Disbun Diminta Bangun Tanggul

Antisipasi Ketinggian Air Pasang
Laporan YON WAHYUDI, Tembilahan
ASISTEN II Sekretariat Daerah (Setda) Indragiri Hilir (Inhil), Ir H Syafrinal Heddy MM memanggil semua Satuan Kerja (Satker) yang berada di bawah naungannya, Selasa (20/1) berkaitan dengan sejumlah penekanan yang harus tetap dilaksanakan pada 2009.
Salah satu penekanan itu adalah persoalan tanggul di wilayah pesisir. Karena puluhan ribu kepala keluarga (KK) warga daerah ini menggantungkan hidup pada sektor tersebut. Perbaikan tanggul, katanya mutlak dilakukan. Karena anggaran daerah belum mampu mengakomodir pembangunannya secara menyeluruh. Instansi terkait, dalam hal ini Dinas Perkebunan dimintanya terus melakukan upaya.

Lobi ke pusat dan Provinsi Riau harus dilakukan. Ketinggian air pasang yang jauh meningkat dibandingkan tiga tahun silam merupakan faktor utama hancurnya lebih 40 persen dari 420 ribu hektare perkebunan kelapa warga.

‘’Itu sebabnya, tadi saya sudah mengumpulkan semua Satker yang bernaung pada Asisten II. Ada banyak persoalan yang mesti dicarikan solusinya, seperti problema rusaknya perkebunan kelapa di daerah kita. Untuk menyelamatkan itu, tidak dapat hanya mengandalkan anggaran daerah, karena biayanya sangat besar,’’ cetus Syafrinal, Selasa (20/1).

Kalkulasi yang dilakukannya, untuk membangun trio tata air yang meliputi tanggul, saluran air dan pintu klep di daerah pesisir, memerlukan anggaran Rp2 triliun. Itupun masih harus ditambah lagi dengan anggaran pengadaan bibit perkebunan agar kebun yang dulunya kritis kembali produktif. Khusus daerah pesisir, keberadaan tanggul tidak bisa ditinggalkan.

Kendati Kadisbun Inhil, Ir H Kuswari MP sudah menegaskan persoalan trio tata air adalah persoalan krusial yang menjadi titik perhatiannya, namun Syafrinal mengingatkan perhatian yang diberikan tidak hanya sekadar ungkapan. Melainkan harus secepatnya dilaksanakan dan direalisasikan.

‘’Persoalan tanggul di pesisir mendesak dilakukan perbaikan. Makin lama perbaikan akan makin banyak perkebunan warga yang hancur karena intrusi air laut. Warga pun tidak boleh semata-mata menggantungkan upaya perbaikannya pada pemerintah, tetapi harus men-supportnya,’’ jelas Syafrinal Heddy.

Bagi warga, ia pun meminta apabila kondisi lahan perkebunan mereka rusak, saat ada petugas yang melakukan pengecekan di lapangan sepantasnya memberikan informasi yang benar. Tidak menutupi-nutupi karena apa yang dilakukan merupakan upaya untuk menyelamatkan mereka.(hen)