Jangan Buka Kebun di Lahan Pertanian

Laporan YON WAHYUDI, Tembilahan
Kendati memberikan perhatian kepada semua sektor perkebunan masyarakat, namun Dinas Perkebunan (Disbun) Indragiri Hilir (Inhil) tidak akan memberi perhatian pada perkebunan yang dibangun di atas hamparan lahan pertanian tanaman pangan.

Itu mendukung upaya Inhil untuk meraih swasembada pangan. Pasalnya, di lapangan cukup banyak perkebunan baru yang dikembangkan oleh masyarakat, tetapi justru dilakukan pada lahan tanaman pangan. Akibatnya lahan tanaman pangan terus menyempit. Disbun menilai, masih tersedia lahan yang bukan lahan tanaman pangan. Sayangnya, warga justru enggan mengembangkannya dengan alasan tidak perlu lagi membersihkan lebih lanjut.

Demikian dikatakan Kadisbun Inhil IrH Kaswari MP kepada Riau Pos Ahad (8/2) di Tembilahan. Khusus untuk pupuk, sektor perkebunan, kata Kadisbun, alokasinya sangat kecil.

Berdasarkan aturannya, lahan yang mendapatkan jatah pupuk bersubsidi hanya 2 hektare tiap petani. Meski begitu, sampai saat ini tidak semua warga mendapatkan alokasi jatah pupuk di atas. Karena itu, instansi ini berjanji segera melakukan inventarisasi.

“Yang mendapatkan alokas jatah pupuk lebih banyak itu memang lahan pertanian tanaman pangan. Pasalnya fungsi tanaman tersebut sangat penting untuk semua kalangan. Namun demikian, sektor perkebunan juga memiliki alokasi pupuk bersubsidi, tetapi sampai sekarang kami belum mengetahui pasti berapa alokasinya,’’ tegasnya.

Instansi inipun bertekad pula membentengi agar perkebunan yang dibuka warga tidak berada pada lahan pertanian. Salah satu bentuknya antisipasi itu adalah tidak memberikan perhatian pada warga yang melakukan hal itu. Sedangkan pada perkebunan kelapa Inhil, Kuswari menegaskan, pihaknya tetap fokus melakukan pembenahan, seperti membangun trio tata air di kawasan pesisir.

Sebagai daerah penghasil kelapa terbesar di Riau bahkan Indonesia, kawasan perkebunan kelapa rakyat dikatakannya mutlak dipertahankan. Belakangan terjadi stagnasi bahkan merosotnya jumlah perkebunan kelapa rakyat. Penyebabnya karena kondisi alam serta alih fungsi yang dilakukan masyarakat. Harga tanaman keras lainnya seperti sawit yang dinilai warga lebih ekonomis turut berperan terhadap penurunan jumlah perkebunan kelapa belakangan ini.

“Satu hal lagi yang kami temukan, tidak terdapat penambahan jumlah lahan perkebunan kelapa di lingkungan kita. Ini tentu saja secara perlahan membuat hasil produksi kelapa bakal menurun,” tuturnya.(hus)