12 Januari Kuliah Perdana IPDN Riau

JAKARTA (RP) - Pemerintah Provinsi Riau menyatakan kesiapannya untuk menyelenggarakan pendidikan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) di Riau. Kampus IPDN Regional Riau akan menempati eks bangunan SKMA (Sekolah Kehutanan Menengah Atas) yang terletak di Jalan Suka Karya, Panam, Pekanbaru. Sementara kuliah perdana akan dimulai pada 12 Januari ini.

Informasi tentang kesiapan Riau tersebut disampaikan Gubernur Riau (Gubri) HM Rusli Zainal SE MP dalam paparannya di depan Mendagri Mardiyanto dan sejumlah civitas akademika IPDN di Kampus IPDN Jatinangor, Jawa Barat, Selasa (6/1).

Seperti diketahui, IPDN ke depan akan memiliki empat kampus regional selain kampus pusat IPDN di Jatinangor. Keempat kampus regional itu berada di Pekanbaru (Riau), Baso (Sumatera Barat), Makassar (Sulawesi Selatan) dan Manado (Sulawesi Utara). Di Kampus IPDN Jatinangor akan menampung mahasiswa untuk dua jurusan, sementara di kampus regional masing-masing satu jurusan dengan jumlah mahasiswa masing-masing mencapai 100 orang.

Untuk di IPDN Riau akan menampung mahasiswa dengan jurusan Manajemen Pembangunan Daerah, IPDN Sumbar Manajemen Keuangan Daerah, IPDN Sulsel untuk jurusan Pemberdayaan Masyarakat dan IPDN Sulut akan menampung mahasiswa dengan jurusan Kependudukan. Gubri Rusli dalam penjelasannya mengatakan, bahwa Riau pada prinsipnya sudah sangat siap menyelenggarakan pendidikan IPDN, karena semua infrastruktur yang diperlukan sudah tersedia. Begitu juga dengan tenaga pengajarnya. ‘’Untuk kampusnya kami akan memakai eks bangunan SKMA di Panam,’’ ujar Gubri seraya menyebut bahwa di sana juga sudah tersedia berbagai fasilitas pendukung lainnya seperti asrama putra dan putri, perpustakaan dan rumah ibadah.

Sementara untuk tenaga pengajarnya, Gubri mengaku sudah menyiapkan dosen mencapai 60-an orang. Mereka, sebut Gubri, adalah putra-putri terbaik Riau yang saat ini menjadi dosen di beberapa perguruan tinggi di Riau seperti Universitas Riau (Unri). ‘’Kalau soal tenaga pengajar, tidak ada masalah, kita sudah siapkan yang terbaik,’’ tegas Gubri.

Tidak saja dari segi itu, Gubri juga mengatakan bahwa Riau juga sudah menganggarkan dana sebesar Rp3,8 miliar pada tahun anggaran 2009 ini untuk merenovasi gedung yang akan digunakan untuk Kampus IPDN regional Riau itu. ‘’Bagi kami ini adalah suatu kebanggaan, karena diberi kepercayaan untuk menyelenggarakan pendidikan IPDN. Oleh karena itu, kami juga akan menyiapkan berbagai keperluan yang dibutuhkan,’’ tegas Gubri.

Provinsi lain seperti Sumbar, Sulsel dan Sulut juga menyatakan kesiapannya untuk menyelenggaran pendidikan IPDN di wilayahnya masing-masing. Gubernur Sumbar Gamawan Fauzi dan Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo serta Gubernur Sulut yang diwakili Sekdanya menyatakan siap menyediakan berbagai fasilitas yang diperlukan demi terselenggaranya perkuliahan IPDN di daerah masing-masing.‘’Dari dulu Kota Makassar itu mencetak para pamong praja, ke depan kami sangat berharap itu kembali terjadi dengan adanya kampus regional ini,’’ sebut Syahrul.

Mendagri menjelaskan pembangunan IPDN di Sulawesi Utara sementara waktu ditangguhkan karena minimnya kesiapan pemerintah daerah setempat dalam menyiapkan sarana dan prasarana. Menurut Mardiyanto, pada tanggal 12 Januari nanti 100 mahasiswa akan dikirim masing-masing ke setiap kampus di tiga daerah. Mahasiswa tersebut merupakan mahasiswa hasil seleksi tahun lalu. Dari 1.000 mahasiswa, 300 di antaranya belajar di tiga tempat tersebut dan sisanya belajar di IPDN Jatinangor.

‘’Ini dilakukan untuk mengurangi beban tugas IPDN Jatinagor dan memberikan kesempatan daerah dalam menyelenggarakan pendidikan serupa,’’ tambahnya. Untuk menunjang operasional pendidikan, ketiga IPDN baru itu akan mendapat dana dari APBN tahun 2009, masing-masing Rp2,2 miliar. ‘’Sisanya 2,5 miliar rupiah akan diselesaikan tahun ini,’’ katanya.


Mendagri Mardiyanto juga mengatakan bahwa ke depan para mahasiswa yang dididik di IPDN tidak lagi diperlakukan layaknya militer seperti masa lalu.

‘’Disiplin sangat perlu, tapi tidak lagi penekanannya seperti dulu yang militeristik, tapi lebih kepada akademiknya,’’ kata Mendagri. Mendagri juga memerintahkan agar para lulusan IPDN begitu tamat tidak serta-merta jadi ajudan, tapi sebaiknya ditempa dulu bekerja sebagai pamong praja di berbagai pos pemerintahan, apakah desa, kecamatan, kabupaten ataupun provinsi. ‘’Sayang kalau lulusan IPDN ini hanya jadi ajudan,’’ ujarnya.(rdl/jpnn/eyd)