KSAD Kumpulkan Jenderal

Wiranto dan Prabowo Tak Hadir
Laporan JPNN, Jakarta
Pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tentang gerakan ABS (Asal Bukan Susilo) di tubuh TNI benar-benar membuat para petinggi TNI sibuk. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Agustadi Sasongko Purnomo langsung berinisiatif mengumpulkan purnawirawan jenderal dalam acara silaturahmi TNI AD. Jenderal asal Surabaya itu ingin menjaga agar isu tidak berkembang menjadi bola panas yang justru merugikan institusi TNI.

‘’Ini silaturahmi dengan keluarga besar purnawirawan. Sekaligus kita sampaikan bahwa komitmen TNI jelas, yakni netral dan tidak berpolitik dalam Pemilu 2009,’’ ujar Agustadi pada wartawan sebelum membuka acara. Total ada 262 peserta yang mengikuti acara di Balai Kartini, Jalan Gatot Subroto Jakarta itu. Mereka terdiri pejabat teras TNI AD 62 orang dan purnawirawan TNI AD sebanyak 200 orang.

Tampak di antara undangan, Sutiyoso, Ryamizard Ryacudu, Suady Marassabessy, Kiki Syahnakri dan ketua persatuan purnawirawan Soeryadi. Acara berlangsung tertutup sejak pukul 9 hingga 11 dan diakhiri dengan santap siang bersama. Dari ratusan purnawirawan itu, mantan panglima Wiranto dan mantan Pangkostrad Prabowo tidak hadir.

Menurut Agustadi, dirinya meminta pengertian purnawirawan bahwa prajurit tidak bisa diajak atau ditarik ke ranah politik. ‘’Saya mohon pada para senior agar tidak mengajak anak-anak berpolitik. Sebab, mereka masih terikat dengan tugas sebagai prajurit negara,’’ katanya.

Mantran Sesmenkopolhukam itu juga memberi jaminan tidak akan memihak salah satu kelompok. ‘’Netral senetral-netralnya. Saya sendiri yang menjamin,’’ katanya. Soal isu ABS yang disampaikan oleh Presiden SBY, menurut Agustadi sukar untuk dibuktikan. ‘’Tapi, ini menjadi catatan yang sangat penting bagi kami,’’ katanya.

Dalam pertemuan itu, para purnawirawan terlihat sangat akrab. Saat bertemu mereka saling merangkul dan berciuman pipi. Meski sudah purnawirawan, mereka masih diberi penghormatan dengan sikap sempurna oleh para juniornya yang masih menjabat. Ditemui usai acara, Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat, Letnan Jenderal (Purn) Soerjadi, meminta rekan-rekannya sesama pensiunan membantu almamater bersikap netral dalam Pemilu. ‘’Sehingga TNI Angkatan Darat tetap kompak dan solid,’’ kata Soerjadi.

Soerjadi juga meminta para purnawirawan untuk pro aktif menjaga netralitas TNI AD. ‘’Kami mohon agar kawan-kawan membantu almamater untuk menjaga netralitas prajurit dalam Pemilu nanti,’’ katanya.

Mantan Pangdam Jaya Sutiyoso yang juga hadir menilai SBY terlalu terburu-buru menyampaikan isu ABS di forum penting setingkat Rapim TNI pekan lalu. ‘’Saya justru sangat yakin netralitas Tentara Nasional Indonesia terjaga,’’ katanya.

Gerakan Asal Bukan S di militer sebenarnya tak ada dan justru permainan politik jelang perhelatan April itu. ‘’ABS bisa saja termasuk saya juga yang namanya pakai huruf S. Sultan juga pakai S,’’ katanya.

Mestinya, kata mantan Gubernur DKI Jakarta itu, Presiden tak bicara mengenai ABS. ‘’Kalau memang nggak ada, mestinya nggak usah dibicarakan. Antarangkatan akan ada kecurigaan. Membuat kita berpikir semua,’’ katanya.

Apakah Anda tersinggung? ‘’Oh tidak. Kita ini purnawirawan sudah tahu kalau keutuhan NKRI yang harus kita jaga. Tidak ada masalah,’’ katanya. Meski begitu, menurut mantan Gubernur DKI Jakarta itu dirinya masih meminta bantuan jasa pengawalan prajurit. ‘’Kalau ada TNI aktif bantu kita mengawal itu kan biasa saja. Boleh-boleh saja. Mereka juga tidak akan punya hak pilih toh,’’ katanya.

Sedangkan mantan Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal Purnawirawan Ryamizard Ryacudu justru santai menanggapi isu ABS. Ryamizard yang datang saat Rakernas PDI-P di Solo pekan lalu itu menilai ABS bukan sebagai singkatan dari ‘Asal Bukan S’. ‘’ABS itu setahu saya Asal Bapak Senang,’’ kata Ryamizard lalu tertawa.

Dia setuju bahwa purnawirawan TNI berpolitik tidak boleh menarik-narik militer aktif dalam politik praktis. ‘’Kalau menarik keluarga purnawirawan ya boleh-boleh saja. Namun menarik bekas anak buah jelas tidak boleh,’’ katanya.

Jika ada purnawirawan yang mengajak militer aktif berpolitik, menurut Ryamizard, sepantasnya diberi sanksi oleh Persatuan Purnawirawan TNI AD. ‘’Itu tadi hukumannya kebijaksanaan ketua (PPAD). Kalau saya bicarakan di sini, nanti dia tersinggung. Tapi setahu saya, itu tidak ada,’’ katanya.

Mantan Wakasad Letjen TNI (Purn) Kiki Syahnakrie yang juga datang menilai isu ABS justru membuat perwira di tubuh TNI saling mencurigai. ‘’Isu ke publik ini jadi kontraproduktif. Perwira jadi saling mencurigai, jadi tidak patut dilempar ke luar,’’ kata Kiki.

Menurut Kiki, tarik menarik antara purnawirawan dengan prajurit TNI aktif untuk masuk ke dalam Parpol sangat memungkinkan. ‘’Itu pasti ada. Jadi, tergantung kedewasaan TNI seperti yang disampaikan KSAD. Bukan hanya purnawirawan, politisi sipil pun masih ada tarik menarik karena belum ada kemandirian,’’ katanya.(rdl/iro/fia)