Ingin Porsi Lebih, Ketua DPRD dan Gubri Temui Wapres

JAKARTA (RP) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau terus berjuang ke pemerintah pusat agar pembangunan di Bumi Lancang Kuning ini mendapat porsi lebih. Salah satu yang terpenting dan mendesak adalah pembangunan di bidang infrastruktur.

Usulan tersebut juga disampaikan Gubernur Riau (Gubri) HM Rusli Zainal SE MP yang didampingi Wakil Gubernur Riau (Wagubri) Drs HR Mambang Mit, Ketua DPRD Riau Johar Firdaus dan Kepala Bappeda Riau Drs Emrizal Pakis MM saat diterima Wakil Presiden (Wapres) HM Jusuf Kalla di Kantor Wapres, Jakarta, Rabu (21/1).

‘’Pembangunan infrastruktur di Riau, apakah jalan, jembatan, pelabuhan, litrik, air bersih dan lainnya menjadi sesuatu yang sudah sangat mendesak di Riau. Kita harus upayakan semaksimal mungkin,’’ ucap Gubri Rusli kepada pers usai diterima Wapres JK.

Saat menerima Gubri dan rombongan, Wapres JK didampingi Kepala Bappenas Paskah Suzetta, Menkeu Sri Mulyani, Menakertrans Erman Suparno dan Dirjen Perimbangan Keuangan Depkeu Mardiasmo.

Rusli Zainal menegaskan, bila pembangunan infrastruktur di Riau tidak digesa, maka Riau akan sulit mengejar ketertinggalannya dalam berbagai bidang pembangunan. ‘’Bayangkan, saat ini begitu luasnya sawit di Riau. Dari seluruh kebun kelapa sawit yang ada di Indonesia, sekitar 30 persennya ada di Riau. Tanpa infrastruktur yang memadai, ini tidak akan membawa manfaat yang berarti bagi masyarakat. Itu baru sawit, belum yang lain. Makanya, pembangunan infrastruktur ini menjadi sebuah keharusan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi,’’ tegas Gubri.

Makanya, lanjut Gubri, pihaknya sudah mengusulkan sejumlah proyek sektoral kepada Wapres JK. Diharapkan, proyek-proyek tersebut bisa dianggarkan dalam APBN 2009 ini. ‘’Kita sangat berharap dukungan dari pemerintah pusat. Riau ke depan harus menjadi ikon sekaligus billboard bagi bangsa ini, karena Riau itu berbatasan langsung dengan negara-negara tetangga yang sudah lebih dulu maju dari Indonesia,’’ ujar Ketua DPD I Golkar Riau ini.

Rusli juga meyakini bahwa hanya dengan pembangunan infrastruktur isolasi bisa dibuka dengan demikian, angka kemiskinan juga bisa ditekan. ‘’Kita targetkan, minimal dalam satu tahun itu kita bisa menekan angka kemiskinan 1 persen di Riau itu. Jadi, kalau penduduk Riau itu sekitar 5 juta orang, maka sekitar 50 ribu orang per tahun harus keluar dari lingkaran kemiskinan,’’ tekadnya.

Ditanya soal masih rendahnya DIPA tahun 2009 yang diterima Riau, yakni hanya Rp6,5 triliun, Gubri Rusli mengatakan bahwa ini menjadi salah satu agenda perjuangannya. ‘’Itulah sebabnya, kita meminta dan mendesak pemerintah pusat agar menambah DIPA Riau. Kita harapkan nanti ada revisi dan ada tambahan dana untuk Riau,’’ ucapnya.

Di sisi lain, Gubri Rusli juga mengaku mendesak pemerintah pusat agar tidak lagi menjadikan Dana Bagi Hasil (DBH) sebagai pengurang bagi penerimaan Dana Alokasi Umum (DAU) Riau. Sebab seperti diketahui, sesuai dengan UU No 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah, DBH menjadi salah satu berkurangnya DAU Riau.

‘’Jadi, kita meminta agar pemerintan merubah formula yang selama ini diterapkan. Akibat formula itu, tahun ini Riau hanya menerima DAU sebesar Rp2,2 triliun. Ini sangat kecil dan sangat tidak memadai,’’ kata Gubri yang dikuatkan Emrizal Pakis.

Ditanya tentang tanggapan Wapres, Gubri mengatakan sangat positif. ‘’Beliau sangat mendukung apa yang kita sampaikan. Beliau juga sangat menginginkan agar daerah-daerah itu berkembang, karena dengan begitu Indonesia ini akan maju,’’ ujar Gubri.(izl)