DPR Anggap Serius Kelompok ABS

JAKARTA (RP) - Sinyalemen adanya gerakan ABS (Asal Bukan inisial S) di internal TNI-Polri menggelinding ke Gedung DPR/MPR di Senayan. Sejumlah politisi yang duduk di Komisi Pertahanan (Komisi I) menganggap serius keberadaan gerakan yang dibeberkan Presiden SBY itu. Bahkan Ketua MPR Hidayat Nurwahid membela Presiden Susilo Bamnag Yudhoyono (SBY).

Ketua MPR Hidayat Nurwahid menilai pernyataan Presiden SBY tersebut hanya upaya agar dua lembaga strategis negara itu menjaga netralitasnya. ‘’Saya kira, ungkapan Pak SBY bisa diartikan beliau ingin memaksimalkan upaya menjaga netralitas di TNI dan Polri. Sebelum isu ABS, beliau kan sudah sering menyampaikannya berkali-kali,’’ katanya di gedung DPR, Jakarta, Selasa (3/1).

Mantan Presiden PKS itu menambahkan, anggapan beberapa pihak yang menyebut SBY ingin mendapat simpati dengan pernyataannya tersebut terlalu berlebihan. Sebab, ungkapan itu tak lepas dari sejarah penegakan demokrasi di Indonesia. ‘’Pada 2004 lalu, misalnya. Siapa yang tidak tahu kalau Polri dan TNI tidak netral,’’ ujarnya.

Karena itu, ujar Hidayat, SBY mengungkapkan itu agar TNI dan Polri memastikan bahwa kejadian di masa lalu tersebut tidak lagi terjadi. ‘’Itu tidak ada hubungannya dengan strategi politis. Pernyataan Pak SBY hanya penegasan,’’ katanya.

Hidayat berharap, pihak-pihak pengkritik SBY tak terlalu jauh menafsirkan ungkapan tersebut. Apalagi menjadikan SBY sebagai sasaran kritik karena pernyataannya itu. Meski begitu, Hidayat mengakui ungkapan tersebut terkesan ‘’salah tempat’’.

Sebab, SBY menyampaikan itu di muka umum dengan audiens tak hanya dari kalangan militer. ‘’Saya harap, kita bersikap sebagai negarawan. Kita sikapi pernyataan Pak SBY secara proporsional,’’ tuturnya.

Lagi pula, kata Hidayat, ABS tak melulu mengacu kepada SBY. Huruf S, menurut dia, bisa diterjemahkan menjadi Sri Sultan, Subianto, bahkan Soekarnoputri. ‘’Tidak semuanya mengarah kepada Pak SBY,’’ jelasnya. Karena itu, Hidayat berharap isu ABS segera diredam. Jika tidak, isu itu hanya akan membuat pelaksanaan Pemilu dan Pilpres terganggu.

Anggota Komisi I Yuddy Chrisnandy, misalnya, sangat yakin terhadap kebenaran warning SBY tersebut. Menurut legislator muda dari Partai Golkar itu, figur SBY yang terkenal perfeksionis pasti tidak akan membuat pernyataan keras di forum terbuka tanpa ditunjang informasi yang akurat.

‘’Masak presiden ngawur, nggak mungkinlah,’’ katanya. Karena itu, lanjut Yuddy, Komisi I yang membidangi pertahanan harus menindaklanjuti teguran SBY kepada TNI-Polri tersebut. Dia mengusulkan agar digelar rapat koordinasi Polkam di Komisi I yang mengundang Menhan, Kapolri, dan para Kepala Staf TNI.

‘’Tapi, SBY juga harus mau terbuka, siapa sumber informasinya dan siapa saja perwira tinggi yang ditengarai tidak netral itu,’’ ujarnya.

SBY mengungkapkan hal tersebut saat bicara di forum Rapim TNI. Ditengarai, ada kelompok dalam tubuh militer yang bersikap ABS, untuk tidak memilih Capres berinisal S dalam Pemilu 2009 nanti. Itu dikhawatirkan tidak menjaga netralitas TNI. KSAD sempat mengumpulkan para perwira tinggi dan pesiunan agar isu tersebut tidak berkembang.

Secara terpisah, Ketua DPP PDIP Tjahjo Kumolo mengkritik keras SBY. Menurut dia, kecurigaan Presiden SBY sebagai panglima tertinggi terhadap netralitas TNI-Polri merupakan sikap yang sangat tidak bijak. ‘’Kasihan sekali TNI-Polri, panglima tertingginya saja curiga. Rupanya, dari momentum Pemilu 2004, Presiden SBY tidak pernah percaya dengan TNI-Polri,’’ sindirnya.

Djoko Susilo, anggota Komisi I DPR dari Fraksi PAN, berpandangan, kunci untuk menyelesaikan persoalan itu ada di tangan presiden sendiri. Jadi, sebaiknya presiden saja yang memanggil panglima TNI, Kapolri, dan para kepala staf TNI.

‘’Ini urusan mereka. Lagi pula, sejauh ini yang saya tahu, warning presiden itu hanya spekulasi. Tidak ada data konkret,’’ ujar mantan wartawan Jawa Pos (JPNN) itu.

Di bagian lain, istana kembali bersuara menanggapi pro-kontra pernyataan presiden tentang ABS. Jubir Presiden Andi Mallarangeng menjelaskan, pernyataan SBY mengenai isu ABS justru merupakan evaluasi terhadap Pemilu 2004. Diharapkan, pada pemilihan umum mendatang, kasus serupa tidak terulang.

‘’Pada Pemilu 2004, sudah rahasia umum ada anggota TNI-Polri aktif yang melanggar netralitas TNI-Polri tersebut. Karena itu, presiden bilang, yang dulu sudah saya maafkan, tapi jangan terulang,’’ ujarnya di Jakarta, Selasa (3/2).

Dia menambahkan, SBY meyakini TNI-Polri kini telah berubah dan berusaha berlaku netral. ‘’Kalau sekarang ada info-info ada yang terlibat dalam tim sukses ini, presiden bilang saya nggak percaya itu,’’ ungkapnya.

Apalagi, dengan asas netralitas, TNI-Polri dapat menciptakan Pemilu yang baik dan berkualitas. ‘’Pesan presiden di depan jajaran TNI itu sangat jelas, yaitu netral dalam kegiatan-kegiatan politik praktis,’’ tegasnya.

Berbagai pernyataan mengenai isu ABS semakin besar ketika dikemukakan SBY. Isu tersebut menjadi komoditas politik yang empuk bagi lawan-lawan SBY yang menuding bahwa pengungkapan tersebut justru merupakan bukti upaya SBY agar menarik dukungan dan simpati dari kalangan TNI-Polri.(aga/pri/iw/jpnn)