Wagubri: Pusat Tidak Adil

PEROLEHAN DIPA 2009 untuk Riau yang diterima Gubernur Riau HM Rusli Zainal, Senin (5/1) kemarin sebesar Rp6,5 triliun (Rp6.508.512.743) dari pemerintah pusat memunculkan keprihatinan berbagai kalangan.

Wakil Gubenur Riau Drs HR Mambang Mit tak mampu menyembunyikan kekecewaannya. ‘’Siapapun pasti prihatin dengan perolehan ini. Ini jelas ada trouble (masalah). Ini adalah bentuk ketidakadilan pusat pada daerah. Dari tahun ketahun kita selalu lebih rendah dari provinsi tetangga,’’ tegas Mambang, Selasa (6/1).

Ketidakadilan itu, menurut Mambang, karena Riau adalah salah satu provinsi yang menjadi pemasok devisi untuk nasional. Mulai dari hasil minyak dan gas (migas), perkebunan, industri kayu dan potensi lainnya, namun Riau tidak mendapat kontribusi yang adil dari itu. Padahal, Riau saat ini sangat memerlukan dana untuk mengejar ketertinggalan terutama pembangunan infrastruktur.

‘’Ini menjadi pembelajaran bagi kita semua, untuk itu pada tahun depan kita akan meminta kearifan pusat bagi Riau. Dan kita akan berjuang untuk itu, agar Riau mendapat haknya,’’ sebut Mambang dengan nada tinggi.

Terpisah, anggota DPRD Riau Zulkarnain Nurdin SH MH mengatakan, ada beberapa faktor penyebab DIPA Riau sebesar itu. Pertama, masih ada anggapan Riau adalah daerah kaya, padahal sejatinya Riau masih jauh tertinggal soal pembangunan. Kedua, anggapan bahwa biaya pembangunan fisik di Riau sama dengan provinsi lain, padahal dengan kondisi geografis Riau jelas itu berbeda. Dan ketiga, belum maksimalnya usaha Riau untuk meyakinkan pusat bahwa Riau benar-benar memerlukan dana dari APBN.

Untuk diketahui, DIPA Riau 2009 jauh lebih kecil dibandingkan yang diperoleh provinsi tetangga, seperti Sumatera Barat Rp12 triliun, Sumatera Utara Rp23 triliun dan Jambi Rp7 triliun.

Dinilai Kurang Lobi
Kalangan anggota DPRD Riau lainnya menganggap kondisi ini disebabkan karena kurangnya lobi tokoh Riau yang sudah menasional. Disamping itu, faktor lain mungkin karena penggunaan anggaran yang ada tidak mampu dimaksimalkan untuk kepentingan rakyat. Sebab setiap tahun, anggaran yang ada tidak mampu dihabiskan untuk pembangunan.

Salah satu yang berkomentar, anggota Fraksi PKS Mukti Sunjaya SPd. Menurut Mukti, Pemprov Riau harus melakukan evaluasi, kenapa DIPA yang diperoleh tidak maksimal.’’Harus dicarikan penyelesaiannya,’’ kata dia.(uli/rpg)