Tank Zionis Tembak Mati tentara Sendiri

KOTA GAZA (RP) – Bala tentara Israel diliputi kesialan pada hari kesebelas penyerbuannya ke tanah Palestina di Jalur Gaza Selasa (6/1). Satu per satu anggota pasukan khusus negara Zionis itu bergelimpangan. Bukannya akibat tembakan pejuang-pejuang Hamas, mereka tewas dan terluka justru oleh tembakan rekan-rekannya sendiri.

Insiden friendly fire itu disampaikan juru bicara Angkatan Darat Israel. Menurut juru bicara yang tak disebutkan namanya itu, tiga prajurit tewas dan 24 lainnya terluka parah menjadi sasaran tembakan tank rekan-rekan mereka. ’’Mereka sedang menginspeksi sebuah gedung yang diduga sebagai tempat persembunyian Hamas pada Senin malam (5/1) di pinggiran Kota Gaza,’’ ujarnya.

Adanya gerakan orang-orang bersenjata di dalam gedung itu dilihat pasukan Israel di sisi lain arah penyerbuan melalui teropong malam sebagai target, yakni kelompok Hamas. Kontan, pasukan Israel di dalam gedung tersebut langsung dihujani tembakan meriam oleh kelompok tank pasukan Israel lainnya. Hasilnya, sungguh merugikan Israel. ’’Satu kolonel yang mengomandani brigade infanteri ikut tewas bersama 23 pasukan lainnya,’’ kata juru bicara AD Israel.

Di bagian lain Jalur Gaza, insiden friendly fire juga terjadi terhadap pasukan payung (para), juga dari Angkatan Darat Israel. Misil tank Israel yang, tampaknya, asal menembak menghantam seorang perwira yang sedang memimpin pertempuran sengit melawan para pejuang Hamas. ’’Rincian kejadian masih diselidiki. Meski begitu, kejadian tersebut diduga juga karena sebuah tank telah keliru menembak sasaran,’’ ungkap sang jubir AD.

Kematian beruntun oleh insiden salah tembak itu membuat jumlah serdadu Israel yang terbunuh bertambah menjadi delapan orang sejak pasukan darat Israel membanjiri jantung pertahanan Hamas, Sabtu pekan lalu.

Sidang Umum Darurat

Dari dalam negeri, Indonesia mulai memainkan perannya untuk menghentikan krisis di Gaza melalui jalur diplomasi. Kemarin, pemerintah secara resmi mendesak Majelis Umum PBB untuk mengadakan sidang darurat demi menghentikan kekerasan yang terjadi di Jalur Gaza.

Dalam jumpa pers, Menteri Luar Negeri Nur Hassan Wirajuda menyatakan desakan tersebut tidak langsung dilakukan melalui Dewan Keamanan (DK) PBB.

Pemerintah Indonesia akan mencari dukungan terealisasinya sidang darurat itu melalui negara-negara Gerakan Non-Blok (GNB). ’’Kami yakin GNB akan mendukung upaya ini,’’ ujar Hassan di Gedung Deplu, Jalan Pejambon, Jakarta, Selasa (6/1).

Sejak Senin malam (5/1), Pemerintah Indonesia mengirimkan permintaan adanya emergency session majelis PBB itu ke markasnya di New York. Permintaan tersebut mengacu pada Pasal 51 Piagam PBB Uniting for Peace. ’’Kegagalan DK PBB menjalankan mandat untuk menjaga keamanan dunia membuat kita meminta agar diadakan Sidang Umum Majelis Darurat berdasar Pasal 51,’’ jelasnya.

Desakan itu disampaikan Duta Besar Indonesia di PBB Marty Natalegawa ke Sekjen PBB. Hassan menambahkan, surat tersebut telah diedarkan kepada anggota PBB lainnya, meski negara-negara Arab meminta proses tersebut ditunda menunggu sidang DK PBB Rabu hari ini atau Kamis besok.

Menurut Hassan, dukungan GNB atas perjuangan Palestina selama ini sangat jelas. Bagi GNB, pendudukan Israel selama ini merupakan bentuk penjajahan. Serangan yang dilakukan Israel sejak menjelang pergantian tahun 2009 itu semakin menghambat upaya kemerdekaan bagi Palestina. ’’Seharusnya, Desember 2008 adalah target menciptakan Palestina merdeka. Namun, situasi ini membuat semua jadi tidak jelas,’’ ujarnya.

Dia menjelaskan, melalui GNB, upaya untuk mendesak sidang darurat majelis sangat mungkin terealisasi. Sebab, kekuatan GNB dalam PBB sudah menjadi mayoritas. Di antara 192 negara dalam PBB, anggota GNB mencapai 117 negara. ’’Kami yakin akan ada dukungan dari negara di luar GNB,’’ lanjut dia.

Mengapa tidak melalui DK PBB? Hassan menjelaskan, dengan agresi Israel yang begitu gencar, DK PBB sampai saat ini belum memutuskan apa pun. Walaupun akan ada sidang DK PBB, tak ada jaminan hal itu bakal terealisasi. ’’Kami skeptis karena itu bukan keterangan resmi dari Presiden DK PBB,’’ ujarnya.

Dia menyebutkan, DK PBB sudah dua kali bersidang setelah Israel melancarkan agresi ke Gaza. Tapi, tidak ada pernyataan resmi yang dikeluarkan. ’’Sementara itu, Israel terus melancarkan serangan darat. Saat ini, lebih dari 500 orang menjadi korban. Dunia tidak bisa membiarkan kebiadaban ini terus berlangsung,’’ tegasnya.

Hassan mengungkapkan, pada 2006, hal serupa terjadi di Libanon Selatan. Lebih dari 30 hari DK PBB tidak berbuat apa-apa. ’’Saat itu, kita belum menjadi anggota DK. Kita sesalkan negara-negara Arab dan OKI juga tidak berbuat apa-apa,’’ ungkapnya.

Menanggapi maraknya aspirasi jihad warga Indonesia, Hassan menyatakan bersimpati. Bantuan yang diberikan juga harus efektif. Kita perlu bertanya kepada pihak yang akan dibantu. Kemarin presiden bertemu Dubes Palestina dan Dubes menyampaikan keperluan yang mereka butuhkan, terutama obat-obatan dan peralatan medis. ’’Agenda pengiriman jihad ke Gaza bukan suatu opsi,’’ katanya.

Desakan Eropa
Sejalan dengan upaya Indonesia, para diplomat serta pemimpin Eropa berkunjung ke wilayah di sekitar Gaza dalam upaya menghentikan serangan darat dan udara Israel yang kian luas. ’’Eropa menginginkan gencatan senjata sesegera mungkin,’’ tegas Presiden Prancis Nicolas Sarkozy seusai bertemu Presiden Palestina Mahmoud Abbas, kemarin.

Pernyataan yang sama disampaikan Sarkozy saat menemui Presiden Israel Shimon Peres. ’’Israel harus mengambil risiko bagi perdamaian,’’ kata Sarkozy dalam pertemuan Senin malam. Setelah itu, dia bertemu Olmert dan Abbas.

Secara paralel, sebuah delegasi Uni Eropa (UE) menemui Menteri Luar Negeri (Menlu) Israel Tzipi Livni. ’’UE bersikeras untuk gencatan senjata sesegera mungkin. Serangan roket terhadap Israel juga harus berhenti,’’ ungkap Karel Schwarzenberg dari Kementerian Luar Negeri Republik Ceko yang mengambil alih kepresidenan UE pekan lalu dari Prancis.

Sejauh ini, upaya mediasi para pemimpin Eropa itu belum membuahkan hasil. Kepada AP, Wakil Kepala Politbiro Hamas di Syria Moussa Abu Marzouk menolak proposal AS itu yang menekankan ’’sebuah situasi de facto’’ dan mendorong Israel melanjutkan serangan terhadap Gaza.

’’Perdana Menteri (PM) Israel Ehud Olmert pun menolak gencatan senjata,’’ kata seorang pejabat tinggi di kantor PM Israel itu setelah Olmert bertemu Presiden Prancis Nicolas Sarkozy, Senin (5/1).

Sikap menghindari jalur diplomasi kedua pihak yang bertikai tersebut tak urung semakin menambah penderitaan warga Palestina. Komite Palang Merah Internasional (International Committee of the Red Cross/ICRC) mengungkapkan, satu per satu warga Palestina yang luka-luka mulai meninggal karena ambulans tidak bisa menjangkau mereka.

Nyawa mereka tidak bisa diselamatkan karena tak dapat dijangkau tim bantuan kemanusiaan yang dikerahkan komunitas internasional. ’’Warga yang terluka akhirnya meninggal ketika menanti kedatangan ambulans-ambulans Palang Merah Palestina. Pada sejumlah kasus lain, ambulans tidak bisa menjangkau korban luka-luka sama sekali akibat berlanjutnya pertempuran,’’ ungkap Juru Bicara ICRC Dorothea Krimitsas di Jenewa kemarin.

Hal itu memperparah situasi saat ruang-ruang darurat dan unit-unit perawatan intensif sudah penuh sesak.

Sedikitnya dua rumah sakit kehabisan bahan bakar untuk generator-generator mereka yang merupakan satu-satunya pembangkit listrik yang tersedia.
Sejumlah pejabat di Kementerian Kesehatan Gaza menyatakan, sejak dilancarkannya serangan darat pada Sabtu pekan lalu, tiga ambulans di Gaza dihantam jet-jet tempur Israel, sehingga menewaskan tujuh petugas medis. ’’Sebuah rumah sakit medis yang dimiliki sebuah organisasi bantuan kemanusiaan yang tidak ada sangkut-pautnya dengan Hamas juga dibom,’’ ujar Mahmoud Daher, pejabat kesehatan PBB.

Raed Arini, seorang petugas di Rumah Sakit Shifa, menyatakan dirinya sudah berhenti mengisi kolom ’’sebab-sebab kematian pasien’’ dalam lembaran rekam medis. ’’Sebab-sebab kematian adalah tentara Israel,’’ kata Arini sebelum bergegas menyambut kembali kedatangan para korban luka-luka bersama sejumlah petugas medis lainnya.(bay/rtr/afp/kim/jpnn)