jabatannya. Bahkan, barang-barang pribadinya sudah disingkirkan dari kantor Menteri Besar.

Diberitakan Agence France-Presse, Mohammad Nizar ngotot kembali ke kantor Jumat (6/2) pagi. Dia hanya bersedia mundur dari jabatannya jika parlemen memerintahkannya demikian lewat mosi tidak percaya.

Dukungan sedikitnya 2.000 simpatisan Pakatan Rakyat (PR) yang datang ke kediamannya Kamis (5/2) malam, membuat Mohammad Nizar tambah semangat. Sayangnya, kurang dari satu jam ngantor, Mohammad Nizar dipaksa keluar oleh petugas.

Dia kemudian dibawa keluar oleh sejumlah polisi. Segera, Zambry akan menduduki jabatannya. Selanjutnya, dia akan memilih 28 anggota parlemen baru untuk menggantikan 28 politisi oposisi yang memboikot pergantian kekuasaan.

“Pengambilalihan kekuasaan semacam ini adalah tamparan bagi demokrasi dan hinaan terhadap nilai-nilai bijak masyarakat,” tandas Anwar Ibrahim, seperti dikutip Associated Press. Dalam waktu dekat, dia akan membawa kasus ini ke pengadilan. Dia juga mendesak pemerintah mempercepat jadwal pemilu dan memberikan kesempatan kepada rakyat menentukan masa depan mereka. (hep/azf)