Sudah Bayar Rp70 Juta, Tidak Lulus CPNS

MEDAN (RP) - Pengumuman hasil kelulusan ujian Calon Pegawai Negeri Sipil di delapan kabupaten/kota di Sumut yang menolak bekerja sama dengan Universitas Sumatera Utara (USU) dinilai tidak transparan.

Hal itu diungkap Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provsu Mangasing Mungkur kepada wartawan di kantor Gubsu, Selasa (30/12). Indikasi itu disebutkan Mungkur berpegang pada tidak jelas dan serentaknya pengumuman hasil ujian tersebut. Padahal sesuai jadwal harusnya hasil itu diumumkan 24 Desember lalu.

Namun praktiknya sejumlah daerah malah ada yang mengumumkan diluar jadwal tersebut. “Kita nggak tahu sampai kini tak ada laporannya. Memang sejak saat dimulai sudah tak ada koordinasi lagi,” imbuhnya.

Dikatakan, sejumlah daerah khususnya Sibolga, pelamar sudah ada yang risau. Pasalnya uang suap Rp70 juta yang diberikan kepada oknum pejabat di daerah itu untuk dapat meluluskannya tak jadi jaminan. ‘’Yang kita dengar di Sibolga ada pelamar yang ribut gara-gara tak lulus padahal sudah bayar Rp70 juta,” ujarnya.

Namun Mungkur mengaku sejauh ini belum bisa mengambil tindakan apapun, sebab tak satupun dari peserta ujian itu melapor. Padahal ia mengaku siap memperjuangkan selama mereka (peserta, red) memiliki bukti yang kuat. “Kalau memang ada bukti kita laporkan,” pungkasnya.

Sementara untuk 16 kabupaten/kota yang berkoordinasi dengan USU, sejauh ini belum ada keluhan mengenai hasil ujian tersebut. ‘’Dan saya rasa tak ada lagi masalah,’’ tegasnya. Namun sejauh ini baik pihak UI dan Universitas Gajah Mada sampai kini belum mau membalas surat dari Pemprovsu terkait pelaksanaan ujian tersebut. Lebih jauh Mungkur mengatakan, pada 14 Januari mendatang 105 CPNS yang lolos seleksi akan melakukan pelengkapan berkas.

Saat itu kata Mungkur, peserta yang sudah lolos masih mungkin diklarifikasi jika ternyata tak menyertakan dokumen yang sah. “Kalau dia pakai ijazah palsu kita anulir hasilnya,” tuntasnya. Sayangnya tak satupun pejabat dari delapan daerah tersebut yakni Kabupaten Batubara, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kotamdya Sibolga, Kabupaten Pakphak Bharat, Kabupaten Binjai, Tanjung Balai, Tapanuli Utara, dan Kabupaten Humbang Hasundutan.(den/azf)