Kamis, Pelantikan Pejabat

TEMBILAHAN (RP) - Bupati Indragiri Hilir (Inhil) memastikan melakukan pengisian Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) 2009 dalam pekan ini juga. Penegasan itu sekaligus menepis semua teka-teki yang berkembang di lapangan sekarang ini.


Senin (12/1) kemarin sempat berhembus isu akan adanya pelantikan pejabat pada sore hari. Itu sempat membuat pimpinan satuan kerja (Satker) di Inhil kelabakan dan dag dig dug. Ada pejabat yang hanya duduk termenung di mejanya, namun ada pula yang hanya tersenyum simpul menanggapi pelantikan tersebut. Pelantikan itu demikian berarti karena siapa saja di antara pejabat yang tidak dilantik alamat non job.

Bupati Inhil, H Indra Muchlis Adnan SH yang dihubungi Riau Pos, Senin (12/1) secara tegas menyatakan pelantikan itu dilakukan pada Kamis (15/1) mendatang. Menurutnya, jadwal itu sudah pasti dan diperkirakan tidak akan berubah. Ia mengisyaratkan pelantikan ini bersifat besar-besaran melingkupi pejabat eselon II, III dan IV. Apabila memang waktunya mepet, Indra hanya melantik pejabat eselon II terlebih dahulu.

Orang nomor satu di Inhil itu juga mengisyarakatkan memberi kesempatan kepada pejabat dari golongan muda untuk duduk di kursi pimpinan Satker. Karena itu, tidak ada jaminan, pimpinan Satker yang sudah duduk selama ini dapat kembali duduk sebagai pimpinan Satker. Dapat saja non job dan tidak memiliki kursi lagi. Terhadap hal ini, kendati tidak mengiyakan mantan Ketua Gapensi Riau itu menegaskan hanya akan memakai pejabat yang memang benar-benar berkualitas serta siap bertugas.

‘’Insya Allah pada Kamis (15/1), SOTK 2009 sudah kita isi. Jelang itu, seluruh pelayanan publik saya instruksikan tetap berjalan sebagaimana biasanya. Jangan hanya karena khawatir akan pengisian itu lantas tidak dapat bertugas,’’ kata Indra Muchlis Adnan, Senin (12/1).

Ditambahkannya kendati masih cuti, proses pelantikan tetap berjalan sebagaimana mestinya. Jika memang ia tidak dapat melantik secara langsung, proses tersebut diwakilkan kepada Wabup Inhil, H Rosman Malomo BSc. Itu, kata dia tidak perlu dipermasalahkan, karena yang paling penting pelantikan itu sah secara hukum, sehingga pelaksanaan APBD di lapangan dapat dilakukan.

Saat ini, sudah cukup banyak pimpinan Satker yang enggan masuk ke kantor dan sebagian lainnya telah banyak pula yang membenahi barang-barang pada ruangan miliknya. Barang tersebut kebanyakan sudah dipack, tinggal diangkut saat kelak pelantikan sudah diumumkan.(yon)