Cuma Dapat DIPA Rp6,5 T, Gubri Meradang

Bandingkan Saja Sumut Dapat 23 T, Sumbar 12 T dan Jambi Rp7 T

JAKARTA (RP) - Gubernur Riau HM Rusli Zainal meradang karena Riau hanya dapat Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2009 Rp6,5 triuliun.

Bagaimana tidak meradang, Riau termasuk penyumbang devisa terbesar. Bandingkan saja dengan Sumut yang mendapat Rp23 triliun, Sumbar Rp12 triliun dan Jambi Rp7 triliun. Tahun 2008 lalu Riau raih DIPA sebesar Rp5,737 triliun.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) langsung menyerahkan DIPA kepada gubernur seluruh Indonesia, termasuk Gubernur Riau (Gubri) HM Rusli Zainal SE MP di Istana Negara, Jakarta, Senin (5/1). Gubri HM Rusli Zainal langsung menyatakan protes keras atas kenyataan yang tidak menguntungkan Riau itu.

‘’Kita sebenarnya sudah melakukan berbagai upaya agar Riau bisa mendapatkan anggaran yang lebih besar dan proporsional. Sebab sejak dulu hingga saat ini Riau adalah salah satu daerah penyumbang devisa terbesar terhadap negeri ini. Padahal apa kurangnya Riau dibanding daerah-daerah tersebut. Justru Riau yang jauh lebih besar memberikan kontribusi devisa. Tapi, untuk sama dengan Sumbar saja tidak bisa,’’ tegas Gubri dengan nada tinggi.

Gubri menambahkan, bagaimana mungkin Riau bisa mengejar berbagai ketertinggalan pembangunan secara cepat, sementara pemerintah pusat sendiri memberlakukan Riau seperti itu. ‘’Pemerintah Pusat berharap Riau dapat menggesa pembangunan dengan membangun berbagai infrastruktur, tapi kalau kenyataannya begini bagaimana?’’
ujar Gubri bertanya.

Gubri berkali-kali mengungkapkan keheranannya mengapa pemerintah pusat seakan sangat berhitung dalam soal anggaran kepada Riau. Padahal hasil bumi Riau menjadi salah satu tumpuan bangsa ini. ‘’Riau tidak minta yang muluk-muluk, berilah Riau anggaran yang lebih adil dan proporsional,’’ ujar Gubri lagi.

Tidak puas bicara kepada pers, Gubri tampak langsung menemui Wakil Presiden (Wapres) HM Jusuf Kalla yang juga hadir pada acara penyerahan DIPA tersebut. Kepada Wapres, Gubri kembali mengeluarkan segala uneg-unegnya atas kenyataan DIPA yang diterima Riau. ‘’Wapres juga mengaku heran dan kecolongan, kenapa Riau hanya dapat segitu. Wapres tadi berjanji akan mencarikan solusinya untuk Riau,’’ kata Gubri usai berbicara dengan Wapres.

Tidak hanya dengan Wapres, Gubri yang tampak sangat tidak puas dengan DIPA yang diterima Riau tahun ini juga langsung menemui Dirjen Anggaran Depkeu Mardiasmo di tempat yang sama. Gubri juga menyampaikan ketidakpuasannya. ‘’Kita akan terus berjuang demi keadilan bagi Riau,’’ tegas Gubri.

Dalam kesempatan tersebut, Gubri juga mengakui perjuangan untuk mendapatkan DIPA yang adil dan proporsional tersebut sempat terpengaruh dengan adanya transisi kepemimpinan di Riau saat Pilgubri 2008. ‘’Saya juga tidak tahu, apakah saat saya tidak lagi menjabat sebagai gubernur, perjuangan ini masih dilanjutkan. Namun yang jelas, saat saya kembali dilantik menjadi Gubernur Riau untuk periode kedua, soal DIPA ini sudah diputuskan oleh pemerintah pusat, sehingga saya juga tidak bisa lagi berbuat banyak,’’ ujarnya.

Total DIPA Rp1.037 T
Total DIPA yang diserahkan Presiden SBY tahun ini Rp1.037,1 triliun. Ini merupakan rekor tertinggi dalam sejaran APBN.

Selain anggaran tersebut pemerintah dimungkinkan untuk menambah stimulus fiskal dengan memanfaatkan dana lebih anggaran di tahun 2008. Menurut SBY, program stimulus dapat diluncurkan tanpa harus menunggu APBN-P 2009 dan dapat menggunakan pasal 23 UU APBN 2009 sepengetahuan panitia anggaran DPR-RI.

Pemerintah juga akan memanfaatkan dana lebih itu untuk proyek-proyek yang menciptakan lapangan kerja dan penurunan kemiskinan. ‘’Jika ada proyek yang tidak berarti sama sekali terhadap penciptaan lapangan kerja dan penurunan kemiskinan, saya minta Menteri PPN/Kepala Bappenas tidak segan-segan mencoretnya, coret saja. Itu bisa ditunda tahun depan, tahun depannya lagi,’’ kata SBY saat memberikan sambutan dalam penyerahan DIPA di Istana Negara, Senin (5/1).

Dalam pengajuan anggaran tambahan ini, SBY, meminta para menteri memperhatikan siklus anggaran. Yaitu segera mengajukannya sebelum pagu indikatif dan pagu sementara dirampungkan. ‘’Saya minta untuk memperhatikan disiplin internal pemerintah, dengan tidak mengajukan permintaan anggaran langsung ke DPR tanpa pembahasan dalam sidang kabinet,’’ kata SBY.

Dalam kesempatan itu SBY juga meminta para menteri mengamankan APBN dari kebocoran dan penyelewengan. Pemberantasan korupsi tetap menjadi agenda utama dalam pelaksanaan anggaran.

Menurut SBY, pemerintah berupaya tepat waktu dalam menyerahkan DIPA. Ini dimaksudkan agar pemerintah pusat dan daerah bisa segera menjalankan programnya. SBY mengaku kurang puas dengan penyerapan anggaran di kementerian pada 2008.

Kementerian dan lembaga hanya mampu membelanjakan 91,5 persen dari anggarannya, lebih kecil dari tahun lalu yang mencapai 92 persen. Penjelasan dari para menteri karena adanya efisiensi. ‘’Namun, terus terang saya belum puas dengan pola pengeluaran anggaran yang masih menumpuk pada triwulan terakhir. Silakan masing-masing melakukan introspeksi,’’ kata SBY.

SBY mengatakan, APBN 2009 adalah rekor baru karena jumlahnya menembus 1.000 triliun. Rinciannya anggaran belanja pemerintah pusat Rp716,4 triliun dan anggaran transfer ke daerah Rp320,7 triliun.

Dari total anggaran belanja pemerintah pusat, dialokasikan untuk belanja pegawai Rp140,2 triliun; belanja barang Rp91,7 triliun; belanja modal Rp72,0 triliun; bantuan sosial Rp79,0 triliun; dan pembayaran bunga utang, subsidi dan belanja Lain-Lain Rp333,5 triliun.

Dalam APBN 2009, kata SBY, pemerintah memenuhi amanat UUD untuk mengalokasikan 20 persen anggaran bagi pendidikan. Jumlah anggaran untuk pendidikan tahun ini Rp207,4 triliun. Ini dibagi di Depdiknas Rp61,5 triliun, Departemen Agama Rp23,3 triliun, kementerian negara dan lembaga yang menjalankan fungsi pendidikan lainnya Rp3,0 triliun, bagian anggaran 69 Rp1,7 triliun, serta transfer ke daerah Rp117,9 triliun.(tom/jpnn/eyd)